Kinerja RS Puri Raharja Diragukan
Hanya Setor Rp 53 Juta per Tahun--- 

Denpasar (Bali Post) -
Kinerja Rumah Sakit (RS) Puri Raharja diragukan jajaran DPRD Bali. Pasalnya, RS yang dikelola Yayasan Korpri Bali itu hanya mampu menyetor ke kas daerah Rp 53 juta setahun. Padahal telah menyedot dana Pemprop Bali sekitar Rp 9 milyar. Demikian mengemuka dalam pertemuan jajaran Pansus Anggaran DPRD Bali, Selasa (18/7) kemarin.

Anggota Dewan Ir. Ida Made Alit dan Mandira Natha, S.H. mengatakan hasil tersebut sangat mengejutkan Dewan karena dinilai tak seimbang dengan modal yang ditanam. Diakui, memang RS tersebut juga mengemban misi sosial. Namun, bukan berarti fasilitas yang ada diobral begitu saja tanpa perhitungan.

Kalaupun ada misi sosial, logikanya RS yang cukup berkembang itu bisa memberikan kontribusi yang mendekati sepadan dengan investasi yang ditanamkan. ''Yang kita lihat sekarang ini sangat tak masuk akal apa yang diberikan,'' tandas Mandira Natha.

Beberapa sumber mengatakan tarif yang dijual RS Puri Raharja terbilang komersial. Tarif kamarnya saja mirip hotel berbintang. RS di jantung Kota Denpasar itu juga terbilang ramai pasien. Karena itu dinilai aneh kalau pengelolaan sekarang hasilnya tak sebaik di tahun-tahun sebelumnya.

Dewan bukan saja menyoroti kinerja RS Puri Raharja, juga sejumlah BUMD yang terkesan jalan di tempat. Bahkan, sebagian seolah-olah ''milik'' orang tertentu saja. Seperti aset tanah pemprop yang kini dikuasai investor banyak yang tak jelas hasilnya.

Aset daerah di sektor perbankan juga tak jelas targetnya. Yang terjadi justru disinyalir ada bagi-bagi uang untuk kalangan tertentu. Kata Dewan, ini sangat menyakitkan karena keuntungan yang mestinya dinikmati krama Bali justru hanya digerogoti segelintir orang.

Dalam catatan Dewan, Pemprop Bali banyak memiliki aset yang kini dikelola secara komersial. Namun karena kurang terbuka serta pengelolaannya yang tak profesional, aset itu tak banyak memberi kontribusi bagi daerah. Yang muncul sebagai alasan pembenar selalu berdalih aset tersebut juga mengemban misi sosial.

Mestinya bisa dipilah mana yang sosial dan mana yang komersial dan masing-masing jelas targetnya. ''Meski mengemban misi sosial bukan berarti tak ada untung atau sekadar untung,'' tambah Mandira Natha yang juga pengelola supermarket tersebut. Pola tender atau swastanisasi perlu dikembangkan dalam pengelolaan aset tersebut agar tak disalahgunakan. (031)