Banyak
Pejabat tak Hadir----
DPR Ancam Kurangi DAU dan DAK NTB
Mataram (Suara NTB)-
Seluruh anggota Komisi II (membidangi urusan
pemerintahan daerah dan pengawasan terhadap kinerja
pemerintah di daerah) kecewa atas ketidakhadiran
Gubernur NTB, Drs. H. L. Serinata, Wakil Gubernur NTB,
Drs. H. Bonyo Thamrin Rayes dan sejumlah bupati/wali
kota se-NTB pada kunjungan kerja Komisi II di NTB.
Komisi II menganggap, kunker yang dilakukan ke NTB kali
ini, tidak mendapat respon positif dari para pengambil
kebijakan di daerah ini dengan tidak hadir pada acara
kunker ke NTB.
Padahal, tujuan kunker ke NTB adalah menyerap aspirasi
langsung dari aparatur pemerintah daerah mengenai
aspirasi pembangunan di daerah. Tidak hadirnya pejabat
di acara tersebut, bagi sejumlah anggota Komisi II DPR
RI, sebagaimana disampaikan pimpinan rombongan, Ir.
Sayuthi Asyathri, mereka mengancam akan mengurangi Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi
NTB pada tahun anggaran mendatang. Apalagi, tujuan
kunjungan dari Komisi II DPR RI ini ingin menyerap
aspirasi langsung dari daerah mengenai rencana
pembangunan di daerah masing-masing.
Kekecewaan pertama atas ketidakhadiran gubernur, wakil
gubernur, bupati/wali kota se-NTB dilontarkan Abdul
Gafur yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga di
era Soeharto ini. Menurutnya, pejabat di daerah ini
tidak menghargai kunker komisi II DPR RI dengan tidak
turut hadir saat Komisi II melakukan kunker ke daerah
ini.
Di satu sisi, Gafur memahami tidak hadirnya Gubernur NTB,
karena pada saat bersamaan dipanggil Wapres, M. Jusuf
Kalla ke Jakarta, namun ia mempertanyakan ketidakhadiran
Wakil Gubernur NTB pada acara tersebut dan lebih memilih
melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumbawa. ''Kalau
hanya sekadar melakukan kunjungan ke Pulau Sumbawa, bisa
ditunda kapan-kapan. Apalagi, banyak bupati/wali kota
tidak hadir pada acara Komisi II yang menyangkut masalah
otonomi daerah,'' ujarnya dengan nada kecewa.
Kendati diterima Sekda NTB, Ir. Nanang Samodra, M.Sc.,
ditemani Bupati Sumbawa, Jamaluddin Malik, Wakil Bupati
Bima, Usman AK, sekda dan asisten dari kabupaten lain,
Komisi II bersedia melanjutkan dialog dengan perwakilan
Pemprop NTB dan beberapa wakil kabupaten/kota yang hadir.
Dalam kunjungan kerjanya ke NTB, sebagian besar anggota
Komisi II DPR RI mempertanyakan mengenai beberapa
masalah penerapan pelaksanaan pemerintahan di NTB,
seperti persiapan atau antisipasi menghadapi bencana,
pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah,
pendapatan asli daerah dan lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekda NTB, Nanang Samodra,
menjelaskan, Pemprop NTB bersama kabupaten/kota se NTB
semenjak gempa bumi diikuti gelombang tsunami secara
beruntun di beberapa daerah di Indonesia telah mulai
menyiapkan langkah-langkah mengantisipasi bencana. Di
Kota Mataram, lanjut Sekda, pihak Pemkot Mataram telah
menyiapkan konsep atau langkah-langkah menghadapi
bencana, apalagi masalah bencana tidak bisa diprediksi
datangnya. Pun, daerah lain di NTB telah menyiapkan
langkah antisipasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan
datangnya bencana.
Menyinggung pendapatan asli daerah, Sekda mengakui, NTB
masih bergantung besar dari anggaran pusat. Dari
beberapa pos retribusi, NTB hanya mampu meraup 35% pajak,
terbesar dari royalti PT Newmont Nusa Tenggara.
Sementara sumber pajak lainnya, seperti pajak kendaraan
bermotor mengalami pasang surut, sehingga jumlah PAD
yang diperoleh tidak menentu.
(ham)
