Warung Global----
Anggota Dewan makin tak Punya Hati Nurani

Ternyata PP 37/2006 sangat menarik disimak perkembangannya. Sebuah episode politik yang mempunyai cerita panjang dan selalu menjadi pembicaraan di masyarakat. Cerita ini mulai berseri, ketika melihat dari berbagai usaha yang dilakukan para anggota Dewan. Adkasi bahkan dinyatakan sebagai lembaga dadakan hendak melakukan rapim. Bahkan, rupanya anggota Dewan makin tidak punya hati nurani di tengah kondisi masyarakat yang menjerit. Demikian terungkap dalam acara Warung Global yang disiarkan langsung Radio Global 96,5 FM dan dipancarluaskan Radio Singaraja FM. Berikut rangkuman selengkapnya.

=========================================================== 

Pande di Pandak Gede menyatakan, Adkasi ini adalah lembaga dadakan yang terbentuk untuk menyikapi perkembangan PP 37/2006. Di mana perjalanannya memunculkan pro-kontra pada tataran masyarakat kemudian berujung pada akan direvisi dan dicabutnya pasal-pasal substansial. Terutama yang pengundang polemik yakni pasal-pasal yang mengatur tentang rapelan tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang jumlahnya fantastis.  

Di sini, katanya, bisa dilihat perkembangan yang cukup menarik dari DPRD. Ini menjadi catatan bagi kita semua bahwa kali ini anggota Dewan kita sudah terang-terangan mengingkari perannya sebagai representasi rakyat. Seharusnya setiap langkah yang dilakukannya mesti berorientasi pada kepentingan pablik. Tapi realitanya kini mereka berjuang secara all out untuk kepentingan pribadinya masing-masing.  

Pertimbangan mereka ke Jakarta barangkali atas dicabutnya "pasal-pasal basah". Oleh karena itu, mereka datang ke Jakarta membahasnya untuk menyatukan persepsi dalam rangka memberi pressure terhadap eksekutif agar pasal-pasal yang menjadi usulannya tidak dicabut. Atau mungkin juga uang rapelan itu sudah masuk ke shoroom mobil dalam rangka menaikkan penampilan agar lebih eksklusif. 

Kadek Jaya di Abiansemal mengusulkan kalau ke Jakarta jangan memakai APBD lagi, sehingga diharapkan anggota Dewan tidak perlu datang ke Jakarta.

Nang Cekov di Keliki Payangan Gianyar menambahkan, "fantastis" sehingga turut berdukacita atas matinya nurani bapak-bapak. Tidak bisa dibayangkan di mana rakyat dalam keadaan sulit, masih memperjuangkan PP 37/2006 yang otomatis mempertebal kantong bapak-bapak Dewan. Pernahkah para anggota Dewan ini berpikir bagaimana rakyat menjerit untuk hidup. Betapa tumpulnya nurani bapak-bapak kita yang tidak mau tahu kondisi rakyat. Sehingga menggebunya mereka untuk memperjuangkan sampai di mana pun dikejar. Di saat masyarakat menderita kenapa tidak menggebu-gebu juga memperjuangkan rakyat miskin?  

Adnyana di Pedungan mengatakan, untuk apa Dewan ke Jakarta. Kalau ke Jakarta untuk mencabut PP 37/2006 maka disetujui tapi kalau tidak lebih baik tidak. Lihatlah rakyat masih keteteran. 

Guatama di Tampaksiring Gianyar setuju DPRD berangkat ke Jakarta, namun harus memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mencabut PP 37/2006 dan memperjuangkan dana alokasi untuk petani. Apalagi menghabiskan dana Rp 3,5 juta untuk biaya pengganti ke Jakarta. Dana Rp 3,5 juta itu lebih baik dikumpulkan di Bali diberikan kepada rakyat miskin. Banyak rakyat tidak punya rumah, tidak makan dan penyandang cacat. Kalau ke Jakarta untuk merevisi dan memuluskan PP 37/2006 maka nurani pejabat memang betul-betul mati, sehingga mereka menumbuhkan feodal.  

Mahayadi di Nua Dua mengatakan kalau dia atau Dewan betul-betul lahir dari rakyat dan dibesarkan oleh rakyat mestinya tidak usah ke Jakarta, karena di sana pasti akan dicekokin.

Gede Biasa di Denpasar menambahkan, sebenarnya dengan adanya PP 37 akhirnya masyarakat jadi tahu bahwa selama ini wakil rakyat dan pemerintah kerjaannya hanya bagi-bagi uang saja. Selama ini, kata dia, belum diatur oleh peraturan pemerintah daerah dengan jelas atau tidak dipublikasikan soal pembagian uang. Dengan adanya PP 37 inilah memperlihatkan dengan jelas kinerja wakil rakyat selama ini. Adanya undangan Adkasi ini, kalau memang wakil rakyat peduli rakyat, mereka seharusnya tidak usah menghadirinya, karena hal itu akan buang-buang uang rakyat.  

Sementara itu, Marbun di Nusa Dua berpendapat tidak usah ke Jakarta karena masih banjir, nanti basah. Bagi anggota Dewan dari daerah janganlah ke Jakarta. Walaupun beliau-beliau ke sana tidak bakal didengar di pusat karena di pusat sudah berkonfirmasi masalahnya duitnya gede di daerah tidak seberapa. Sehingga anggota DPRD dari Bali tidak usah datang ke Jakarta. Yang penting di sini berusaha seoptimal mungkin menolak PP 37/2006.  

Ngurah Arya di Kuta mengatakan, kenapa DPRD menghabis-habiskan uang terus? Kalau berangkat menggunakan uang sendiri tidak apa-apa. Mereka maunya gratis saja padahal uangnya sudah tidak kekurangan. Diharapkan seluruh anggota Dewan dari Bali menolak sehingga mendapat simpati dan empati dari masyarakat. * panca