Wayan Sudirta:
Idealnya, Politik adalah Tahap ''Wanaprastha''

DARI awal April sampai pertengahan Mei ini, Wayan Sudirta, anggota DPD RI dari Bali, rajin masimakrama -- berdialog langsung dengan masyarakat desa. Ia telah bertemu dengan ribuan tokoh kades, kadus, ketua BPD (Badan Perwakilan Desa), ketua LPM (Lembaga Permusyawarahan Desa), bendesa adat, klian banjar, sekaa teruna, klian subak, dan tokoh lainnya, termasuk muspika. Dialog selalu penuh semangat. Masyarakat menyampaikan aspirasi. Beberapa aspirasi ia selesaikan di tempat, seperti permintaan pengaspalan jalan menuju pura di Pidpid, di mana Ketua DPRD Karangasem Wayan Sukadana langsung menelepon Kepala PU Karangasem, sampai permintaan sumbangan untuk ngaben massal. Sebagian lain ditindaklanjuti dengan mendampingi warga mengadu ke pejabat terkait, seperti warga Lembongan yang didampingi menemui Kepala Balai Perairan Bali-Penida di Denpasar untuk minta penanggulangan abrasi. Dan semua lainnya pasti ia sampaikan dalam sidang paripurna DPD RI.

Tak heran kalau simakrama-nya selalu dijejali tokoh dan elite desa yang ingin menyampaikan aspirasi. Di tengah suasana hangat munculnya tokoh yang diusung rakyat ke Pilgub Bali 2008 ini, rakyat di beberapa desa berulang-ulang mendorongnya maju. Kantornya yang mirip barak di Jl. Diponegoro Denpasar tak pernah henti didatangi tamu -- sering sampai tengah malam atau bahkan dinihari yang mengadukan berbagai hal dari perangkat desa yang minta diperjuangkan jadi PNS sampai guru kontrak Karangasem yang kecewa karena lulus tes tapi tak dapat SK. Berikut perbincangan dengan mantan advokat yang tetap kritis semasa Orde Baru sampai sekarang.

----------

 

MENURUT Anda, apa hasil penting simakrama dengan tokoh masyarakat di seluruh Bali ini?

Banyak aspirasi yang perlu tindak lanjut dan langkah nyata. Ada desa adat yang minta diperjuangkan agar tanah AYDS-PKD bebas pajak dan disertifikatkan atas nama desa adat. Sekdes dan guru kontrak yang ingin jadi PNS, kades-kadus dan perangkat desa pakraman yang minta kesejahteraan ditingkatkan, khususnya minta Rp 100 juta per tahun untuk desa pakraman. Ada pula pertanyaan tentang nasib perjuangan otsus, jalan aspal, sengketa perbatasan desa, hutan, air minum, pertanian, lapangan kerja, sampai aspirasi yang menghendaki Bali ke depan perlu dipimpin figur yang tidak sembarangan menjual Bali kepada investor. Tak boleh dilupakan, ada yang minta bantuan untuk TK, gong kebyar, sekaa angklung, ngaben massal, dan lain-lain.

 

Dengan wewenang yang terbatas, apa yang bisa diperbuat DPD terhadap aspirasi yang banyak itu?

DPD memang bukan eksekutif, apalagi wewenangnya pun terbatas. Tetapi, kalau kita kreatif memanfaatkan wewenang ini, hasilnya bisa luar biasa. Sekadar contoh, bersama jaringan KORdEM, saya memperjuangkan pengobatan gratis untuk orang miskin. Sempat ada tarik-menarik dan ketegangan dengan pejabat sampai setingkat Menkes. Jika Menkes yang kurang perhatian sama orang miskin, saya sampaikan ke presiden. Nyatanya, pasien miskin yang dilengkapi keterangan tidak mampu dan direkomendasi KORdEM, sampai saat ini sudah banyak yang gratis di rumah sakit. Yang penting, sekalipun wewenang terbatas, asalkan DPD dan rakyat sama-sama jujur dan konsisten, ada yang bisa kita perbuat.

 

Mungkin itu sebabnya, DPD menuntut wewenang yang lebih besar melalui amandemen UUD ya?

Itu hanyalah salah satu upaya, setelah rakyat mendorong-dorong DPD. Bagi saya, wewenang segini-segini ya juga bagus, yang penting saya bekerja terus. Biarpun ada yang mencabut dukungan untuk amandemen ini, saya pribadi tidak terganggu. Yang penting, masyarakat menyadari, DPD memang belum bisa maksimal karena keterbatasan wewenang itu. Saya sendiri, tiap kali terjun ke masyarakat, selalu berpegang pada standar ini.

