Etika Politik dari PBR 

MUKTAMAR Islah Partai Bintang Reformasi (PBR) yang berlangsung di Bali baru-baru ini, telah melahirkan sumbangan etika menarik. Zaenal Ma'arif yang kini duduk menjadi Wakil Ketua DPR menyatakan mundur dari jabatan tersebut setelah dikalahkan Bursah Zarnubi sebagai Ketua Umum PBR periode 2006-2011. Beberapa pengamat politik menilai sikap Ma'arif ini positif dan diharapkan mampu memberikan contoh kepada politisi-politisi lain di Indonesia kelak. Meskipun tetap ada kekhawatiran, semisal langkah itu hanya bentuk kekecewaan karena kalah bersaing, tetapi kita berharap agar Ma'arif melakukannya dengan konsisten.

Setelah hampir delapan tahun reformasi, belang politisi Indonesia itu sangat kentara. Politik ternyata tidak dipahami sebagai upaya memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi dibelokkan untuk tujuan-tujuan yang hampir-hampir vulgar. Misalnya, berkiprah pada bidang politik itu dipahami sebagai upaya memperebutkan sumber-sumber ekonomi bagi kelangsungan hidup politisi yang bersangkutan. Artinya jabatan politik, seperti anggota DPR(D) dipandang sebagai lahan kerja, bukan sebagai jabatan untuk memperjuangkan keadilan sosial. Akibatnya kekerasan politik muncul sebagai dampak persaingan mempertahankan sumber-sumber ekonomi ini. Tidak jarang, di daerah perusakan-perusakan, entah papan nama partai, rumah penduduk, dan sebagainya menjelang pemilu sesungguhnya merupakan buntut dari ketakutan dan kekhawatiran tersaingi tokoh lain yang berpeluang meraih posisi sebagai anggota DPR(D). Mereka berupaya menekan lawan politik dengan berbagai metode untuk menyelamatkan kepentingan ekonominya.

Munculnya berbagai kasus korupsi yang melibatkan banyak anggota dewan di berbagai daerah di Indonesia, tidak lain disebabkan oleh fenomena demikian. Dengan pola-pola seperti itu, keadaan politik Indonesia selalu terpuruk. Banyak yang berpendapat bahwa begitu ''beringasnya'' anggota perwakilan kita mengkorupsi anggaran dana rakyat (termasuk APBD), disebabkan oleh budaya dan perilaku gurita ekonomi-politik masa lalu yang terlalu dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu. Budaya dominasi membuat mereka-mereka yang kini jadi politisi, terpinggirkan di masa lalu. Akibatnya, begitu kini mereka bebas bergerak, giliran mereka yang berperilaku ''gurita''. Jadi benarlah, tidak ada yang berubah dalam iklim politik Indonesia ini.

Dengan demikian, sikap yang diperlihatkan oleh Zaenal Ma'arif mudah-mudahan mampu memberikan sumbangan etika yang baik bagi perkembangan politik di Indonesia, betapa pun kecilnya. Mundurnya Ma'arif memperlihatkan pengakuannya yang sudah tidak mempunyai dukungan lagi di partai. Tetapi ketetapannya sebagai anggota Partai Bintang Reformasi, menunjukkan bahwa ia menghargai partai yang membesarkannya dan tidak mau menjadi politisi kutu loncat. Artinya masih tetap mempunyai harapan memperbaiki diri, mencari dukungan di partai tersebut. Yang perlu digarisbawahi adalah konsistensi sikap Zaenal Ma'arif. Jika kelak dia berubah pendirian dan tidak mengundurkan diri dari wakil parlemen, maka tidak ada bedanya, dia juga benalu politik yang ikut merusak budaya politik Indonesia. * GPB Suka Arjawa