Penyelesaian Soal UN SMP Diduga ''Malpraktik''

Mataram (Suara NTB) -
Upaya memenuhi kelulusan siswa yang tinggi dalam Ujian Nasional (UN) SMP, ditengarai dimanfaatkan sekelompok oknum sekolah untuk melakukan ''malpraktik'' berupa memberikan jawaban kepada peserta. Kadis Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Syafi'i, bahkan menegaskan sinyalemen yang menyebutkan bahwa membisiki siswa dengan jawaban yang benar agar peserta UN bisa lulus, bukan komitmen Kota Mataram.

Keterangan yang dihimpun Suara NTB Kamis (25/5) kemarin, seorang guru merasa risih dengan kondisi UN SMP. ''Aku ngawas ujian SMP. Beberapa guru mendekati aku, menyuruh membisiki untuk memberitahu nomor soal ujian. Katanya ini komitmen Kota Mataram. Wah, sedih aku. Mengapa kita malu, takut nilai anak jelek. Pendidikan ketidakjujuran sudah ditanamkan sejak dini. Apa jadinya calon pemimpin masa depan bangsa bekas jajahan ini...''

Pernyataan yang dikemukakan guru yang juga pengawas SMP kepada Suara NTB lewat SMS, 23 Mei lalu itu, setelah ditanyakan langsung kepada salah seorang siswa, ternyata ada benarnya. Menurut peserta UN di sebuah SMP tersebut, guru dan pengawas memberikan jawaban soal-soal UN. Bahkan dalam mengerjakan soal mereka saling bekerja sama. Itulah sebabnya, siswa tersebut mengaku yakin bisa lulus. ''Semuanya bekerja sama karena pengawas juga memberikan jawaban,'' lanjutnya seraya menyebutkan, ada peserta yang menerima jawaban soal via handphone.

Lalu Syaf'i'i  yang dikonfirmasi membantah tengarai yang menyebutkan Kota Mataram punya komitmen meluluskan siswa sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan ''malpraktik''. ''Kalau komitmen UN di Kota Mataram secara objektif itu benar. Tetapi kalau guru memberitahukan jawaban kepada siswa, itu tidak benar,'' tegasnya. Ia mengatakan, akan mengusut kasus itu jika benar terjadi. Apakah itu bisa terjadi karena persaingan antar-sekolah yang menginginkan siswanya lulus sebanyak-banyaknya? Syafi'i mengemukakan, ada tim independen yang telah mengawasi UN di tiap tempat ujian. Karena itulah, ia menunggu laporan dari tim independen.

Sementara itu, pengamat pendidikan yang juga PD I FKIP Unram, Dr. Rusdiawan, Kamis (25/5) kemarin mengatakan sepanjang nilai dan jumlah kelulusan masih dijadikan sebagai target untuk mengatrol sekolah bersangkutan, akan sulit dilakukan sesuatu yang bisa menunjukkan mutu pendidikan. Pasalnya, hal itu akan dijadikan parameter untuk meningkatkan citra dengan menaikan target sedemikian rupa -- yang bisa menempuh segala cara. ''Karenanya harus ada kebijakan yang memutuskan bahwa UN bukan satu-satunya alat yang dipakai sekolah mengatrol mutu pendidikian. Ada yang lebih penting dari UN, yakni proses belajar mengajar dan manajemen di sekolah,'' kata Rusdiawan.

Ia mengakui, kondisi pendidikan saat sekarang masih berada dalam tahap peralihan yang membutuhkan penanganan secara cermat. Rusdiawan yang juga koordinator tim independen di Lombok Barat ini mengaku belum menerima laporan tentang adanya tindakan yang tidak benar seperti itu. (045)