Pers harus Perhatikan Persatuan Bangsa 

Samarinda (Bali Post) - 
Pers bebas memberitakan apa pun  yang terjadi di Tanah Air, tetapi kebebasan itu harus bertanggung jawab. Berita atau informasi yang disampaikan kepada masyarakat  mesti bermartabat, memegang teguh independensi dan tidak merusak persatuan dan kesatuan negara. Oleh karena pada hakikatnya kebebasan itu adalah proses menuju kesejahteraan bersama bangsa Indonesia. 

Hal itu ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2007 sekaligus HUT ke-61 PWI di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda, Jumat (9/2) sore kemarin.

Peringatan Hari Pers Nasional 2007 bertemakan ''Mewujudkan Pers Independen dan Berkualitas untuk Memperjuangkan Kesejahteraan Bangsa''. Acara ini merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan yang telah digelar di Samarinda, yaitu Rakernas Siwo PWI, Porwanas IX, dan Konvensi Nasional Media Massa. 

Wapres memberi contoh pemberitaan terkait kasus penyakit flu burung  yang merebak di Tanah Air belakangan ini yang sangat merugikan. Berita seputar flu burung yang hampir menjadi menu sehari-hari media cetak dan elektronik di Indonesia dampaknya sangat luas di luar negeri. Begitu juga kejadian yang terjadi di kecamatan, ledakan bom-bom kecil dan demo yang sering diangkat secara panjang lebar oleh media massa. Para turis jadi takut mengunjungi negara kita. ''Gubernur Bali pasti khawatir,'' katanya.  

Setiap bangsa di dunia ini pasti mempunyai masalah, apalagi Indonesia sebagai salah satu negara besar. Oleh karena itu, lanjut Wapres, harus dipikirkan atau dikalkulasi masak-masak dampak dari berita yang disampaikan lewat media massa secara terbuka. Meski demikian, Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah tidak pernah melarang media untuk memuat atau tidak memuat suatu berita. Namun, apabila ada berita yang kiranya dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, hendaknya tidak dibesar-besarkan. ''Mari kita bersama-sama jaga persatuan bangsa ini untuk mencapai tujuannya menuju masyarakat yang sejahtera,'' pinta Wapres. 

Dalam hal kebebasan pers, ia mengatakan pemberitaan media massa AS terhadap peristiwa 11 September (serangan terhadap gedung WTC) pantas dicontoh.  Pers di sana justru menunjukkan rasa empatinya, sehingga dengan pemberitaan yang konstruktif masyarakat yang menjadi korban merasa hidup kembali.     

Sebelumnya, Ketua Umum PWI Pusat Tarman Azzam menyebutkan sekarang tidak dihargai lagi standardisasi pers oleh kalangan pers itu sendiri. Ini diakibatkan masuknya orang-orang bukan pers ke dunia pers. Akibatnya, tiga orang saja sudah bisa membentuk organisasi wartawan, padahal seharusnya minimal mempunyai 500 anggota. Karena itu, ia membenarkan kritik beberapa kalangan bahwa pers Indonesia sudah kebablasan, walau tidak sepenuhnya benar.      

Pada kesempatan itu, Tarman Azzam menyampaikan tiga rumusan yang direkomendasikan Konvesi Nasional Media Massa yang melibatkan sekitar 600 wartawan di Samarinda, Kamis (8/2) lalu. Pertama, idealisme pers nasional wajib kita tegakkan bersama secara berkesinambungan dan pers harus mampu meningkatkan interaksi dengan para stakeholder. Kedua, meningkatkan profesionalisme pers, etika jurnalistik, SDM pers dan sosialisasi kode etik jurnalistik. Ketiga, meminta dewan pers bersama masyarakat pers untuk segera menyusun standardisasi kesejahteraan pers dan organisasi perusahaan pers. (kmb11)