Pedestrian di Jalan Kamboja Jebol Sebelum Diserahkan
"Black List" Rekanan yang Abaikan Kualitas ---

Denpasar (Bali Post) -
Sejumlah proyek penataan kawasan perkotaan di Denpasar, seperti pedestrian Jalan Gajah Mada, Jalan Kamboja, serta proyek penataan median jalan di beberapa lokasi, menjadi perhatian serius jajaran DPRD Denpasar. Pasalnya, kualitas proyek yang digarap beberapa rekanan banyak dikeluhkan masyarakat. Karena itu, muncul harapan agar Pemkot Denpasar bisa mengambil tindakan tegas dengan mem-black-list rekanan yang mengabaikan kualitas pekerjaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Denpasar I Ketut Suwandhi, S.Sos. yang ditemui di Denpasar, Minggu (9/12) kemarin. Ia mengakui sejumlah proyek yang digarap rekanan saat ini banyak yang tidak memperhatikan kualitas. Disebutkannya, pedestrian di Jalan Kamboja sudah jebol sebelum sempat diserahkan. ''Ini membuktikan kualitas proyek tidak baik,'' ujarnya.

Seperti diketahui, proyek pedestrian tahap I Jalan Gajah Mada yang digarap PT Adi Luhung Abadi juga mengalami keterlambatan penyelesaian dari jadwal yang telah ditetapkan pada surat perjanjian kerja. Hal serupa juga terjadi pada proyek pedestrian di Jalan Kamboja, Denpasar. Proyek yang digarap CV Wira Karya Sari juga molor dari waktu yang ditentukan. Selain itu, pimpro pedestrian Jalan Kamboja Ir. Putu Sukardja terpaksa mengganti buruh proyek agar kualitasnya bisa terjaga.

Pihaknya berharap Pemkot Denpasar bisa menjatuhkan sanksi terhadap rekanan yang mengabaikan kualitas. Paling tidak, kata dia, rekanan yang sering pekerjaannya dikeluhkan masyarakat agar di-black-list saja. Masalahnya, pengenaan penalti tidak cukup untuk memperbaiki kinerja para rekanan, sehingga berbuntut pada kualitas pekerjaan.

Hal sama disampaikan Fraksi Demokrat DPRD Denpasar. Melalui juru bicaranya Nyoman Sukadana, S.H., fraksi ini memberikan saran kepada Dinas Tata Kota dan Bangunan Denpasar untuk lebih memperhatikan aspek keseriusan dan ketepatan manfaat bagi warga kota. Masalahnya, fraksi ini melihat kualitas pekerjaan beberapa rekanan tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Ketua Fraksi Golkar A.A. Ngurah Gede Widiada menilai pengawasan terhadap pelaksanaan proyek di Denpasar harus diefektifkan. Pihaknya khawatir bila pengawasan dilakukan tidak maksimal, akan berdampak pada kualitas proyek. Akibat dari semua itu, tujuan penataan kawasan tidak tercapai. ''Di sinilah perlunya pengawas pembangunan Kota Denpasar bekerja ekstra untuk melakukan pemantauan setiap saat,'' katanya.

Di sisi lain, juru bicara Fraksi Amanat Bangkit Sejahtera (ABS) Halawani Al Ghofiri meminta eksekutif selalu mengadakan koordinasi dalam mengerjakan proyek, seperti pedestrian di Jalan Kamboja dan lainnya. Halawani mengingatkan pentingnya koordinasi dengan PLN, Telkom, serta PDAM dalam menggarap penataan kawasan, terutama di badan jalan. Mengingat, beberapa instansi tersebut sering kali melakukan galian untuk pemasangan instalasi masing-masing bidang kerjanya. (kmb12)