BNI Hapus Kredit Macet Rp 2 Trilyun  

Jakarta (Bali Post) -
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BNI menyetujui hapus tagih piutang pokok kredit macet Rp 2 trilyun. Kebijakan tersebut diambil dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian piutang yang telah dihapus-bukukan. Meski begitu, kebijakan hapus tagih itu akan dilakukan secara selektif terhadap debitor.

"Kami lakukan kasus per kasus dengan membedakan debitor yang kooperatif dan yang tidak kooperatif,"  kata Dirut BNI 46 Sigit Pramono usai RUPS BNI di Jakarta, Rabu (24/5). Ia mengatakan, pelaksanaan hapus tagih itu masih harus menunggu persetujuan pemerintah. Kebijakan hapus tagih itu akan meningkatkan jumlah kredit yang ditagih sehingga akan meningkatkan jumlah penerimaan BNI dari sumber lain-lain. Kebijakan hapus tagih itu tidak memiliki dampak terhadap penurunan kredit macet (non performing loan -- NPL). "Kami targetkan NPL BNI akan turun di bawah 10 persen sampai akhir tahun 2006 melalui berbagai upaya," tegasnya.

RUPS BNI menyetujui pembagian deviden 50 persen dari laba tahun 2005. Pada tahun 2005, BNI membukukan laba bersih setelah pajak Rp 1,71 trilyun. Dengan demikian BNI akan membagikan deviden Rp 707,37 milyar (Rp 53,26 per lembar saham). "Pelaksanaan pembagian segera, sekitar dua bulan, menunggu proses administrasi," katanya.

Mengenai target kinerja tahun 2006, Sigit menjelaskan, manajemen BNI tidak akan melakukan revisi. Meskipun selama kuartal pertama tahun 2006 hasil operasional BNI belum sesuai harapan. Per Desember 2005 total aktiva tumbuh 8,2 persen menjadi Rp 147,8 trilyun yang didorong ekspansi portofolio pinjaman 8,28 persen menjadi Rp 62,7 trilyun. Ekspansi pinjaman dilakukan secara selektif dengan menerapkan risk management yang prudent. Dana pihak ketiga (DPK) per Desember 2005 mencapai Rp 115,4 trilyun, meningkat 10 persen dibanding tahun 2004. (kmb2)