Pendidikan Formal tak Beri Harapan,
Sekolah-Rumah Hadir Jadi Alternatif

BELAKANGAN ini, di dunia pendidikan dikenal ada istilah sekolah-rumah (homeschooling). Banyak peserta didik menempuh model sekolah-sekolah terutama di kota-kota besar seperti di Jakarta dan Surabaya. Komunitas homeschooling Kak Seto adalah salah satunya di Jakarta. Tak kalah, artis Dewi Hughes juga meluncurkan model sekolah-rumah. Mengapa ada sekolah-rumah?

---------

 

Jawabannya beragam. Di antaranya, anak tidak kerasan belajar di sekolah konvensional atau formal akibat ada intimidasi oleh teman atau gurunya. Sekolah formal tidak lagi memberikan pendidikan seperti yang diharapkan keluarga. Kesungguhan guru dalam memberi pendidikan diragukan. Sekolah dianggap sebagai "penjara" bagi anak yang punya kemampuan lebih sebab ia harus menunggu waktu untuk naik kelas. Atau, lebih mendasar lagi, sekolah konvensional tidak lagi "memanusiakan manusia".

Sekolah-rumah sesungguhnya bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan jika dipertentangkan dengan sekolah konvensional atau sekolah formal -- sekolah yang lazim kita kenal. Memang, salah satu sumber menyebutkan bahwa di Amerika Serikat sudah ada sebelum abad ke-18 (Loy Kho, 2007). Namun, kalau sekolah-rumah itu dipahami sebagai pembelajaran yang tidak langsung dibimbing oleh guru, sebenarnya jauh sebelum itu sudah ada konsep sekolah-rumah.

Orang yang suka menonton wayang Mahabharata, misalnya, mungkin teringat kisah Ekalaya. Kisah ini ada kemiripan dengan model belajar pendidikan yang tidak langsung dibimbing oleh guru. Dikisahkan, Ekalaya ditolak menjadi murid "sekolah konvensional" di negeri Astina yang dibina oleh guru Drona. Akhirnya, Ekalaya belajar secara mandiri dan hasilnya lebih baik daripada kemampuan Arjuna -- siswa yang diajar secara langsung oleh guru. Dalam konteks ini, motivasi belajar sangat mempengaruhi hasil belajar.

Kini, dengan makin maraknya tindak kekerasan dan intimidasi di sekolah formal, makin mendorong peserta didik enggan belajar di sekolah konvensional. Sejumlah kasus patut dijadikan bahan pemikiran, selain kasus kekerasan IPDN, misalnya. Bahkan, anak SD pun ada yang meninggal karena dikeroyok oleh temannya.

Ada juga anak yang tidak mau sekolah lagi padahal baru di kelas I SD. Katanya, guru di SD itu tak sanggup lagi membina anak itu karena nakal. Sayang, orangtua si anak hanya seorang penggali batu padas. Ia tidak bisa menempuh jalan sekolah-rumah. Si anak dibiarkan begitu saja keluyuran tanpa mendapat pendidikan. Kalau saja ada sanksi hukum jika anak tidak memperoleh pendidikan dasar sembilan tahun, si orangtua sudah pasti kena.

Intimidasi di sekolah tidak selamanya berupa ancaman fisik, bisa juga ancaman mental. Intimidasi bisa terjadi sesama siswa, bahkan guru. Ancaman dari siswa waktunya temporer, misalnya soal rebutan pacar, salah paham. Beda dengan guru, intimindasinya lebih permanen.

Tidak sedikit anak enggan mengikuti mata pelajaran tertentu karena merasa terancam, selalu disudutkan oleh guru yang bersangkutan. Salah sedikit disuruh berdiri di depan kelas beberapa puluh menit, juga kata-kata guru kurang mengenakkan. Selain itu, intimidasi guru BK (Bimbingan dan Konseling) juga ada. Tak sedikit anak yang tidak mau berkonsultasi dengan guru BK karena kurang mendapatkan pemecahan, malah yang didapat "semprotan". Beberapa kesalahan siswa malah diungkit-ungkit.

 

Tak Dapat Apa

Orangtua menyekolahkan anaknya di sekolah konvensional tentunya berharap agar anaknya memiliki kecerdasan, akhlak yang baik, selain menguasai ilmu untuk bekal hidup. Namun, apa yang terjadi?

