kembali ke halaman depan

 

 

 

 

Jumat Kliwon, 2 Pebruari 2007

 Aspirasi


Orasi

Kekalahan dan ''Recall''
 

DPD PDI Perjuangan Bali tiba-tiba membuat keputusan mengejutkan. Ketua DPC PDI Perjuangan Buleleng I Dewa Nyoman Sukrawan di-recall dari keanggotaan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Buleleng. Pertimbangan penarikan itu didasarkan atas kondisi Buleleng yang luas  dengan penduduk terbesar di Bali. Kondisi itu otomatis menjadikan wilayah ini sebagai barometer politik Propinsi Bali.

Sebagai barometer, PDI Perjuangan tentu tak ingin kehilangan tongkat kedua kalinya setelah kekalahan pada Pemilu 2004. Mau tak mau, PDI Perjuangan harus memberikan perhatian khusus guna menangani secara maksimal situasi dan kondisi perpolitikan di Buleleng. Atas dasar itulah, Sekretaris PDI Perjuangan Bali Nyoman Parta menyatakan penarikan Dewa Nyoman Sukrawan sebagai anggota Dewan. Selanjutnya yang bersangkutan agar berkonsentrasi penuh dan maksimal pada tugas-tugasnya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Buleleng masa bakti 2005-2010. Target jangka pendek yang mesti ditangani adalah memenangkan program partai termasuk Pilkada Buleleng 2007 Juni ini. Target menengah menyukseskan Pilkada Gubernur 2008 dan terakhir pemilu legislatif 2009 dan pemilu presiden dan wakil presiden. Mampukah Dewa Sukrawan mengamankan target berat itu?

Ketua DPC PDI Perjuangan Buleleng Dewa Nyoman Sukrawan membenarkan bahwa pe-recall-an dirinya karena DPD memintanya untuk mengurus partai lebih serius dan terfokus. Karena Buleleng itu luas, perlu penanganan serius untuk menghadapi Pilkada 2007, Pemilu 2009 dan Pilpres 2010. Kalau tak serius bisa gagal. "Untuk itu, sebagai ketua partai harus berani mengorbankan diri," katanya.

 

Siap Terima Sanksi

Di sisi lain, Sukrawan mengakui recall itu juga dipengaruhi oleh kekalahan merebut ketua komisi di DPRD Buleleng belum lama ini. Secara pribadi, ia bertanggung jawab terhadap kekalahan tersebut. Meski kegagalan dalam perebutan ketua komisi itu tak berpengaruh besar terhadap perjuangan di  legislatif, namun kegagalan itu akan berpengaruh besar terhadap partai. "DPC dianggap gagal memperjuangkannya," katanya.

Orang yang gagal, kata Sukrawan, memang cenderung melawan dengan mencari alasan dan pembenar. Hal itu yang kerap dilakukan sejumlah temannya di partai sehingga menimbulkan polemik yang panjang. Sebagai Ketua DPC, Sukrawan dengan tegas mengakui kegagalan merebut ketua komisi. Secara pribadi Sukrawan menyatakan minta maaf kepada kader-kader PDI Perjuangan di Buleleng. "Saya akui gagal, dan saya tak mencari alasan lagi, saya minta maaf," katanya.

Kata dia, kader yang gagal sudah wajib hukumnya untuk dikenai sanksi administrasi. Untuk itulah Sukrawan menyatakan menerima sanksi itu dengan lapang dada. Bahkan ia menyatakan bergembira, karena sanksi yang diberikan untuk kader yang gagal bisa menjadi budaya di tubuh PDI Perjuangan. "Saya ingin membuat tradisi berbeda, salah kena sanksi dan menerima sanksi dengan baik. Ini akan menjadi teladan bagi generasi PDI Perjuangan berikutnya," katanya.

