Antisipasi Demo Hari Buruh,Pemprop Imbau Tetap Waspada
Mataram (Suara NTB) -
Kerusuhan bernuansa SARA, 17 Januari 2000 silam atau
dikenal dengan ''Kasus 171'' merupakan trauma bagi
pemerintah, khususnya dunia pariwisata. Bagaimana tidak,
dunia pariwisata NTB yang cukup maju saat itu, terpuruk
akibat tragedi tersebut. Belajar dari semua itu, Muspida
NTB tidak ingin kecolongan kedua kalinya, karena
membangkitkan atau memulihkan pariwisata sebagaimana
sekarang ini tidak semudah membalik telapak tangan.
Untuk itu, adanya rencana buruh memperingati Hari Buruh
Sedunia secara besar-besaran harus disikapi dengan
meningkatkan kewaspadaan dari semua pihak.
Demikian diungkapkan Gubernur NTB, Drs. H. L. Serinata
ketika memimpin rapat muspida dengan unsur Pemkot
Mataram, Perguruan Tinggi, aparat keamanan dan media
cetak dan elektronik di Ruang Rapat Utama Kantor
Gubernur NTB, Sabtu (29/4) terkait persiapan menghadapi
adanya unjuk rasa besar-besaran sehubungan Hari Buruh
Sedunia hari ini.
Gubernur menuturkan, pemerintah tidak mempermasalahkan
adanya unjuk rasa dari kalangan buruh menyuarakan
aspirasi mereka, tetapi dengan melihat perkembangan
terakhir secara nasional belakangan ini, tak menutup
kemungkinan segala sesuatu bisa terjadi. ''Yang jelas,
kewaspadaan kita harus ditingkatkan menghadapi Hari
Buruh Sedunia yang jatuh Senin lusa (hari ini-red).
Jangan sampai kasus 171 terulang kembali,'' ingatnya.
Serinata mencontohkan bagaimana sebelum meledaknya ''Kasus
171'', panitia penyelenggara menjamin dalam acara
tersebut tidak akan terjadi apa-apa, namun kenyataannya
acara yang bertema pengajian dan silaturahmi waktu itu
berubah menjadi rusuh dan dampaknya masih terasa hingga
kini. ''Kita bukan berburuk sangka. Apa salahnya kita
tingkatkan kewaspadaan,'' tegasnya.
Senada dengan Gubernur, Wali Kota Mataram H. Moh. Ruslan,
meminta ketegasan dari aparat keamanan untuk menindak
siapapun dari pengunjuk rasa yang mencoba bertindak
anarkis. Tindakan tegas tersebut, papar Ruslan, paling
tidak akan memberikan shock therapy bagi pengunjuk rasa
lainnya melakukan tindakan anarkis. Selain itu, sebelum
acara berlangsung, Ruslan meminta aparat keamanan
memanggil koordinator lapangan sebagai jaminan, jika
aksi berjalan di luar konteks. ''Kalau di Kota Mataram
saya sudah meminta pada kepala lingkungan tidak
membiarkan warganya keluar berdemo hari itu, termasuk
SPSI Kota juga tidak akan ikut'' terangnya.
Di sisi lain, pihak perguruan tinggi (PT) di Kota
Mataram juga diharapkan tidak memberikan izin kepada
mahasiswanya turun aksi pada Hari Buruh Sedunia. Kendati
demikian, menurut sejumlah perwakilan PT yang hadir,
seperti PR III Unram, M. Darwin, M.S., mahasiswa Unram
yang tergabung dalam organisasi intra kampus tidak akan
turun aksi. ''Tetapi mahasiswa yang tergabung dalam
organisasi ekstra kampus dan agak-agak kekiri-kirian
kita tak bisa jamin,'' ungkapnya, yang dibenarkan oleh
Rektor IAIN Mataram, Drs. H. Lukman Al Hakim.
Sementara, Rektor Universitas Nahdlatul Wathan Mataram,
H. Mustamiuddin Ibrahim meminta aparat keamanan segera
mengambil langkah antisipasi dengan tidak mengizinkan
peserta aksi dari luar Kota Mataram datang ke Mataram.
''Kalau bisa mereka yang datang dari luar Kota Mataram
dihadang di perbatasan,'' sarannya.
(ham)
Klik di
Sini
