Mega Bantah Terima Dana Asing

Jakarta (Bali Post) -
Aliran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan dana asing menjadi kontroversi. Kubu Megawati menegaskan tak ada dana asing masuk ke kantong Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2004.

''Partai berlambang banteng moncong putih ini mendukung kasus bantuan dana asing diusut. Sejauh yang saya tahu tidak ada yang masuk. Kami yakin tidak ada,'' kata Sekjen PDI-P Pramono Anung, Sabtu (19/5) kemarin.

Menurutnya, PDI-P justru meminta agar penerimaan dana asing diungkap ke publik. ''Ke depannya, harus ada sanksi tegas bagi siapa pun yang menerima dan dibatalkan. Sebab, menerima dana asing sama saja dengan menggadaikan bangsa,'' ujar Pramono.

Amien Rais pada 17 Mei di Solo mengungkapkan adanya dana asing yang digunakan capres tertentu pada Pilpres 2004. Amien juga mengaku dirinya ditawarkan bantuan dana kampanye dari Yayasan Washington, Amerika Serikat. Bantuan itu ditawarkan saat jamuan makan malam dengan Paul Wolfowizt, namun ditolaknya mentah-mentah.

 

Investigasi Dana Kampanye

Mantan Wasekjen PAN Bara Hasibuan dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu kemarin mendesak mantan kandidat pilpres melakukan investigasi untuk membongkar aliran uang ini. Jika tidak ada kemauan dari para capres/cawapres untuk melakukan investigasi, dikhawatirkan bisa menjadi tradisi pada pilpres mendatang. Padahal tindakan itu jelas-jelas  mencoreng proses demokrasi yang dibangun melalui pengorbanan jiwa para mahasiswa.

Selain pasangan capres/cawapres, lanjutnya, KPU juga seharusnya ikut bertanggung jawab. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu mestinya memantau dan memeriksa masuknya uang tidak sah ke kantong pasangan kandidat pilpres lalu. Tetapi, tindakan itu tak dilakukan dan KPU sepertinya sengaja membiarkannya.

Sikap kesatria Amien Rais yang mengaku menerima dana DKP Rp 200 juta itu, tambahnya, seharusnya ditiru capres/cawapres lainnya. Tetapi, dengan pengakuan itu, diharapkan tiap parpol dan pasangan capres/cawapres harus transparan melaporkan dalam pengumpulan dana kampanye. ''Tidak ada lagi dana-dana nonbujeter,'' tandasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengimbau agar kontroversi masalah ini dihentikan. Alasannya, KPU sudah mengesahkan hasil pemilu legislatif dan pilpres. Selain itu juga agar tidak membuat situasi negara tidak kondusif. Sebaiknya energi dan pikiran dicurahkan kepada perbaikan bangsa dan pembangunan negara.

Segala sesuatu terkait pemilu legislatif maupun pilpres lalu sudah diputuskan KPU. Mahkamah Konstitusi pun sudah mengesahkannya. Begitu pula soal pendanaan. ''Semua sudah selesai, tidak perlu menjadi masalah lagi,'' katanya.

Agung setuju untuk pemilu dan pilpres mendatang, dana asing yang masuk harus dijelaskan kepada publik. Dikhawatirkan dana asing untuk pemilu dan pilpres bisa mempengaruhi dan mengganggu kedaulatan Indonesia. ''Nanti KPU dan lembaga terkait harus lebih ketat memantau dan mengawasi masuknya dana kampanye,'' saran Agung.

Sementara itu, juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menantang agar disebut nama siapa tim sukses SBY-JK yang menerima dana nonbujeter DKP sebesar Rp 200 juta. Pasalnya, Presiden Yudhoyono sendiri tidak pernah terima dana tersebut. ''Kalau ada yang bilang tim sukses terima, kasih tahu siapa namanya,'' ujarnya.

Dana kampanye yang digunakan SBY-JK pada Pilpres 2004 lalu, jelasnya, adalah sah. Semuanya pun sudah dilaporkan kepada KPU. Artinya, tidak benar kalau dinilai ada dana nonbujeter dari DKP ataupun asing yang diterima SBY-JK untuk digunakan sebagai dana kampanye. KPU pun tak pernah mempermasalahkannya.

''Semua laporan dana sudah diserahkan ke KPU. Lembaga itu punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Tetapi tidak dimungkiri kalau ada sebagian orang yang mengatasnamakan tim sukses SBY-JK yang meminta-minta dana kepada pihak tertentu,'' kata Malarangeng. (kmb3/034)