Fondasi Pura Rambut Siwi Dibuldoser
* Pemkab Jembrana Dinilai Arogan

Negara (Bali Post) -
Polemik pemugaran Pura Rambut Siwi terus berlanjut bahkan meruncing. Fondasi Pura Rambut Siwi, Sabtu (6/1) pagi kemarin di-pralina, kemudian dibuldoser. Upacara pralina dilaksanakan panitia kecil bentukan Pemkab Jembrana. Upacara di-puput 16 sulinggih sarwa sadaka dan dihadiri ratusan umat yang didatangkan dari 32 desa pakraman Kecamatan Mendoyo dan Pekutatan.

Pralina yang sedianya dilaksanakan pukul 15.30 sore tiba-tiba berubah jadwal menjadi pagi hari. Sedangkan Majelis Utama Madya Desa Pakraman (MDP) Bali yang sedianya melaksanakan temu wirasa (bukan paruman sulinggih-red) untuk minta petunjuk dengan para sulinggih di wantilan Rambut Siwi siang kemarin terpaksa dilaksanakan di Griya Buruan, Batuagung, Negara.

Pelaksanaan pralina berlangsung aman dan lancar sehingga fondasi yang dibangun berdasarkan sukat Taman Pule Gianyar yang melalui prosesi cukup sakral tersebut akhirnya rata dengan tanah.

Beberapa pengempon mengaku sangat kecewa dengan tindakan yang terburu-buru tersebut. Mereka mempertanyakan kenapa pralina dilaksanakan tanpa adanya paruman sulinggih dan koordinasi. ''Kami merasa dilecehkan dan sudah tidak dianggap lagi. Sesuai Perda No. 3/2003 atas perubahan Perda No. 3/2001 tentang desa pakraman bab II pasal 2 ayat 3 disebutkan khayangan yang berstatus dang khayangan dan sad khayangan merupakan sungsungan umat Hindu dan tanggung jawabnya ada pada pengempon,'' kata salah seorang pengempon.

Sementara itu, Ketua Pengempon Pura Rambut Siwi Dewa Putu Beratha yang ditemui di halaman pura mengaku tidak bisa berbuat banyak alias pasrah.

Asisten II Sekda Jembrana yang juga ketua panitia kecil bentukan Pemkab Jembrana Ketut Windra yang diminta konfirmasinya mengenai upacara pralina tersebut menolak untuk berkomentar banyak karena upacara ini belum selesai dilaksanakan. ''Nanti saja, karena belum selesai,'' ujarnya.

Sementara itu, dalam temu wirasa antara pengurus MDP Bali dengan delapan sulinggih dan pengempon di Griya Buruan kemarin sangat menyayangkan pralina fondasi Pura Rambut Siwi yang dilakukan kemarin. Mereka menilai langkah itu merupakan tindakan arogan dari Pemkab Jembrana. Apalagi pralina dilaksanakan tanpa ada paruman sulinggih terlebih dahulu. Tokoh umat menilai itu sudah merupakan tindakan perusakan.

''Pemerintah sudah arogan, memaksakan kehendak, seharusnya pemkab tidak punya hak untuk melakukan intervensi,'' kata Ida Dewa Gede Ngurah Swasta, Wakil Ketua MDP didampingi Ketua MDP Agung Arnawa dan pengurus lainnya.

Bahkan, pengurus MDP Kombes (Purn.) Wayan Suwena menilai ini merupakan tindakan provokator karena telah mengadu domba sulinggih dan pengempon dan umat. Bahkan, Dewa Swasta menambahkan  kasus ini akan menjadi preseden buruk. Jika ini dilegalisir dikhawatirkan pemerintah pusat bisa memerintahkan untuk memugar Pura Besakih.

Dari temu wirasa kemarin juga disepakati akan secepatnya dilaksanakan paruman sulinggih sehingga ditemukan kejelasan akan diapakan Pura Rambut Siwi yang merupakan pura sad khayangan tersebut. Menurutnya, paruman sulinggih yang paling berwenang secepatnya dilaksanakan. Majelis madya dan pengempon yang akan nuur sulinggih diharapkan semua sulinggih hadir dan welaka hanya melaksanakan keputusan tersebut.

Menurut Dewa Swasta jika pembuldoseran fondasi pura dilakukan hanya berdasarkan SK ini sudah penyalahgunaan wewenang dan bisa saja dipidanakan. Pemkab, kata dia, seharusnya hanya sebagai pendukung dan fasilitator, bukan mengambil alih. Karena dalam UU Otda No. 32/2004 pemkab hanya mengatur masalah kedinasan, tidak mengatur masalah adat dan agama.

Arnawa juga menambahkan kehadiran mereka di Jembrana berdasarkan surat dari Bupati Jembrana yang meminta petunjuk MDP Bali. Demikian juga surat dari pengempon. ''Dengan demikian, kami ingin datang ke Jembrana untuk matemu wirasa dengan sulinggih untuk minta petunjuk dulu. Belum kami memberikan petunjuk kepada bupati/pemkab, sudah dibuldoser, bahkan kesannya terburu-buru, ada apa ini,'' ujarnya. (kmb)