Perusuh Tuban jangan Diberi Ampun
Jakarta (Bali Post) -
Wapres Jusuf Kalla meminta Kapolri Jenderal Pol. Sutanto
untuk menindak tegas perusuh di Tuban, Jawa Timur,
karena perbuatan mereka telah mencederai demokrasi yang
terjadi pada Pilkada Tuban. ''Saya bicara dengan
Gubernur dan Kapolri agar mereka ditindak. Tidak boleh
ada ampun karena sudah jauh keluar dari sifat demokrasi
kita,'' katanya, Minggu (30/4) kemarin.
Menurut Wapres, siapa pun yang terbukti terlibat dalam
tindakan anarkis tersebut harus diberikan hukuman yang
setimpal dan jangan diberi ampun. ''Kalau kerusuhan itu
masuk ke pembakaran harta-harta pribadi, itu luar biasa
kesalahannya. Karena itu, jangan sampai diberi ampun.
Karena satu kali diampuni, siapa pun bisa bertindak
seperti itu lagi,'' papar Wapres.
Tindakan itu, lanjut Wapres, telah mencederai
kesepakatan demokrasi di Indonesia. ''Itu sangat tidak
arif dan tidak baik, karena pilkada itu kerangka
demokrasi sehingga penyelesaiannya harus dengan
demokrasi juga,'' kata Ketua Umum Partai Golkar ini.
Secara terpisah, DPP Partai Golkar mengutuk keras
kerusuhan yang terjadi pasca-pilkada di Tuban. Polisi
diminta agar menindak tegas para pelaku. ''DPP Partai
Golkar mengecam dengan keras peristiwa anarkis tersebut,
karena telah mencederai proses demokrasi yang sedang
kita bangun,'' kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar
Agung Laksono.
Golkar juga meminta kepada polisi untuk segera mengusut
pelaku kerusuhan yang telah menyebabkan gedung KPUD
dibakar dan rumah pribadi calon bupati dirusak massa. ''Kami
juga meminta agar aktor intelektual yang menjadi dalang
di balik kejadian tersebut ditindak tegas,'' kata Agung
dalam pernyataan sikap resmi partai ini.
Terkait kerusuhan tersebut, DPP Partai Golkar langsung
membentuk tim advokasi untuk meninjau kasus Pilkada
Tuban. Tim tersebut terdiri atas lima orang, di
antaranya Djoko Kusumo sebagai Korwil dan Yahya Zaini.
Ia menegaskan, pihaknya tetap meminta KPUD untuk
menjalankan agenda yang sudah ditetapkan. Atas dasar itu,
Golkar tidak akan meminta pilkada ulang. ''Masalah-masalah
seperti ini tidak akan mempengaruhi apa pun yang sudah
diputuskan. Maka kita meminta tidak ada pilkada ulang,''
tegasnya.
Untuk diketahui, Pilkada Tuban itu dimenangkan oleh
pasangan calon bupati Haeny Relawati-Lilik Soeharjono
yang dicalonkan Partai Golkar dan partai lainnya. Haeny
saat ini adalah Bupati Tuban. Pasangan yang kalah adalah
Noor Nahar Husein-Go Tjong Ping dari Partai Kebangkitan
Bangsa dan PDI Perjuangan.
(010)
