Subsidi BBM Bisa Membengkak Rp 21,4 Trilyun  

Jakarta (Bali Post) -
Ketekoran anggaran untuk menutup subsidi Pertamina atas produksi Bahan Bakar Minyak (BBM)  diperkirakan bakal melesat hingga Rp 21,36 trilyun, jika langkah-langkah penghematan tidak dilakukan.  Jumlah lonjakan subsidi itu diasumsikan bila harga minyak dunia pada level 72 dolar AS per barel.

Pada pers di Jakarta, Kamis (27/4) kemarin, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta mengatakan, pada level minyak dunia 72 dolar AS maka total keseluruhan subsidi yang harus ditanggung pemerintah akan mencapai Rp75,84 trilyun. Padahal, dalam APBN 2006, alokasi subsidi di sektor ini hanya  Rp 54,28 trilyun.

"Jumlah itu jelas berat sekali karena APBN juga harus menanggung tambahan subsidi listrik dan pupuk, sehingga diperkirakan tambahan subsidi di APBN bisa sekitar Rp 40 trilyun," jelas Paskah. Untuk mencegah beban negara bertambah, Bappenas membuat kajian tentang langkah yang mungkin dilakukan.

Hasil hitungan Bappenas, bila pengurangan konsumsi BBM sekitar 9,4 juta kilo liter pada tahun ini, maka konsumsi BBM yang diperkirakan sebesar 59.4 juta kilo liter dikurangi menjadi 50 juta kilo liter. Dengan pengurangan konsumsi BBM sebanyak itu, dengan asumsi harga minyak rata-rata 72 dolar AS per barel, maka subsidi BBM hanya akan menjadi Rp 54,48 trilyun.

Dijelaskannya, pengurangan volume pemakaian BBM dalam negeri bisa dilakukan dengan diversifikasi energi dan langkah penghematan. Langkah penghematan yang paling dimungkinkan adalah di sektor transportasi darat yang selama ini menjadi pemakai BBM terbesar.

"Secara jangka pendek langkah penghematan ini membutuhkan regulasi untuk mendorong adanya perubahan nilai dan perilaku masyarakat yang memperhatikan upaya-upaya penghematan energi baik di tingkat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terutama sektor transportasi,'' jelas dia. 

Mengenai regulasinya sendiri, kata dia, pemerintah bersama dengan DPR akan segera membahasnya. Regulasi yang bersifat mengikat, menurut dia, sangat diperlukan mengingat himbauan pemerintah untuk penghematan BBM pada tahun lalu dianggap gagal karena kurang mendapat tanggapan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum bisa berkomentar banyak mengenai perubahan yang akan dilakukan dalam APBN khusunya yang menyangkut semua asumsi. Katanya, revisi APBN tidak akan dipercepat dan sesuai siklusnya, yakni pada Juli 2006 mendatang.

Tetapi, Sri Mulyani mengakui, tekanan harga minyak dunia dan agenda persoalan yang yang merupakan warisan masa lalu menjadi tantanganberat bagi pemerintah. Apalagi, kondisi perekonomian saat ini masih belum pulih benar setelah kenaikan BBM dan berbagai guncangan bencana tahun lalu.

Di sisi lain, situasi keuangan internasional yang cenderung jinak dengan melimpahnya likuiditas global yang luapannya juga mengimbas pada perekonomian telah menyebabkan indeks harga saham dan mata uang rupiah menguat secara dramatis. "Ini jelas karena perekonomian Indonesia yang telah dianggap baik dan memiliki potensi besar," kata Menkeu.

Meksi begitu, pemerintah tetap akan waspada. Mengingat, situasi keuangan global tidak akan selamanya ramah. Kecenderungan suku bunga internasional dan harga minyak yang cenderung terus meningkat, dan ketidakseimbangan ekonomi global yang belum menemukan solusi yang kredibel akan terus menjadi ancaman konstan bagi manajemen ekonomi nasional. (kmb2)