Laks Diminta Laporkan Anggota DPR yang Calo

Jakarta (Bali Post) -
Badan Kehormatan (BK) DPR meminta Laksamana Sukardi untuk melaporkan sejumlah anggota Panitia Khusus (Pansus) penjualan kapal tanker milik Pertamina yang meminta uang kepadanya. Laporan apa pun yang terkait masalah itu akan ditindaklanjuti untuk mencari kebenaran atas dugaan percaloan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Ketua BK DPR Irsyad Sudiro di Jakarta, Minggu (11/11) kemarin. Menurutnya, laporan itu akan diproses, karena menjadi substansi yang menjadi tugas dan kewajiban BK dalam menegakkan etika anggota Dewan. Pihaknya tidak bisa memeriksa kalau dugaan percaloan itu hanya didasari pemberitaan dari media.

Kata dia, kalau memang praktik percaloan itu benar-benar terjadi, anggota DPR yang terbukti melakukannya akan dijatuhi sanksi. Untuk kelanjutan proses hukumnya, BK bisa saja bekerja sama dengan KPK dalam hal pemberian informasi.

Sebelumnya, Laks (panggilan Laksamana) mengatakan ada sejumlah anggota Pansus DPR yang mendatangi Pertamina. Dalam pertemuan dengannya, para calo Senayan itu membeberkan bocoran pansus yang merekomendasikan tiga nama untuk dijadikan tersangka. Setelah itu mereka langsung meminta uang kepadanya. Tetapi tidak diberikannya, karena Laks merasa tidak menerima uang dari penjualan itu.  

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian DPP Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Roy BB Janis mengancam akan membuka masalah ini secara transparan. Selain itu juga meminta Kejaksaan Agung untuk memasukkan Megawati Soekarnoputri sebagai saksi dan ikut diperiksa. Alasannya, sebagai atasan Laks saat itu, Megawati mengetahui kebijakan penjualan tanker raksasa milik Pertamina tersebut.

''Tidak mungkin Mega selaku Presiden tidak diberi tahu. Sudah pasti ada izin dari Presiden untuk menjual aset negara tersebut. Tetapi mengapa Kejaksaan Agung tidak memeriksanya. Ini patut dipertanyakan,'' katanya.

Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan sebagai mantan presiden dan sebagai warga negara yang baik Megawati akan taat dan patuh kepada hukum, sehingga apa pun keputusan dalam sidang kabinet, harus hitam putih. Menurutnya, menarik-narik Megawati dalam kasus itu hanyalah mengisyaratkan kuatnya tendensi politik. ''Tetapi kami sama sekali tidak khawatir soal itu,'' ujarnya. (kmb3)