Apakah perombakan pengurus fraksi yang dilakukan PDI Perjuangan itu merupakan sanksi atas kekalahan merebut ketua komisi? Sukrawan tak menjawab dengan tegas. Ia hanya mengatakan bahwa perombakan pengurus fraksi itu hal yang biasa. "Perombakan pengurus fraksi itu biasa. Dulu, ketika Nyoman Muliarta jadi ketua fraksi, di tengah perjalanan juga diganti Putu Artana," katanya.

Selain itu, menurut Sukrawan, perombakan pengurus fraksi itu memang menjadi kewenangan DPC sesuai AD/ART partai pasal 25. Menurutnya, DPC tetap bisa memutuskan pembentukan pengurus fraksi tanpa harus melakukan koordinasi dengan pengurus yang bersangkutan.

 

Pengaruhi Pilkada

 

Sejumlah kader PDI Perjuangan di Buleleng mengaku khawatir keretakan antarkader yang dimulai dari kekalahan perebutan ketua komisi itu merembet ke pilkada. Untuk itu, banyak yang menyarankan agar kader di DPC, DPD serta yang duduk di DPRD Buleleng maupun DPRD Bali segera bertemu untuk memadukan komitmen dalam memenangkan pilkada. Jika memang terjadi keretakan, hal itu harus secepatnya direkatkan kembali. "Lebih baik bertengkar dalam rapat resmi, daripada bertengkar secara diam-diam tetapi pelan-pelan bisa meluas sehingga bisa mempengaruhi pilkada," kata seorang simpatisan PDI Perjuangan dari kota Singaraja.

Sementara itu, Ketua PAC Sukasada yang juga anggota DPRD Buleleng Made Teja berharap agar para kader mulai sadar dan berbenah diri untuk siap-siap menghadapi pilkada. Jika antarkader saling mengintip kelemahan kader lain, situasi politik di tubuh PDI Perjuangan terus-terusan tidak kondusif. "Mari tinggalkan gaya berpolitik lama, yang saling mengintip kelemahan teman lalu menjatuhkannya," kata Teja.

Teja berharap menjelang pilkada ini, para kader lebih baik turun ke bawah menemui masyarakat. Misalnya, membantu masyarakat dalam mengembangkan pariwisata kerakyatan atau membantu mengembangkan usaha-uasaha kecil dan menengah. Dengan begitu, citra partai akan terdongkrak terus-menerus dan apa yang diperjuangkan kemungkinan besar akan diperoleh. "Saya sendiri kini lebih banyak bertemu masyarakat untuk pengembangan pariwisata," katanya.

Dewa Sukrawan membantah kalau sekarang ini terjadi keretakan dalam tubuh PDI Perjuangan Buleleng, meski diakui terjadi polemik antarsejumlah kader. Ia juga mengakui polemik itu bisa berpengaruh terhadap pilkada mendatang, namun pengaruh itu tak terlalu besar. "Memang kondisi ini berpengaruh terhadap pilkada, namun pengaruhnya sedikit," katanya.

Jika memang terjadi keretakan, bagaimana cara merekatkannya? Sukrawan mengatakan dirinya memang akan bertemu dengan kader partai di Buleleng, terutama berkaitan dengan persiapan menghadapi pilkada. Namun, ia mengaku belum menetapkan jadwal untuk pertemuan itu, karena saat ini ia masih sibuk mendatangi para kader dan simpatisan yang berada di desa-desa. "Malam ini saja saya diminta datang ke Sudaji untuk sebuah acara olah raga. Undangan ini tak bisa diabaikan begitu saja," katanya.

Untuk sementara Sukrawan mengingatkan kadernya agar tidak melakukan gerakan-gerakan yang membahayakan partai. Jika hanya berpolemik, menurutnya, hal itu biasa terjadi. "Namun jika sampai menggerogoti partai, kita lihat saja sanksinya," tandasnya. (ole)

 

 

CUACA


ACARA TV & RADIO


Radio Global FM 99,15 (LIVE)