Perbaikan Bali Dimulai dari Pemda

Saya hendak meneruskan sebuah surat dari pembaca Bali Post edisi Jumat 5 Januari 2007 tentang Bali. Tiga tahun lalu saya pernah ke Prancis, saya sempat bertanya kepada seorang warga mengenai Bali. Dia menjawab bahwa Bali adalah impian setiap orang di Prancis. Saya merasa sangat bangga mendengar jawaban ini.

---------

 

Saya juga membaca sebuah buletin edisi Oktober 2006 dari KBRI Kuala Lumpur, bahwa menurut hasil survai sebuah majalah pariwisata terkenal di Amerika, Bali terpilih sebagai daerah tujuan wisata nomor satu dari warga negara Paman Sam ini.

Institusi saya juga mendapat kunjungan dari seorang guru di Perth, Australia. Saya tanyakan pula tentang Bali, dia menjawab Bali adalah daerah tujuan utama dari warga Australia (saya rasa semua warga Bali sudah mengetahui hal ini). Dia juga menjawab bahwa bagi warga Australia, Bali adalah Sister City (Kota Kembar, menganggap seperti rumah sendiri) dari Australia. Masih banyak lagi komentar positif dan kekaguman yang kita dengar mengenai Bali, baik di TV, media cetak, ataupun perorangan.

Tetapi di balik semua kebanggaan itu, saya merasakan kekecewaan, bahwa Pemda Bali, komponen pariwisata, dan sebagian warga seakan tidak menyadari potensi yang dimilikinya. Pemda, komponen pariwisata, dan sebagian masyarakat seakan lupa bahwa payuk jakan berada pada industri pariwista, mereka tidak berusaha untuk berinvestasi dan memelihara untuk masa depan pemeliharaan aset wisata Bali, baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan budaya. Semua diekspos dan dieksploitasi tanpa memperhatikan batas-batas yang harus dipatuhi demi pelestarian sumber daya itu sendiri.

Warga Bali sebenarnya sudah bisa mengelola daerahnya sendiri secara otonom (banjar, desa adat) tanpa bantuan pemda. Tapi, antardesa adat perlu bersatu dalam visi misi yang sama, dan terkoordinasi satu sama lain untuk pemeliharaan sumber daya Bali. Fungsi inilah yang seharusnya diperankan pemda sebagai aparat pemersatu pemerintahan-pemerintahan adat di Bali. Tetapi bagaimana kenyataannya? Pemda-pemda hanya sebagai aparatur atasan yang terlepas (disfungsi, disorder) dari masyarakat adat yang seharusnya dinaunginya, bahkan institusi gubernur hanya sebuah posisi mandul yang selama ini tidak berperan signifikan dalam pengembangan dan konservasi Bali. Seharusnya gubernur dijabat oleh seorang yang proaktif dan bervisi kerakyatan, yang berusaha membina Bali yang kian terpecah-pecah ini.

Jadi menurut saya, perbaikan Bali harus dimulai dari pemda, terutama gubernur yang visioner dan merakyat. Dengan kepemimpinan yang solid dan produktif, otomatis pemerintahan-pemerintahan adat akan lebih terorganisir dan bersatu menuju masa depan Bali.

 

I Kadek Suparta
Sekolah Indonesia Kuala Lumpur
Jl. Lorong Tun Ismail No. 1
KL 50480, Malaysia