Hapus Sekolah jangan Abaikan Sejarah 

Amlapura (Bali Post) -
Anggota Dewan Drs. I Wayan Tustiyasa menyayangkan sikap Kabid Tenaga Guru dan Teknis (TGT) Diknas Karangasem Drs. Made Darta yang mengesampingkan sejarah untuk menghapus SDN 2 Sibetan, Karangasem. Saat rapat kerja gabungan komisi dengan Bupati I Wayan Geredeg yang didampingi stafnya Kamis (1/2) kemarin di DPRD, Darta mengatakan warga yang tak setuju penghapusan SD itu jangan mempertahankan SD itu karena terpaku kepada sejarah.

Seperti diberitakan sebelumnya, penghapusan SDN 2 Sibetan di Banjar Tengah, Sibetan melalui peraturan Bupati Karangasem mengundang demonstrasi massa yang menolak dan mendukung ke DPRD Karangasem.

Darta mengatakan saat sosialisasi penghapusan SDN 2 itu di kantor Camat Bebandem dengan mengundang para tokoh desa, sejumlah warga dan tetua Desa Sibetan yang menolak penghapusan SD itu masih ada dan bersikukuh karena alasan sejarah. Sekolah itu didirikan pada zaman penjajahan Belanda tahun 1928.

''Saya katakan kepada segelintir yang menolak penghapusan SD itu bahwa semua sekolah ada sejarahnya. Jadi, jangan terpaku karena sejarah, tanpa berbuat apa-apa,'' katanya di depan Bupati.

Sementara itu, Tustiyasa salah seorang tokoh pendidikan asal Manggis, mengatakan sejarah hendaknya jangan pernah dikesampingkan. Sebab, sejarah menjadi pedoman kita melangkah ke depan. ''Proklamator Bung Karno pun mengingatkan kita dengan ucapannya yang cukup terkenal, ''Jasmerah'' yang maksudnya jangan sekali-kali pernah melupakan sejarah masa lalu untuk pedoman melangkah ke masa depan, kutif Tustiyasa soal ucapan Bung Karno itu.

Tustiyasa juga meminta kepada Bupati Karangasem, jangan pernah mengabaikan suara rakyat, sekecil apa pun mereka. Jika suara rakyat diabaikan, maka terjadi pro-kontra seperti kasus keluarnya perbup tetang penghapusan SDN 2 Sibetan itu. ''Saya jadi khawatir, di desa asal Bupati malah terjadi pro dan kontra masyarakat menanggapi kebijakan Bupati,'' tegasnya.

Sejumlah anggota Dewan seperti IB Mega Susila menduga ada miskomunikasi di kalangan warga yang pro dan kontra penghapusan SDN 2 Sibetan itu. Masyarakat belum paham benar, karena sosialisasi perbup sebelumnya cuma mengundang tokoh masyarakat Sibetan, bukan Komite SD yang bersangkutan atau warga yang berkepentingan dan mewilayahi SDN 2 itu. ''Harus dilakukan pendekatan kepada masyarakat, sehingga semua pihak memahami dan bisa menerima kebijakan Bupati apakah tetap menghapus ataukah mempertahankan SD itu,'' kata Mega Susila. (013)