Gaji Guru yang Dipotong, Terancam Batal Dikembalikan

Selong (Suara NTB) -
Gaji guru yang dipotong 2,5 persen selama dua tahun di Lombok Timur terancam tidak dapat dikembalikan, menyusul tidak tersedianya dana pengembalian tersebut. Kendati Bupati H. Moch. Ali Dachlan telah menyanggupi untuk mengembalikan gaji yang dipotong itu, namun Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) masih belum dapat menyanggupi hal itu.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB Kamis (27/4) kemarin menyebutkan, para pengurus cabang (PC) PGRI di Lotim tetap dengan komitmen awal untuk menuntut pengembalian gaji yang dipotong oleh Pemkab setempat atas nama pembayaran zakat profesi tersebut. ''Bupati telah menyanggupi untuk mengembalikan gaji guru yang dipotong, dan kami tetap menuntut hal itu,'' kata juru bicara PGRI Lotim, Mahsin, S.Pd. Para guru juga akan menggelar aksi unjuk rasa jika bupati tidak merealisasikan janjinya itu.

Surat Bupati Lotim yang ditujukan kepada PC-PC PGRI kecamatan se-Lotim bernomor 451.12/078/SP/2006 tertanggal 1 Maret 2006 menyebutkan kesanggupan Bupati untuk mengembalikan pemotongan gaji para guru itu. ''Pembayaran agar berhubungan dengan masing-masing KCD-KCD,'' demikian antara lain inti surat dimaksud. PGRI Lotim mencatat tagihan kepada Pemkab Lotim atau Bazda sekitar Rp 5,7 milyar. ''Kami tidak dapat menerima alasan apa pun dari Pemkab untuk mencari-cari alasan agar Pemkab tak mengembalikan gaji kami yang selama ini tak kami ikhlaskan dipotong. Kalau perlu bupati menggadaikan dirinya agar uang kami kembali,'' kata Mahsin.

Sementara itu Ketua Umum Bazda Lotim, Drs. H. Machsun Said Rum, kepada Suara NTB mengemukakan Bazda tak menyediakan dana untuk mengembalikan gaji guru yang dipotong itu. ''Kalau guru-guru mau meminta kembali zakat yang telah dibayarkannya, maka ambillah ke panti asuhan (PA) atau asuhan keluarga (AK) dan keluarga miskin lainnya yang telah menerima dana zakat itu,'' katanya.

Bazda Lotim, kata Machsun, dengan sisa kas yang ada saat ini kurang dari Rp 3 milyar, masih akan terus melanjutkan program pemberian santunan bagi kaum miskin lewat berbagai program. ''Bazda untuk sementara tidak lagi menyalurkan bantuan untuk usaha-usaha ekonomi produktif (UEP) bagi keluarga miskin, mengingat situasi yang berkembang menyelimuti Bazda saat ini,'' kata Machsun. Bantuan untuk UEP dalam bentuk sapi kadasan terakhir diberikan pada Kamis kemarin terhadap kelompok pengadas Ingin Mandiri di Dusun Praida, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga.

Soal tuntutan PGRI untuk pengembalian pemotongan gaji dan ancaman menggelar aksi demonstrasi dari ribuan guru jika pemotongan gaji tak dikembalikan, bagi Machsun, hal itu juga menjadi pertimbangan. Tetapi aksi unjuk rasa tetap boleh dilakukan sebatas tidak anarkis, katanya. Semestinya, bagi Machsun yang juga Kepala Dinas PDK Lotim yang tengah menunggu masa persiapan pensiun (MPP) ini, harus dilakukan koordinasi yang mantap antara Pemkab dengan Bazda dalam hal rencana pengembalian gaji yang dipotong itu. (038)

Klik di Sini