Kebijakan Ekspor Minyak Rugikan Indonesia 

Jakarta (Bali Post) -
Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengungkapkan, kebijakan ekspor minyak yang diterapkan selama ini justru merugikan Indonesia. Sudah saatnya kebijakan ekspor minyak nasional dihentikan. Ini dilakukan untuk mengurangi beban subsidi yang terus meningkat karena melonjaknya harga minyak mentah. Akan lebih baik penggunaannya dikonsentrasikan bagi kegiatan ekonomi domestik.

Demikian diungkapkan peneliti LP3S Pri Agung Rakhmanto kepada pers di Jakarta, Rabu (26/4) kemarin. Menurutnya, kebijakan ekspor minyak nasional merupakan langkah keliru dan merugikan negara. Kerugian tidak hanya dari sisi keamanan pasokan minyak (security of supply), juga sisi keuangan.

Penghentian ekspor minyak tersebut, sambung Rakhmanto, merupakan koreksi untuk mengubah kebijakan penggunaan energi nasional. Sama halnya dengan gas yang sebelumnya telah dihentikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Semestinya, minyak dapat dijadikan penggerak roda perekonomian nasional.

Menurut Rakhmanto, argumen yang berkembang saat ini menyebutkan kualitas minyak mentah domestik lebih bagus dan harganya lebih tinggi, sehingga lebih untung jika ditujukan untuk ekspor. Di sisi lain impor minyak disebutkan lebih murah, sehingga BBM untuk dalam negeri lebih efisien menggunakan minyak impor.

Akibatnya pun menjadi paradoks, Indonesia sebagai penghasil minyak namun perekonomiannya terpuruk, ketika harga minyak mentah melonjak yang diakibatkan subsidi BBM membengkak, harga BBM naik dan perekonomian melambat. "Sebab utamanya adalah karena makin besarnya volume minyak mentah dan BBM," jelasnya.

Berdasarkan hasil perhitungan LP3ES, menurutnya, biaya impor lebih mahal sekitar 0,68-3,23 dolar AS per barel. Hal itu terjadi dalam kurun waktu 1994-2004, yang ditemukan selisih biaya impor dan harga ekspor yang terus meningkat.

Biaya impor yang dari semula  0,68/barel di tahun 1994 menjadi 3,23 dolar AS per barel tahun 2004. "Fakta tersebut membuktikan bahwa negara kita selama bertahun-tahun telah dirugikan oleh kebijakan tersebut. Besarnya kerugian untuk tahun 2000-2004 saja mencapai Rp 12,2 trilyun," katanya.

Rakhmanto juga mempertanyakan soal argumen yang mengatakan kilang di Indonesia hanya dapat mengolah minyak impor. "Sehingga kita lebih banyak mengimpor untuk menghasilkan produk BBM," ujarnya.

Padahal, berdasarkan temuan LP3ES, kilang di Indonesia sebagian besar mampu mengolah minyak mentah di dalam negeri. Bahkan, kilang di Cilacap dan Balikpapan yang diutamakan untuk mengolah minyak impor ternyata mampu mengolah minyak mentah lebih dari lima jenis. "Artinya minyak yang kita ekspor itu merupakan jenis minyak yang dapat diolah kilang kita sendiri," tukasnya.

 

Dipaksa Impor

 

Rakhmanto melihat Indonesia ''dipaksa'' harus mengimpor karena sebagian produksi minyak yang dihasilkan Kontrak Production Sharing (KPS) sehingga lebih dari 40 persen per tahun harus diekspor ke luar negeri.  Karena itu, pemerintah harus berani melakukan revisi terhadap kontrak kerja sama dengan para KPS yang ada di Indonesia. "Produksi minyak yang dihasilkan Pertamina hanya 5 persen, selebihnya KPS," cetus Rakhmanto.

Di tempat sama, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tadjoeddin Noor Said menantang pemerintah merevisi kebijakan tersebut dengan memprioritaskan penggunaannya pada pasar domestik.  Tadjoeddin menduga kebijakan perminyakan  yang dianut pemerintah tidak terlepas dari hegemoni AS yang sengaja mempersempit ruang  pemerintah untuk menggunakan minyaknya untuk kebutuhan sendiri.

Tekanan AS ini, sambungnya, terkait dengan kebijakan AS yang segera mengurangi ketergantungan minyaknya terhadap Timur Tengah. Selama ini merupakan pengetahuan umum, AS merupakan negara yang paling tidak dapat menekan konsumsi minyaknya.

"AS menyarankan negara penghasil minyak melakukan diversifikasi energi, dengan melakukan berbagai penelitian guna mengurangi konsumsi minyak di negara tersebut agar minyaknya dapat diekspor," tandasnya. (kmb1)