Barisan Kepala Semut" Mampukah Bersatu? 

Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) bisa disebut sebagai partai yang mulai mempengaruhi peta politik di Buleleng. Belakangan ini partai yang punya dua kursi di DPRD Buleleng berinisiatif merapatkan parpol-parpol gurem untuk menciptakan satu kendaraan politik agar bisa mengadu satu paket kandidat dalam pilkada mendatang.

Sejak akhir 2005 lalu sebenarnya sudah terdengar adanya sejumlah partai gurem yang menggabungkan diri, namun mereka belum mendeklarasikan secara terbuka. Sampai pada akhirnya mereka sepakat menggelar deklarasi pada pertengahan Mei 2006 lalu.

Meski santer disebut bahwa koalisi itu akan didukung 16 parpol kecil, namun dalam deklarasi resmi yang dilaksanakan di sebuah hotel di Lovina, hanya dihadiri 10 parpol yakni PPDI, PNI Marhaenisme, PNBK, PDK, PAN, PKB, PPP, PBR, PKS, dan PBB. Parpol kecil yang tidak hadir antara lain Partai PIB dan PKPI.

Selain menyatukan diri, dalam deklarasi koalisi partai-partai kecil yang diberi nama Koalisi Membangun Buleleng itu, juga terungkap bahwa koalisi itu akan mengusung Bupati Bagiada sebagai kandidat untuk diadu kembali dalam pilkada mendatang. Sayangnya, tidak semua partai sepakat untuk mendukungnya. Dari 10 partai, hanya enam di antaranya menyatakan kesediannya, sedangkan yang lain pikir-pikir.

Ketua DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Buleleng Putu Widiarsa mengatakan yang menjadi penggagas koalisi itu dengan terus terang mengatakan pembentukan koalisi partai-partai kecil ini memang dimaksudkan untuk menyediakan kendaraan bagi calon agar bisa bertarung kembali dalam pilkada 2007 mendatang. Dia mengklaim, jika semua partai kecil bergabung, maka koalisi ini bisa mencalonkan kandidat bupati karena akan memiliki suara 22 persen atau melebihi syarat 15 persen yang ditentukan undang-undang. Ia pun menyebutkan, koalisi itu merupakan gabungan kepala-kepala semut yang jika bersatu akan mempunyai kekuatan besar. "Koalisi ini diharapkan akan menjadi gabungan dari kepala-kepala semut, dan bukan kumpulan dari ekor gajah," katanya.

Jika koalisi ini berhasil melahirkan kata sepakat, Bagiada akan memiliki kendaraan politik untuk melenggang ke panggung pilkada mendatang. Artinya, meski ia gagal masuk lewat Partai Demokrat, peluang untuk kembali merebut kursi bupati masih terbuka. Namun pertanyaannya, apakah koalisi itu cukup kuat untuk mengumpulkan suara demi memenangkan figur calonnya? Lantas maukah bakal calon melirik kendaraan bentukan koalisi yang secara politik belum bisa dikatakan permanen? Apalagi pelaksanaan pilkada masih lagi setahun, sehingga masih banyak kemungkinan untuk terjadinya perubahan.

Selain dalam koalisi partai kecil, Bagiada juga diinformasikan masih memiliki peluang masuk di partai besar. Sebagai kepala daerah yang masih menjabat, Bagiada masih berpeluang untuk disurvai Partai Golkar. Sebagaimana dikatakan Ketua DPD Partai Golkar Buleleng Ni Luh Tiwik Ismaherningrum, Bagiada tetap akan disurvai sesuai juklak yang diikuti oleh partainya. Namun, peluang itu tetap tidak permanen karena KTA Partai Demokrat yang dipegang Bagiada juga dipersoalkan oleh Wakil Ketua DPD Partai Golkar Bali Sugawa Korry.  (ole)