MPR Desak Presiden Tegas Soal Isu ''Reshuffle''

Bogor (Bali Post) -
Ketua MPR Hidayat Nurwahid mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan ketegasan seputar isu reshuffle yang mengemuka akhir-akhir ini. Ketegasan itu, menurut Nurwahid, diperlukan untuk mengakhiri polemik soal kabar pergantian anggota kabinet itu yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja kabinet secara keseluruhan.

''Perlu ada ketegasan dari beliau. Kalau memang akan reshuffle lakukan segera, tapi kalau tidak jangan ada polemik antara Wapres dengan orang-orang terdekat di kalangan Presiden,'' jelas Hidayat di sela-sela acara sosialisasi putusan MPR untuk wartawan koordinatoriat MPR/DPR/DPD di Cisarua, Bogor, Sabtu (3/3) kemarin.

Mengenai perlu-tidaknya Presiden menyampaikan sikap politiknya mengenai reshuffle kabinet dalam bentuk pernyataan resmi, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan yang terpenting sebenarnya bukanlah pernyataan politik dari Presiden, tetapi Presiden harus menjawabnya dengan meningkatkan kinerja seluruh menterinya.

Ketika ditanya apakah dirinya menilai saat ini perlu dilakukan reshuffle di kabinet, Nurwahid mengaku sulit untuk menjawabnya, karena hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Namun ditegaskannya, presiden tidak boleh menggantung isu reshuffle itu, karena pada gilirannya pasti akan mengganggu kinerja menteri-menterinya di kabinet. ''Artinya, menteri serba salah, mau kerja keras percuma, toh mau diganti juga, jika tidak bekerja apalagi,'' kata mantan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini.

Kalaupun nantinya Presiden memutuskan untuk melakukan reshuffle, maka menurut Nurwahid, sebaiknya pergantian itu dilakukan  sebelum tahun 2007 berakhir. Jika dilakukan setelah melewati masa itu, Nurwahid khawatir kondisinya tidak akan kundusif, karena menteri-menteri yang baru tidak akan memiliki cukup waktu untuk menunjukkan kinerjanya. ''Kalau memang mau reshuffle momentum terakhir adalah 2007 ini. Kalau memang tidak reshuffle, ya tingkatkan saja kinerja menterinya,'' tegas Nurwahid.

Menanggapi kabar soal adanya keinginan PKS untuk menarik dukungan terhadap Pemerintahan SBY-JK, pria asal Klaten (Jawa Tengah) ini membantahnya. Menurut Nurwahid, kewenangan untuk memutuskan mendukung atau tidak pemerintahan SBY-JK, sepenuhnya berada di tangan Majelis Syuro PKS. Sejauh ini, tambahnya, Majelis Syuro PKS belum memiliki agenda untuk mengevaluasi soal dukungan itu. (kmb4)