Ekonomi Susah, Dewan jangan Terus Minta Jatah 

JATAH BBM anggota DPRD Badung dipangkas. Jika dulu anggota Dewan mendapat jatah BBM per bulan melalui kupon, sekarang hal itu ditiadakan. Itulah berita Bali Post, Senin (17/7). Jatah BBM yang biasa diterima anggota Dewan itu mulai bulan ini distop. Menurut Ketua DPRD Badung Gde Adnyana, mulai bulan ini Dewan tidak lagi diberikan kupon BBM.

Apa pasalnya? Ternyata, menurut Sekwan Badung I Gusti Agung Ngurah Alit Agung, pemangkasan jatah BBM bagi anggota DPRD dilakukan karena tidak ada aturan tentang pemberian itu.

Kalau demikian halnya jelas itu salah. Namun, kalaupun ada aturannya, apakah harus semua diikuti? Apakah untuk BBM saja tiap anggota Dewan harus diberi gratisan tiap bulan? Sementara masyarakat umum harus membeli BBM yang harganya naik berkali-kali. Di mana toleransi hati nurani kepada rakyat kalau demikian?

Apakah anggota Dewan mau dituding sebagai orang-orang ''miskin'' yang beli BBM sendiri saja tak mampu? Soal jatah BBM kepada tiap anggota Dewan ini beberapa waktu lalu sempat mencuat jadi sorotan publik karena tiap wakil rakyat mendapat hingga ratusan liter BBM per bulannya. Di saat pemerintah melakukan kebijakan menaikkan harga BBM dan masyarakat umum terhimpit oleh melonjaknya harga BBM dan harga-harga kebutuhan lainnya, wajar apabila jatah BBM anggota Dewan ini mendapat cibiran. Anggota Dewan yang sudah mengantongi gaji, berbagai tunjangan dan fasilitas jauh melebihi masyarakat umum per bulannya, memang tidak pantas mendapat BBM gratis. Sebab, dengan gaji dan berbagai tunjangan mereka bukan kelompok masyarakat kere yang tak mampu beli bensin untuk kendaraan pribadi maupun dinasnya. Toh ketika melakukan tugas-tugas dinas berkelompok atau bersama, kendaraan dinas yang digunakan sudah dijatah BBM. Apalagi, ternyata pemberian jatah BBM itu tidak ada dasar aturannya.

''Kecerobohan'' seperti ini seharusnya tidak terjadi, dan kita berharap tidak terulang. Juga tidak terjadi untuk jatah-jatah lainnya. Sebab, bukan saja akan bermuara pada kekecewaan rakyat terhadap perilaku anggota Dewan, tetapi juga turut menyengsarakan rakyat. Karena anggaran untuk Dewan  akan membesar terus apabila terus-menerus menambah daftar jatahnya.

Sekalipun jatah BBM dipangkas, masih ada gaji besar plus berbagai tunjangan bagi anggota Dewan. Sehingga take home pay wakil rakyat tetap tinggi. Karena itu, pemangkasan jatah BBM yang tidak ada dasar aturannya ini jangan sampai mengendorkan semangat wakil rakyat melakukan tugas-tugasnya. Teristimewa sekali untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Coba dengarkan suara rakyat. Pernahkah mereka merasa kesejahteraannya diperjuangkan oleh para wakilnya di Dewan? Masyarakat bahkan sering menyoroti rendahnya kinerja dan perilaku Dewan, baik secara lembaga maupun individu. Kelakuan-kelakuan yang tidak mencerminkan kinerja positif, seperti sering studi banding tanpa hasil kongkret, ada oknum yang tertangkap nyabu, berjudi dan lainnya, sangat mengecewakan rakyat. Hal-hal demikian sudah seharusnya berhenti ''dipertontonkan'' kepada rakyat, diganti dengan ketekunan melaksanakan tugas-tugas yang mencerminkan keberpihakan kepada nasib rakyat.

Rakyat masih belum terbebas dari keterhimpitan masalah ekonomi, kesulitan hidup, tingginya biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Belum lagi ancaman bencana, gagal panen, banjir, kekeringan dan lain-lain.

Di masa ekonomi susah ini Dewan dan para pejabat janganlah terus minta berbagai macam jatah -- yang tidak ada aturannya atau dibuat-buatkan aturan. Sehingga, anggaran pemerintah bisa dialokasikan untuk pembangunan dan menolong kesulitas rakyat.