kembali ke halaman depan

 

 

 

 

Jumat Kliwon, 9 Nopember 2007

 Bali

 

DARI WARUNG GLOBAL
Pemerintah
harus Perhatikan Pemilik Lahan Jalur Hijau 

KEBERADAAN jalur hijau di Kabupaten Badung saat ini sangat banyak dilanggar. Ini bisa dilihat dari banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi. Karenanya timbul pertanyaan, sesungguhnya sejauh ini apakah jalur hijau itu perlu diteruskan? Padahal keberadaan jalur hijau mempunyai fungsi yang sangat bagus untuk mengatasi polusi udara dan juga penataan wilayah. Kalau jalur hijau ini dilanggar tentu harus ada sanksinya. Namun, sungguh sayang pembangunan fisik di Badung saat ini seperti jamur dan sulit sekali untuk dikendalikan karena kekurangtegasan dari pihak pemerintah untuk memberikan pengawasan dan memberlakukan sanksi bagi pelanggarnya. Selain itu bagi pemilik lahan yang kena jalur hijau pun seharusnya diperhatikan pemerintah dengan memberi subsidi, misalnya untuk biaya pengelolaan pertanian serta seharusnyalah bebas dari pajak. Demikian terungkap dalam acara Warung Global yang disiarkan Radio Global 96,5 FM, Kamis (8/11) kemarin. Berikut rangkuman selengkapnya.

-----------------

Awe di Legian berpendapat kalau berbicara tentang jalur hijau tidak pernah habis-habisnya, berapa kali bupatinya diganti apalagi jalan raya Kerobokan sampai Canggu dilarang membangun karena jalur hijau. Tetapi jalur hijau tersebut selalu dikalahkan oleh investor yang membawa duit kepada pejabat. Jangankan jalur hijau pura saja bisa diratakan di Sanur. Karenanya masyarakat pesimis sekali kalau jalur hijau tetap dipertahankan tetap menguntungkan pejabat yang dikalahkan uang, uang dan uang.

Gede Biasa di Denpasar menjelaskan sesungguhnya kita tidak bisa menghargai orang lain. Kita lihat siapa pun pemimpin di Bali atau Indonesia pada dasarnya belum bisa menghargai pemimpin pendahulunya. Misalnya, yang terdahulu berkuasa memiliki visi dan misi pengembangan Bali, mestinya pemimpin berikutnya tinggal melanjutkan apa yang sudah dicanangkan terdahulu. Misalnya jalur hijau, sehingga sekarang tidak banyak bangunan. Tiap pemimpin ingin memiliki visi yang baru walaupun visinya belum tentu baik untuk pembangunan berikutnya meskipun akan melanggar aturan. Sebenarnya kalau mau menunjukkan orang lain itu penting untuk kebaikan bersama. Itulah yang harusnya perlu ditonjolkan.

Pekak Iluh di Legian Kuta menduga kemungkinan di daerah Badung investor bisa masuk dan mengubah jalur hijau karena ada yang mendalangi di Badung atau Bali umumnya yakni salah satu pemimpin kita yang berkompeten di bidang itu.

Sutama di Badung mengingatkan bahwa pada zaman punyan bingin atau Golkar ada perubahan sedikit pada jalur hijau kemudian berubah menjadi zaman "sapi" atau PDI di sebelah selatan Kerobokan tidak ada pembangunan namun ada papan besar yang tulisannya "dilarang membangun, kedalaman sekian, sepanjang sekian" . Entah apa penyebabnya papan tersebut bah (roboh) pada zaman "sapi" selanjutnya mulai satu per satu berdalih menjual tanaman kemudian berisi beton. Sekarang sudah banyak beton. Sehingga bukan hijau tetapi abu-abu sampai Banjar Abasan. Padahal dulu tidak ada tanaman.

Menurut Dewa Kakiang di Badung bahwa sawah di Pengubengan sudah banyak menjadi tempat tinggal, juga warung-warung yang dibuat orang luar, serta di jalur Kerobokan semua sudah menjadi beton. Hal ini terjadi kemungkinan karena jumlah manusia makin banyak serta akibat kebijakan. Diperkirakan 20 tahun ke depan akan kekurangan lahan serta Bali juga diserbu dari berbagai penjuru. Hal ini harus distop.

Dewa Pacung di Gianyar memaparkan kondisi yang seringkali harus dihadapi, punya tanah itu saja sementara keluarga banyak maka terpaksa tanah itu dibanguni meskipun  masuk dalam jalur hijau, daripada harus tidur di bawah jembatan.

Made Nasa di Gianyar menilai memang biasa jalur hijau dipermasalahkan karena kalau dipakai jalur hijau maka tidak ada yang membayar pajak, bagaimana kalau punya tanah tidak berpenghasilan? Sementara di sebelahnya sudah dibangun rumah dan berpenghasilan. Maka seharusnya tanah yang kena jalur hijau disubsidi pemerintah.

Agung Pelor di Gianyar menjelaskan bahwa sudah biasa kadang-kadang pemerintah menjadikan suatu kawasan sebagai jalur hijau tetapi tahu-tahu ada pejabat yang membangun bisa, sehingga mubazir. Juga di Gianyar ada lahan yang masuk jalur hijau namun tiba-tiba ada pejabat bisa membangun, namun kalau orang tidak punya membangun sudah ada Sat Pol PP yang melarang.

Nang Cekov di Keliki Gianyar bertanya, perlukah jalur hijau? Karena ada tanda larangan tetapi pembangunan jalan terus. Kalau diperlukan maka pengawasan dari aparat harus gencar.

Jujur di Sanglah menambahkan kalau investor punya uang maka akan jalan lancar sehingga semua permasalahannya bisa berjalan baik di antara perselingkuhan investor dan pemegang kebijakan. Rakyat sudah bisa menilai tetapi koh ngomong. * panca

 

 

CUACA


ACARA TV & RADIO


Radio Global FM 99,15 (LIVE)