Pertama, ada aspirasi yang bisa diselesaikan di tempat, seperti aspirasi soal ngaben massal, diskusi-kemah untuk Geothermal Bedugul, dan lain-lain. Kedua, saya jamin yang belum selesai itu disampaikan ke instansi dan pejabat terkait, misalnya ke Pemda di Bali yakni tuntutan desa pakraman soal kesejahteraan perangkat desa dan bantuan desa adat, ke Menteri PU untuk proyek air minum di Desa Seraya-Karangasem misalnya. Ketiga, secara umum, agar aspirasi-aspirasi itu tercatat di dokumen negara, semua hasil kerja saya ini akan dilaporkan dalam sidang paripurna DPD RI. Dari sidang paripurna bisa saya sampaikan ke pejabat terkait dalam audiensi yang dijadwalkan kemudian.

 

Seberapa efektif hasil dari tindak lanjut seperti itu?

Saya tidak pernah pesimis. Setelah menyalurkannya ke pejabat terkait, saya akan terus memantau langkah-langkah yang diambil pejabat terkait. Tentu bersama-sama dengan masyarakat yang berkepentingan. Mereka harus menjawab surat DPD, apa pun hasilnya. Kalau responsnya kurang bagus, saya bisa melaporkan Menteri yang kurang bagus kerja samanya ini  ke Presiden. Ini pernah berhasil bagus ketika saya memperjuangkan pengobatan gratis untuk pasien miskin di Bali. Perjuangan berhasil setelah Menterinya kita datangi, sementara di Bali jaringan KORdEM melakukan tekanan publik. Akhirnya, pasien miskin yang kita tangani, gratis penuh di beberapa rumah sakit di Bali.

 

Hampir di semua tempat, Anda didukung maju ke pilgub Bali. Bagaimana menjelaskan bahwa hal itu bukan rekayasa?

Gampang menjelaskannya. Tidak di semua daerah ada aspirasi mendukung. Kalau orang merekayasa, pastilah tokoh yang tak langsung mendukung diberi ruang dalam dialog maupun publikasi. Di Kintamani Bangli dan Dawan Klungkung, masing-masing ada satu orang yang menyatakan pikir-pikir. Padahal  ratusan orang yang hadir serempak menyatakan dukungan. Bagi saya, didukung ya terima kasih, tidak didukung pun tetap terima kasih apalagi mereka memberikan masukan. Di Kintamani, saya memperoleh pelajaran berharga dari Pak Gusti Sadu yang menanyakan dari mana saya memperoleh uang untuk membiayai kegiatan DPD, yang diperkirakan bisa habis Rp 6 milyar dalam lima tahun masa jabatan?

 

Ya, dari mana? Setelah duduk di DPD, Anda kan tidak bisa praktik pengacara. Gaji juga sudah diserahkan ke KORdEM?

Saya berterima kasih ada tokoh seperti Gusti Sadu yang berani bertanya dan bersikap beda, di tengah ratusan orang yang mendukung saya. Saya hargai tinggi sikap beliau, dan juga saya hargai sikap ratusan tokoh lain yang bisa menerima perbedaan itu. Soal dari mana asalnya biaya simakrama, itu di tahun 1980-an, setelah tiga tahun praktik advokat, ketika usia saya 33 tahun, uang saya cukup untuk biaya keluarga seumur hidup. Dengan membela perkara-perkara besar secara selektif, saya bisa memperoleh honor sampai Rp 11 milyar untuk satu perkara. Namun, untuk orang-orang miskin dan tertindas, seperti warga Kerandan-Culik, bersama kawan-kawan malah saya bela gratis. Itu sejak 1989 sampai sekarang. Ini semua uang halal, karena saya selektif memilih perkara. Dari dulu saya tidak mau membela perkara korupsi.

 

Kalau pada usia 33 sudah cukup uang, mengapa Anda tetap praktik sampai 2004, sebelum menjadi DPD RI?

Saya terus berpraktik sebagai advokat, pertama-tama bukanlah karena uangnya, tapi karena ada idealisme di dalamnya. Belajar dari sejarah, bahwa tokoh seperti Mahatma Gandhi adalah advokat sebelum memimpin perjuangan ahimsa di India, saya terinspirasi oleh hal itu. Memimpin perubahan memang tak cukup hanya dengan gagasan-gagasan brilian, tapi perlu jaringan dan tak kalah penting: uang! Maka saya cari uang sebanyak mungkin, tetapi selektif mengenai sumbernya, dan menggunakannya untuk idealisme ini. Sepanjang 20 tahun pengalaman berjuang dengan teman-teman, perjuangan idealis dengan uang yang cukup, lebih cepat berhasil. Idealisme murni dengan uang pas-pasan, akan berhasil juga, tapi lebih lambat ketimbang idealisme yang menyatu dengan uang yang cukup. Jadi, idealisme dan uang jangan dipertentangkan.

 

Bisa digambarkan, bagaimana Anda menggunakan penghasilan milyaran itu untuk perjuangan?

