Orasi
Hentikan Pembodohan 

Berbagai langkah mulai dilakukan  sejumlah tokoh menjelang Pilkada Buleleng. Hal itu tampak dari persaingan pada pemilihan ketua partai. Mereka tak hanya mewarnai pemilihan ketua partai di Buleleng, juga di Bali.

Pemilihan ketua partai itu pun sempat diwarnai saling sikut, saling serang, bahkan saling tipu di antara mereka.  Kasus menarik adalah dipermalukannya seorang birokrat oleh parpol tertentu untuk meraih tiket kursi pimpinan partai tersebut. Hal ini menambah hangatnya suasana politik  di bumi Panji Sakti ini. Kalau lolos, tentu akan sangat berarti bagi tokoh tersebut untuk meraih tiket kursi kekuasaan.

Persoalannya menjadi menarik lantaran dia tak hanya tersisih di satu parpol. Kekalahan oknum birokrat tersebut berimbas pada pencalonannya di parpol lain. Golkar melalui Wakil Ketua DPD Partai Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry terang-terangan menyatakan tokoh tersebut bukan kader Golkar. Itu terbukti dari pencalonannya di partai lain. Itu berarti tokoh tersebut diragukan keindependenannya sebagai syarat masuk konvensi. Secara tak langsung, upaya tersebut juga bermaksud menghadang laju tokoh tersebut untuk bersaing pada Konvensi Golkar.

Akankah habis perjalanan politik tokoh tersebut setelah dipermalukan oleh dua parpol? Banyak yang memprediksikan belum. Ketua Fraksi Kerta Mandala DPRD Bali Ketut Rudis, S.H. menyatakan tokoh itu belum habis karena yang bersangkutan incumbent. Artinya, tokoh tersebut masih menempati posisi penting di eksekutif. Rudis melihat peluang tokoh itu pada parpol gurem. Ada empat parpol yang berpeluang menampilkan calonnya. Selain PDI-P dan Golkar, juga gabungan partai-partai kecil yang kemungkinan bisa menelorkan dua paket calon. Dari sinilah tokoh itu muncul. Penasihat PNI-Marhenisme Bali ini menyatakan soal tipu-menipu dan saling mempermalukan tokoh dalam politik, sah-sah saja. Namun, jarang terungkap ke permukaan. Persoalannya menjadi menarik, ketika tokoh birokrat itu berani secara lugu menyampaikannya ke publik.

Namun ke depan, etika berpolitik mesti dikedepankan. Sudah saatnya parpol-parpol menghentikan pembodohan terhadap rakyat. Seolah parpol hanya bisa berebut kursi dan bagaimana mempertahankan kekuasaan. Peranan parpol tak lagi sedominan dulu ketika anggota Dewan menentukan kepala daerahnya. Parpol hanya melahirkan pasangan calon kepala daerah. Itu pun kalau suaranya 15 persen atau lebih pada pemilu lalu. Selebihnya penampilan figur lebih menentukan. ''Ya... banyak pertimbangan mesti diperhatikan. Misalnya kemampuan finansial, kebersihannya, kemampuan berkomunikasi serta jaringannya ke lapisan masyarakat bawah,'' katanya. Sentuhan kepada masyarakat penting karena merekalah yang paling menentukan dalam pilkada. Hanya, dia menyayangkan motivasi mereka lebih mengedepankan nonideologis. Bagaimana memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat menyeluruh bukan individu. Padahal dalam kondisi ekonomi rakyat Buleleng yang carut-marut saat ini, hal itu mesti ditonjolkan.

Diakui, dalam kondisi kemiskinan rakyat yang masih menonjol, permainan uang sangat mudah ditemukan di kalangan masyarakat bawah. Hanya bentuk perhatiannya beragam. Mulai dari bantuan langsung  kepada pemilih sampai bantuan tak langsung untuk perbaikan balai subak atau pengaspalan jalan. Mereka rajin menyumbang dan datang ke masyarakat walaupun sekadar bergotong royong. Pendekatan tokoh tersebut sudah dilakukan jauh sebelum pilkada. Paling tidak mereka sudah bisa  mempetakan secara kasar kekuatannya di masyarakat sebagai bahan pertimbangan maju atau tidak dalam pilkada. Inilah yang dilakukan saat ini para tokoh tersebut. 

Ke depan dalam menuju pilkada yang lebih baik, mestinya ada formulasi yang lebih jelas dalam aturan main berkaitan upaya mensejahterakan rakyat ini. Tak terkesan manuver para calon dan parpol itu hanya berorientasi kepada upaya mencari dan mempertahankan kekuasaan. (sua)