Makanan Berformalin,Mengapa Marak Lagi? 

SIDAK Tim Pokja Propinsi Bali yang mengawasi penyalahgunaan formalin di Bangli dan Gianyar hasilnya mengejutkan. Di dua tempat itu masih ditemukan penggunaan formalin dalam mengawetkan makanan. Bahan makanan yang mengandung formalin yakni tahu dan udang. 

Namun, yang tidak mengejutkan adalah tindakan yang dilakukan tim Pokja yang beranggotakan berbagai instansi. Seperti pelanggaran sebelumnya, mereka yang terbukti menyalahgunakan zat pengawet tersebut hanya diingatkan agar tak mengulangi perbuatannnya. Selain itu, bahan makanan yang tersisa dimusnahkan. Itu saja!

Banyak yang menyebutkan penggunaan formalin merupakan dampak dari kenaikan harga BBM yang semakin melambung tinggi. Formalin digunakan industri kecil untuk menekan ongkos produksi serendah mungkin. Dengan begitu produksi tetap berjalan, daya beli masyarakat tetap terjaga meski kualitas produksi tidak lagi mendapat perhatian.

Namun, bukan berarti tindakan tidak dilakukan, dengan alasan membela industri kecil. Sebab, dampaknya jauh lebih besar. Utamanya pada masyarakat kecil yang lebih akrab dengan bahan makanan yang berharga murah.

Dari pengulangan temuan-temuan penggunaan formalin, semestinya pemerintah memikirkan kembali langkah-langkah penindakan yang lebih tegas. Pemerintah melalui aparat terkait dapat melakukan tindakan tegas terhadap pelaku industri yang menggunakan zat-zat pengawet yang membahayakan masyarakat. Pelaku dapat dijerat dengan undang-undang tentang perlindungan konsumen dengan pasal 8 ayat 1 dengan sanksi penjara 5 tahun dan denda Rp 2 milyar.

Selain melakukan pengawasan terhadap penggunaan formalin, pemerintah harus setiap saat mensosialisasikan bahaya penggunaan formalin bagi kesehatan. Demikian juga penyuluhan pengenalan ciri-ciri makanan yang mengandung formalin.

Namun yang terjadi saat ini, intensitas pengawasan yang dilakukan hanya tiga bulan sekali. Itu pun hanya menyusuri pasar-pasar tradisional. Sasarannya tentu pedagang kecil yang tak tahu-menahu tentang penggunaan formalin.

Kalau kita perhatikan ada tiga hal mengapa penggunaan formalin masih marak. Pertama, lemahnya menindakan hukum terhadap pengusaha yang terbukti menggunakan formalin. Kedua, rendahnya intensitas sidak yang dilakukan tim propinsi maupun kabupaten, sehingga membuka peluang pengusaha untuk main kucing-kucingan. Ketiga, tiadanya daftar dan alamat pengusaha yang memproduksi bahan makanan yang biasa menggunakan pengawet. Ketiadaan data ini karena lemahnya pengawasan dan pelaporan yang dilakukan aparat terbawah, utamanya kepala desa.

Oleh karena itu, pemerintah melalui tim Pokja sudah semestinya melakukan penindakan utamanya pada produsen bahan makanan yang berformalin. Dengan penegakan tersebut diharapkan akan menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku maupun pengusaha sejenis yang berpotensi menggunakan formalin.

Namun, kita juga akui keterbatasan itu dikarenakan rendahnya anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut. Sebab, secara umum anggaran kesehatan yang dianggarkan dalam APBD Bali dan kabupaten/kota jauh lebih kecil daripada anggaran sektor lainnya.

Padahal, dalam kondisi yang ''gawat'' seperti saat ini -- di mana penggunaan formalin masih banyak -- semestinya pemerintah menyediakan anggaran khusus dalam menunjang pengawasan. Sebab, tanpa pengawasan yang berkelanjutan, penggunaan formalin akan terus marak yang pada akhirnya akan menurunkan derajat kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

Meningkatkan anggaran ini tidak lepas dari kepedulian DPRD untuk ''memaksa'' eksekutif melakukan itu. Setidaknya DPRD harus berani memotong anggaran para pejabat atau anggota DPRD yang tidak begitu penting. Seperti studi banding yang diprogramkan belasan kali dalam setahun. Ini akan sangat membantu dalam memberantas penyalahgunaan formalin pada makanan.