Batasi Jatah BBM, Apa Bisa?

DI tengah kondisi ekonomi yang belum juga kunjung membaik, pemerintah mengeluarkan rencana kebijakan baru yakni gerakan penghematan bahan bakar minyak (BBM). Direncanakan pemerintah akan membatasi penggunaan BBM di lingkungan kantor pemerintah, para pejabat dan juga kendaraan pribadi. Kebijakan ini diambil dalam rangka penghematan BBM akibat lonjakan harga minyak dunia yang sudah menembus level 75 dolar AS per barel.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta yang dimuat Bali Post, Rabu (26/4) kemarin. Menurut Paskah, rencana kebijakan ini terpaksa dilakukan karena telah diputuskan bahwa harga BBM tidak akan dinaikkan, sementara subsidi untuk Pertamina tetap pada plafon yang ditetapkan semula.

Kedengarannya kebijakan ini populis, namun apa memang cukup realistis? Rencana kebijakan itu menyasar tiga sasaran popok. Pertama, penjatahan BBM di tingkat kantor pemerintah, pejabat dan pribadi. Meski dapat diperdebatkan karena dasar asumsi juga berbeda-beda, mari kita coba menganalisis secara sederhana. Di lingkungan pemerintah apa bisa? Jawabannya, bisa ya bisa juga tidak. Ya, kalau pemerintah punya komitmen kuat untuk mengamankan kebijakan itu serta adanya kesadaran moral pada masing-masing instansi pemerintah. Secara faktual, saat ini rasanya terlalu banyak kendaraan pemerintah sebenarnya yang tidak banyak mendukung kegiatan pemerintah.

Jadi, anggaran yang dikeluarkan pun besar dibandingkan manfaatnya. Adalah sangat jamak kita lihat, kendaraan pelat merah hilir mudik di luar jam kantor. Kalaupun itu lalu-lalang dalam jam kantor, tujuannya seringkali tidak jelas.

Juga kendaraan yang dipegang pejabat, sama saja. Seringkali lebih banyak hilir mudik di luar jam dinas dibandingkan untuk kepentingan melancarkan tugasnya sebagai abdi masyarakat. Akibatnya, tidak hanya biaya BBM yang menggelembung, juga biaya perawatan secara keseluruhan.

Masyarakat pun melihat ini sebagai fenomena biasa karena setiap kritik yang mereka lontarkan untuk langkah penghematan BBM tidak ditanggapi secara serius. Alih-alih direspons, penyalahgunaan ini pun semakin menjadi-jadi. Tidak jarang seorang pejabat memperoleh jatah BBM ratusan liter hingga ribuan liter per bulannya. Luar biasa. Setiap kali disoroti masyarakat, mereka selalu berdalih untuk kepentingan operasional kantor. Apa benar?

Mudah-mudahan pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan tetapi juga sanksi. Tetapi lebih penting lagi, oknum pejabat itu masih punya komitmen moral untuk penghematan.

Yang terakhir, pembatasan untuk kendaraan pribadi. Seperti pertanyaan tadi, apa bisa? Kita semua tahu, salah satu pemicu naiknya kepemilikan kendaraan pribadi adalah akibat amburadulnya sistem transportasi umum. Masyarakat lebih memilih memiliki kedaraan umum ketimbang berjejalan di dalam kendaraan umum yang tidak nyaman, mahal dan seringkali juga tidak aman.

Sebuah pilihan yang sangat rasional. Tetapi konsekuensinya, kendaraan menjamur dan macet pun di mana-mana. Belum lagi  tingkat konsumsi BBM yang terus membubung. Lalu, dari mana celahnya untuk menerapkan kebijakan itu untuk pemilik kendaraan pribadi? Apa mungkin dari pajak? Bisa jadi.

Terlepas dari apa pun jurus pemerintah, satu poinnya adalah janganlah selalu menyodorkan kebijakan populis yang sebenarnya cenderung elitis. Rencana kebijakan penghematan BBM ini baik, namun sangatlah rentan untuk dilanggar. Celakanya, potensi pelanggar justru terbesar di kalangan elite sendiri. Kalau masyarakat, jika transpostasi publiknya bagus, tentu itu merupakan pilihan rasional.