Merampok, Biayai Kekerasan Poso

Jakarta (Bali Post) -
Bali Post/sep
PAMERKAN SENJATA - Mabes Polri ''pamerkan'' senjata sitaan kasus Poso saat Kapolri Jenderal Pol. Sutanto mengadakan dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin (5/2) kemarin.

Aksi kekerasan dan kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) dibiayai dari hasil merampok yang dilakukan oleh para pelakunya. Indikasi itu didapat dari hasil pemeriksaan polisi terhadap para tersangka yang sudah tertangkap. ''Ada tersangka yang telah ditangkap dan menyebutkan bahwa dana (untuk menggerakkan aksi kekerasan dan kerusuhan di Poso) itu diperoleh dengan merampok toko emas,'' kata Kapolri Jenderal Pol. Sutanto di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin (5/2) kemarin.

Rapat yang agendanya membahas penanganan konflik Poso itu, dipimpin Ketua Komisi III DPR Trimedia Panjaitan. Dalam rapat itu, Mabes Polri juga menunjukkan berbagai barang bukti yang disita Polri selama melakukan penegakan hukum di wilayah rawan konflik itu.

Kapolri tidak menjelaskan apakah toko yang dirampok para tersangka itu berada di wilayah Poso atau wilayah lain. Namun, modus mendanai aksi terorisme dengan menggunakan uang hasil rampokan sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Terpidana kasus bom Bali I Imam Samudra sendiri pernah menyebutkan, dia dan kelompoknya pernah merampok sebuah toko emas di Serang (Banten) untuk mendanai aksinya.

Mengenai perkembangan pengejaran terhadap para DPO (daftar pencarian orang) yang belum tertangkap, Kapolri mengatakan polisi hingga kini masih terus melakukan pengejaran terhadap mereka. Dikatakan Sutanto, penangkapan terhadap para buron itu merupakan salah satu kunci untuk mengembalikan kondisi keamanan di Poso yang menurutnya kini sudah mulai kondusif.

 

Serahkan Senjata

 

Di tempat yang sama, Kapolda Sulteng Brigjen Pol. Badrodin Haiti mengungkapkan, seorang wanita di Poso telah menyerahkan  satu pucuk senjata api genggam jenis FN kepada polisi. Selain senjata itu, wanita yang sama ini juga menyerahkan satu senjata tajam jenis sangkur, 69 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter dan tiga buah magasen (tempat peluru). Untuk keamanan orang itu, kita tidak akan menyebutkan identitasnya sehingga keamanannya terjamin dan orang yang akan menyerahkan senjatanya kepada polisi akan semakin banyak.

Ketika ditanya soal kondisi keamanan di Poso, Barodin menyebutkan, sejauh ini kondisi keamanan di sana cukup kondusif. Untuk membuat kondisi keamanan di sana kian kondusif, pihaknya berencana melakukan pendataan ulang penduduk di Poso.

Langkah itu, menurut Badrorin, perlu dilakukan untuk menertibkan administrasi kependudukan di Poso dan menyaring orang-orang yang tidak memiliki kepentingan di wilayah itu. ''Kami sudah sarankan (kepada Pemda Poso) untuk mengadakan penertiban penduduk, sehingga dapat diketahui mana pendatang dan mana penduduk asli,'' kata mantan Kapolda Banten ini.

Kapolda tidak menjelaskan, bagaimana penertiban itu dilakukan. Kapolda juga enggan memastikan apakah penertiban itu nantinya akan diwujudkan pada pembuatan KTP (kartu tanda penduduk) khusus seperti yang pernah berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam. ''Itu terserah pemerintah daerah,'' tandasnya. (kmb5/kmb4)