Tahun 1985, saya mendirikan Pemuda Hindu dengan cita-cita membangun masyarakat madani yang demokratis. Anda bisa bayangkan, berjuang di tengah represi Orde Baru yang begitu kuat, untuk rapat-rapat, transpor, akomodasi, dan itu berlangsung bertahun-tahun, tidak akan bisa dilakukan tanpa dukungan logistik. Kita tahu, berapa biaya untuk kongres sebuah ormas, berapa biaya operasionalnya selama bertahun-tahun, agar bisa bertahan? Tanpa logistik yang cukup, aktivis seidealis apa pun pasti kurang kuat bertahan, apalagi menghadapi lawan yang kaya dan berkolusi dengan penguasa. Kita tidak akan sanggup mengadvokasi Pura Rawamangun yang mau diambil investor. Tidak akan sanggup bertahun-tahun membela warga Kerandan Culik yang diancam sampai diusir. Tidak akan sanggup mempertahankan Bali Corruption Watch, memberikan beasiswa-beasiswa, dan lain-lain. Sekarang, termasuk biaya-biaya bertugas sebagai DPD, masimakrama dengan warga, menyumbang sekadarnya melalui Yayasan Bunda Luh Ronce, itu dari dana kita sendiri.

 

Tapi, kan kecenderungan pejabat kita sekarang, miskin sebelum menjabat, lalu kaya setelah menjabat?

Tidak etis mengungkap kekurangan politisi lain. Biarlah masyarakat yang bicara. Referensi yang saya baca mengajarkan, berpolitik itu dedikasi untuk masyarakat, kasarnya bukan untuk cari makan. Saya menafsirkan, berpolitik itu adalah tahapan wanaprastha dalam ajaran Hindu, di mana orang sudah melewati masa brahmacari, menempuh pendidikan dan grahasta, menikah dan bekerja mengumpulkan materi. Apa yang saya punya dan peroleh selama aktivitas grahasta ini adalah anugerah Tuhan. Kini umur saya sudah 50 tahun lebih, masa wanaprasta. Saya menafsirkan tahapan ini sebagai bekerja di dunia politik bukan untuk mencari gaji. Kalau bisa, justru menyumbangkan miliknya untuk pemberdayaan masyarakat, secara ekonomi maupun intelektual. 

 

Anda sering menyumbang untuk umat yang menyelenggarakan upacara ngaben massal. Apa sebetulnya pesan yang ingin Anda sampaikan?

Pesan singkatnya, ngaben massal adalah representasi  kebersamaan dan kesederhanaan. Dengan ngaben bersama, umat Hindu mengerjakannya bersama-sama. Dengan duduk bersama, mereka mendialogkan siapa sulinggih yang muput upacara-upakara-nya dan dengan begitu mereka masuk ke wilayah toleransi. Kebersamaan mencegah jor-joran, dari sana muncul kesederhanaan. Ngaben massal ini memang terutama untuk umat yang ekonominya masih berat, hingga mereka bisa ngaben  dengan Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu. Lebih ideal lagi kalau awig-awig desa mengatur, ngaben massal dilaksanakan 5 atau 10 tahun sekali. Dengan begitu warga desa bisa mengalokasikan waktunya untuk kegiatan lain, perbaikan ekonomi dan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan lainnya.

 

Ada yang khawatir, kalau ngaben besar ditiadakan, daya tarik wisata akan berkurang?

Tidak berarti ritual-ritual besar harus dihindari. Yang penting, bagaimana menyeimbangkan elemen tattwa (filsafat, idealisme), susila (etika) dan upacara-upakara (ritual). Kalau untuk upacara-upakara kita berani mapunia Rp 20 juta, mengapa tidak poskan Rp 5 juta untuk susila dan tattwa,  misalnya dengan membentuk yayasan sosial, apakah untuk pendidikan, kesehatan, dan sejenisnya. Pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Bali ke depan. Yang saya lihat sampai saat ini, kita kurang seimbang mengalokasikan uang untuk tattwa dan susila.

 

Bagaimana Anda menjaga stamina dengan beban kegiatan begitu banyak?

Karena sudah di atas 50 tahun, saya aerobik setiap hari, mininal 30 menit. Paginya sarapan buah, kurangi makan nasi, malamnya usahakan makan sedikit. Bahkan, tiap kali simakrama, saya minta snack untuk warga jangan mengandung banyak gula, jangan berlebih, agar audiens tidak mengantuk. Kalau mereka ngantuk, pesan-pesan kita tidak sampai. (r/*)

 

BIODATA
Nama                 :  Wayan Sudirta, S.H.
Tempat/lahir     :  Pidpid, 20 Desember 1950
Pekerjaan          :  Anggota DPD/MPR-RI 2004-2009
Pendidikan         :  Sarjana Hukum Universitas Brawijaya,
                            Malang, 1976

Jabatan:
- Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD-RI
- Ketua Tim Kerja Penanggulangan Korupsi PAH I DPD-RI
- Koordinator Penasihat Hukum DPD-RI

Pengalaman organisasi:
- Salah seorang pendiri BCW (2000) dan KORdEM Bali (2004)
- Wakil Ketua Umum Ikadin tahun 2003 - sekarang
- Anggota Sabha Walaka PHDI Pusat tahun 2001 - sekarang
- Ketua Umum Pemuda Hindu tahun 1985 - 1990
- Direktur Posbakum Peradin Jakarta 1980