Banyak Pejabat tak Hadir----
DPR Ancam Kurangi DAU dan DAK NTB
Mataram (Suara NTB)-
Seluruh anggota Komisi II (membidangi urusan
pemerintahan daerah dan pengawasan terhadap kinerja
pemerintah di daerah) kecewa atas ketidakhadiran
Gubernur NTB, Drs. H. L. Serinata, Wakil Gubernur NTB,
Drs. H. Bonyo Thamrin Rayes dan sejumlah bupati/wali
kota se-NTB pada kunjungan kerja Komisi II di NTB.
Komisi II menganggap, kunker yang dilakukan ke NTB kali
ini, tidak mendapat respon positif dari para pengambil
kebijakan di daerah ini dengan tidak hadir pada acara
kunker ke NTB.
Padahal, tujuan kunker ke NTB adalah
menyerap aspirasi langsung dari aparatur pemerintah
daerah mengenai aspirasi pembangunan di daerah. Tidak
hadirnya pejabat di acara tersebut, bagi sejumlah
anggota Komisi II DPR RI, sebagaimana disampaikan
pimpinan rombongan, Ir. Sayuthi Asyathri, mereka
mengancam akan mengurangi Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi NTB pada tahun anggaran
mendatang. Apalagi, tujuan kunjungan dari Komisi II DPR
RI ini ingin menyerap aspirasi langsung dari daerah
mengenai rencana pembangunan di daerah masing-masing.
Kekecewaan pertama atas ketidakhadiran
gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota se-NTB
dilontarkan Abdul Gafur yang juga mantan Menteri Pemuda
dan Olah Raga di era Soeharto ini. Menurutnya, pejabat
di daerah ini tidak menghargai kunker komisi II DPR RI
dengan tidak turut hadir saat Komisi II melakukan kunker
ke daerah ini.
Di satu sisi, Gafur memahami tidak
hadirnya Gubernur NTB, karena pada saat bersamaan
dipanggil Wapres, M. Jusuf Kalla ke Jakarta, namun ia
mempertanyakan ketidakhadiran Wakil Gubernur NTB pada
acara tersebut dan lebih memilih melakukan kunjungan
kerja ke Pulau Sumbawa. ''Kalau hanya sekadar melakukan
kunjungan ke Pulau Sumbawa, bisa ditunda kapan-kapan.
Apalagi, banyak bupati/wali kota tidak hadir pada acara
Komisi II yang menyangkut masalah otonomi daerah,''
ujarnya dengan nada kecewa.
Kendati diterima Sekda NTB, Ir. Nanang
Samodra, M.Sc., ditemani Bupati Sumbawa, Jamaluddin
Malik, Wakil Bupati Bima, Usman AK, sekda dan asisten
dari kabupaten lain, Komisi II bersedia melanjutkan
dialog dengan perwakilan Pemprop NTB dan beberapa wakil
kabupaten/kota yang hadir.
Dalam kunjungan kerjanya ke NTB, sebagian
besar anggota Komisi II DPR RI mempertanyakan mengenai
beberapa masalah penerapan pelaksanaan pemerintahan di
NTB, seperti persiapan atau antisipasi menghadapi
bencana, pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004 tentang
otonomi daerah, pendapatan asli daerah dan lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekda NTB,
Nanang Samodra, menjelaskan, Pemprop NTB bersama
kabupaten/kota se NTB semenjak gempa bumi diikuti
gelombang tsunami secara beruntun di beberapa daerah di
Indonesia telah mulai menyiapkan langkah-langkah
mengantisipasi bencana. Di Kota Mataram, lanjut Sekda,
pihak Pemkot Mataram telah menyiapkan konsep atau
langkah-langkah menghadapi bencana, apalagi masalah
bencana tidak bisa diprediksi datangnya. Pun, daerah
lain di NTB telah menyiapkan langkah antisipasi dalam
menghadapi berbagai kemungkinan datangnya bencana.
Menyinggung pendapatan asli daerah, Sekda
mengakui, NTB masih bergantung besar dari anggaran pusat.
Dari beberapa pos retribusi, NTB hanya mampu meraup 35%
pajak, terbesar dari royalti PT Newmont Nusa Tenggara.
Sementara sumber pajak lainnya, seperti pajak kendaraan
bermotor mengalami pasang surut, sehingga jumlah PAD
yang diperoleh tidak menentu.
(ham)
