Krisis Listrik Tunjukkan Lemahnya Perencanaan Ketenagalistrikan  

Jakarta (Bali Post) -
Working Group on Power Sector Restructuring (WGPSR)  menilai krisis listrik pada sistem Jawa-Bali yang terjadi baru-baru ini menunjukkan lemahnya perencanaan ketenagalistrikan. Hanya, pemerintah juga mempunyai kontribusi kesalahan yakni dalam penetapan regulasi investasi di sektor kelistrikan.

Koordinator WPGSR Fabby Tumiwa kepada pers di Jakarta, Jumat (26/5) kemarin, menyatakan, kelemahan perencanaan ketenagalistrikan ini merujuk makin seringnya frekuensi krisis listrik pada sistem Jawa-Bali selama kurun waktu lima tahun terakhir. Apalagi sejak Maret t 2004 unit perencanaan ketenagalistrikan dilikuidasi dan tergambar pada kondisi saat ini.

Bagi Fabby, unit perencanaan ini tak sekadar hanya membuat dokumen. Fungsi strategis unit ini adalah menjamin setiap pengembangan rencana ketenagalistrikkan bakal dilakukan untuk mengatasi pertumbuhan permintaan sebesar 6 persen-8 persen per tahun."Itu baru dua hal secara umum mengapa krisis listrik terjadi," tutur Faby.

Fabby menyebutkan, sistem Jawa-Bali  memiliki kapasitas pasokan melebihi 18.000 megawatt (MW). Dari jumlah tersebut hanya terpakai pada saat beban puncak 14.000 MW. "Tetapi, dengan kelebihan yang ada, daya mampu dari pembangkit di sistem Jamali tidak dalam kondisi optimum. Jika demikian adanya, saat terjadi kerusakan di pembangkit yang selalu dituding sebagai penyebab kerusakan adalah terlambatnya pasokan BBM," imbuh Fabby.

Menurut Fabby, ada hal yang salah dari pemerintah dalam hal menetapkan kebijakan investasi di sektor kelistrikan, terutama untuk pembangkit listrik. Harapan pemerintah yang menggantungkan investor swasta untuk membangun pembangkit agaknya kurang tepat. Padahal, iklim investasi belum menyentuh minat investor mendanai proyek pembangkit listrik.

"Dengan iklim investasi yang belum mendukung itu, stimulus anggaran yang diharapkan membuka sedikit minat investasi para pemodal tak berani diturunkan pemerintah," ujarnya.

Fabby juga menambahkan, pemerintah juga memiliki  kesalahan pengelolaan energi. Diakui, selama ini pemerintah tidak mempunyai konsep pengelolaan energi dan kelistrikan untuk jangka panjang. Ini semua karena tidak jelasnya peran dan tanggung jawab negara.

"Ini memprihatinkan sekali. Pemerintah tidak dapat memposisikan sebagai wasit yang adil. Pemerintah tidak merasa minder berhadapan kontraktor swasta asing, untuk menindak, padahal PLN yang dirugikan," tandasnya.

Menurut dia, pasokan BBM memang hal pokok bagi pembangkit nasional masih banyak menggunakan BBM sebagai bahan bakar utama. Faktor utama mengapa pembangkit kerap rusak karena setiap pembangkit kerap dioperasikan diluar waktu yang ditentukan.

PLN selalu menyebut pasokan BBM selalu kurang saat pembangkit dimanfaatkan untuk beban puncak. Padahal dengan kelebihan pasokan yang ada, seharusnya sistem Jawa Bali  tetap aman.

Jika saat beban puncak, kondisi pembangkit disebut melebihi beban puncak, Fabby menilai pembangkit tersebut sudah dimanfaatkan di luar jam operasi sesungguhnya.

Dia menduga selama ini seluruh pembangkit hanya memasok 60 persen dari kapasitas sesungguhnya. Tahun ini, jika perawatan pembangkit belum dilakukan sebagaimana seharusnya, masalah krisis semakin menggila dalam waktu dekat.

 

Pasalnya, pasokan BBM harus makin besar sedangkan pembangkit tenaga air (PLTA) bakal mengalami kesulitan pasokan. "Karena debit air biasanya berkurang pada saat musim panas," ulas Fabby. (kmb1)