Sejumlah orangtua merasakan tidak mendapatkan apa yang diharapkan itu. Baginya, anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan memperoleh sesuatu yang kurang berguna. Yang didapat hanya sejumlah beban hapalan yang tidak banyak manfaatnya, mestinya si anak bisa menggali potensi dirinya. Waktu lebih banyak dihabiskan untuk menghapal yang tidak banyak manfaatnya. Maka, potensi yang dimiliki anak tidak digarap dengan baik oleh pihak sekolah. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang membuat orangtua mencari alternatif berupa sekolah-rumah seperti yang digagas oleh Kak Seto.

Kalau sekolah dirasakan sebagai penjara, pastilah ada benarnya. Cobalah perhatikan! Jika ada pengumuman dari pihak sekolah, "Pada jam ke-5 dan seterusnya anak belajar di rumah karena guru akan rapat", maka reaksi siswa pastilah umumnya senang, seolah lepas dari "penjara". Kalau demikian, pihak sekolah maupun pemerintah tentulah harus mencari upaya agar sekolah tidak dirasakan sebagai "penjara" oleh peserta didik.

Wajarlah di akhir masa belajar, begitu diumumkan lulus, para siswa malah mengecat baju seragamnya, bahkan merobeknya sebagai tanda "lepas penjara". Mestinya, anak merasa bangga dengan atribut siswanya. Bisakah sekolah dibuat agar menjadi tempat yang didambakan oleh sebagian besar peserta didik untuk menggali potensi yang ada pada dirinya?

Seorang teman, guru matematika, bercerita bahwa anaknya yang masih kelas I SD ternyata memiliki kemampuan yang lebih dalam metematika. Jangankan soal matematika kelas I, soal matematika kelas II pun dapat diselesaikannya dengan baik. Menurut cerita teman itu, si anak bosan belajar matematika di kelas. Dengan demikian, anak yang cerdas juga menganggap sekolah sebagai "penjara".

Jika guru tidak menelusuri kondisi anak kasus demi kasus, tentulah anak yang punya kemampuan lebih bisa berakibat kurang baik di dalam kelas. Anak yang memiliki kemampuan lebih, apalagi yang luar biasa, tentu suasana belajar di dalam kelas dianggap buang-buang waktu saja.

 

Dianggap Robot

Dengan sistem pelulusan yang sentralistik, peserta didik dianggap robot saja. Tidak ada kompromi dengan si anak untuk tidak melaksanakan perintah sekolah demi ujian akhir nasional. Mau tidak mau si anak harus ikut les demi ujian akhir nasional. Kalau kebetulan ia lelah fisik maupun pikiran, kelelahan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak ikut les di sekolah. Jika tidak ikut les, sanksi dari pihak guru atau sekolah sudah menunggunya.

Sekolah berbuat demikian tentu punya alasan karena mutu sekolah ada pada hasil ujian akhir nasional. Akhirnya, sekolah menjejali anak dengan materi ujian sebanyak-banyaknya. Pelajaran yang lain dibiarkan, dianggap kurang penting walaupun anak menyukainya. Melihat kondisi seperti ini boleh dikatakan pendidikan kita bukan "memanusiakan manusia", melainkan "menjadikan manusia seperti robot".

Begitulah di antaranya kondisi sekolah konvensional sehingga sejumlah anak maupun orangtua mengambil alternatif sekolah-rumah. Walau sekolah-rumah diakui eksistensinya oleh Depdiknas, sekolah konvensional (sekolah publik) tetap menjadi pilihan utama sampai kapan pun. Yang perlu mendapat perhatian adalah, dapatkah sekolah-rumah itu menjadi "teman" sekolah konvensional, bukan "jalan lain" manakala sekolah konvensional tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Jadi, penanganan sekolah konvensional dengan baik bukan untuk mencegah orang mengadakan sekolah-rumah, melainkan untuk mengembangkan sumber daya manusia, menggali potensi yang ada pada anak, dan yang lebih penting mampu "memanusiakan manusia".

 

* i gusti ketut tribana,

  guru SMA di Denpasar