Tangkal Krisis Air Bersih--------
Bangun Sumur Resapan 

DIREKTUR Program Pascasarjana Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. Dewa Suprapta mengatakan sudah saatnya pemerintah membangun sumur-sumur resapan di seluruh kabupaten/kota guna menangkal terjadinya krisis air bersih di Bali. Program ini sangat mendesak direalisasikan mengingat luasan hutan di Bali terus menyusut, sehingga limpahan air yang bisa ditangkap saat musim hujan sangat terbatas.

Di lain pihak, upaya-upaya reboisasi atau menghijaukan kembali hutan-hutan yang rusak dijarah penebang liar wajib menjadi prioritas Pemprop Bali maupun pemerintah kabupaten/kota di seluruh Bali. ''Estimasi bahwa Bali akan mengalami krisis air bersih yang parah dalam rentang waktu dua puluh tahun ke depan bukan sesuatu yang mengada-ada. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan krisis air bersih itu akan datang lebih cepat dari yang diperkirakan jika kita tidak mengambil langkah-langkah preventif dan proaktif secara dini,'' kata Suprapta, Selasa (8/8) kemarin.

Untuk program jangka pendek, katanya, pembangunan sumur-sumur resapan di sejumlah titik di seluruh kabupaten/kota di Bali itu wajib secepatnya direalisasikan. Dengan begitu, pada musim hujan tidak semua limpahan air hujan itu mengalir begitu saja di permukaan dan terbuang percuma ke laut. Namun, ada yang masuk ke dalam tanah yang selanjutnya menjadi air tanah untuk cadangan persediaan air di musim kemarau. ''Itu salah satu metode yang bisa dilakukan untuk menangkal terjadinya krisis air bersih tersebut. Mengingat pembangunan sumur-sumur resapan itu biayanya tidak sedikit, tentu saja pembangunan fasilitas penahan air hujan ini wajib difasilitasi oleh pemerintah,'' katanya.

Secara teori, katanya, ancaman krisis air bersih di Bali semestinya bisa dihindari. Pasalnya, musim hujan di sini lumayan panjang. Persoalannya sekarang, mampu tidak masyarakat Bali mengelola air hujan itu. Menangkap air hujan itu sebanyak-banyaknya pada musim hujan, muncul sebagai air tanah untuk selanjutnya dimanfaatkan pada musim kemarau. ''Sejatinya, Bali tidak perlu sampai kekurangan air jika masyarakatnya mampu mengelola alam lingkungan dengan bijaksana. Karena hutan terus digunduli, sementara upaya-upaya reboisasi tidak menunjukkan hasil yang signifikan, timbullah kekhawatiran krisis air bersih itu karena reservoar  air paling strategis itu sudah porak-poranda,'' katanya seraya mendesak pemerintah secepatnya melakukan kajian guna menentukan titik-titik pembangunan sumur resapan itu.

Guna menjamin keberlangsungan persediaan air, katanya, Bali memang harus memiliki hutan yang memadai. Saat ini, wilayah Bali yang tertutupi hutan hanya tersisa 20%. Padahal, Bali setidaknya harus memiliki kawasan hutan seluas 30% dari total luas wilayah jika ingin menjaga kestabilan persediaan air itu. Ironisnya lagi, luasan hutan yang sudah kritis itu masih ''dibelenggu'' dengan aktivitas-aktivitas penebangan liar dan juga alih fungsi lahan yang tak terkendali. ''Jika begini terus, Bali akan mengalami krisis air tinggal menghitung hari,'' katanya tanpa pretensi menakut-nakuti.

Mengingat perluasan kawasan hutan di Bali sangat sulit dilakukan, Suprapta mendesak pemerintah punya komitmen tegas dalam menegakkan peraturan tata ruang. Dalam membangun rumah, misalnya, dikenal adanya pemberlakuan koefisien dasar bangunan (KDB) yang mewajibkan setiap pemilik rumah untuk menyisakan sebagian lahannya untuk ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Dalam praktiknya, ketentuan itu seringkali dilanggar. ''Aturan sebenarnya kita sudah punya. Tetapi, bagaimana menegakkan aturan, itu yang kita tidak punya karena toleransi-toleransi masih sering terjadi. Penegakan aturan yang bisa ditawar-tawar ini akan mempercepat Bali menuju krisis air,'' tegasnya. (ian)