Selamatkan Alam Bali harus Jadi Agenda Bersama 

Denpasar (Bali Post) -
Gerakan selamatkan alam sebagai langkah alternatif pemulihan Bali harus menjadi agenda bersama. Pemerintah kabupaten/kota haruslah menjadikan agenda ini bagian dari kepedulian menjaga lingkungan di tengah makin tingginya bidikan investasi terhadap tanah Bali.

''Langkah recovery dengan gerakan selamatkan alam idealnya menjadi momentum baru untuk membentengi Bali. Gerakan ini layak menjadi budaya bagi masyarakat Bali di tengah tingginya ancaman bencana,'' ujar Gubernur Bali Dewa Beratha didampingi Karo Humas dan Protokol A.A. Bagus Gede Netra, S.Sos., Selasa (11/7) kemarin.

Ia mengatakan kalau hanya berpijak pada ketentuan tata ruang, upaya penyelamatan Bali bisa bias. Masalahnya, sehebat apa pun tata ruang dirancang jika implementasinya bias, aturan hukum tersebut tak banyak membantu. Terlebih dewasa ini ada perbedaan persepsi dalam memaknai otonomi. Kondisi ini membuat kabupaten/kota memiliki kebijakan tersendiri dalam mengelola investasi termasuk mengelola tata ruangnya. Gubernur mengatakan gerakan kembali ke alam dengan membangun rasa cinta bisa dilakukan dengan gerakan penghijauan. Menjaga daerah-daerah resapan air yang merupakan masalah serius bagi Bali haruslah menjadi aksi bersama.

Dukungan untuk melakukan recovery Bali dengan alternatif menyelamatkan alam juga datang dari anggota DPD asal pemilihan Bali, Ida Ayu Mas. Ia mengatakan rehabilitasi terhadap titik-titik kerusakan lingkungan di Bali harus menjadi agenda pemerintah dan publik. Pemerintah harus menggairahkan budaya cinta lingkungan dengan aksi nyata.  Masalahnya, wacana krisis air bersih kini sudah menjadi masalah nasional. ''Bali harus berani berkata tidak pada investasi yang merusak ekosistem alam. Daerah resapan air harus benar-benar terlindungi,'' ujarnya.

Ia mengatakan RUU investasi yang mengandung spirit otonomi hendaknya jangan disikapi secara arogan dengan alasan kepentingan pendapatan. Penguasa harus benar-benar jeli dalam memutuskan dan menyetujui investasi agar tidak timbul kerugian publik. (044)