''Prestasi buruk juga dicatat Bali dalam hal kondisi fisik gedung-gedung sekolah. Sekitar 56,3% gedung sekolah yang tersebar di seluruh Bali kondisinya rusak parah. Ini aib Bali yang kedua di bidang pendidikan. Termasuk berat Bali ini. Gedung sekolah yang utuh itu hanya 43,7 persen. Selebihnya itu rusak semua."

Soal Angka Buta Aksara------------
Bali Peringkat Keempat Terburuk di Indonesia

Denpasar (Bali Post) -
Bali Post/eka
NOTA KESEPAKATAN - Mendiknas Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA disaksikan Gubernur Dewa Beratha dan Ketua DPRD IB Wesnawa saat penandatanganan nota kesepakatan, Rabu (26/4) malam kemarin.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA mengatakan Propinsi Bali masih menyimpan sejumlah aib di bidang pendidikan. Dikatakannya, angka buta aksara di propinsi seribu pura ini ternyata sangat tinggi yakni mencapai 15,56% dari total jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Persentase buta aksara yang dicatat Bali itu menempati peringkat keempat terburuk di Indonesia.

''Dari sisi persentase buta aksara, Bali hanya lebih baik dari Propinsi NTB, Papua dan Jawa Timur. Target kita, angka buta aksara di Bali terpangkas hingga di bawah lima persen pada tahun anggaran 2009 mendatang,'' kata Mendiknas Bambang Sudibyo di sela-sela acara penandatanganan Nota Kesepakatan Rehabilitasi Gedung Sekolah, Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Penuntasan Buta Aksara, di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Rabu (26/4) kemarin.

Ia menambahkan, ''prestasi'' buruk juga dicatat Bali dalam hal kondisi fisik gedung-gedung sekolahnya. Sekitar 56,3% gedung sekolah yang tersebar di seluruh Bali kondisinya rusak parah. ''Itu aib Bali yang kedua di bidang pendidikan. Termasuk berat Bali ini. Gedung sekolah yang utuh itu hanya 43,7 persen. Selebihnya itu rusak semua,'' katanya sambil menambahkan, masalah gedung-gedung sekolah yang rusak itu merupakan aib dunia pendidikan yang sangat kentara, sehingga tidak boleh ada keraguan berinvestasi untuk merehab gedung-gedung sekolah yang rusak itu secepatnya.

Kendati memiliki sejumlah aib, kata Mendiknas, dunia pendidikan Bali juga mencatat sejumlah prestasi yang membanggakan. Ditegaskannya, kualitas pendidikan di Bali secara umum bagus. Apabila angka buta aksara tidak diperhitungkan, maka pendidikan Bali (pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal-red) masuk dalam peringkat lima besar terbaik nasional. Peringkat terbaik dan kedua diraih DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Sementara posisi Bali antara tiga hingga lima terbaik bersama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bali juga berhasil mencatatkan diri sebagai delapan besar terbaik dalam hal pendidikan anak usia dini (PAUD). Untuk SD/MI, Bali masuk tiga terbaik setelah DI Yogyakarta dan DKI Jakarta yang penilaiannya berdasarkan angka partisipasi murni maupun hasil ujian sekolah. Pada jenjang pendidikan SMP/Mts, Bali masuk peringkat delapan besar setelah angka partisipasi kasar dan hasil ujian nasional diperhitungkan. Sedangkan untuk SMA/SMK, Bali masuk peringkat tiga terbaik setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. ''Khusus untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, akhir 2006 ini Bali ditargetkan sudah bisa mencapainya. Paling tidak, tahun anggaran 2007 harus sudah tercapai. Kalau sampai 2007 belum tercapai, itu kebangetan namanya,'' tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali TIA Kusuma Wardhani, S.H., M.M. mengatakan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Mendiknas dengan Gubernur Bali dan antara Gubernur Bali dengan Bupati/Wali Kota se-Bali untuk memperbaiki gedung SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA negeri/swasta yang rusak, penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan penuntasan buta aksara. Dikatakannya, rehab gedung sekolah yang rusak itu dilaksanakan secara swakelola/block grant oleh kepala sekolah bersama-sama dengan komite sekolah dengan sasaran 7.136 lokal. Perbaikan ribuan sekolah yang rusak menelan dana Rp 369,460 milyar. Sedangkan penuntasan wajib belajar 9 tahun didanai Rp 62,13 milyar lebih dan penuntasan buta aksara dengan sasaran 76.006 orang didanai Rp 41,822 milyar lebih. ''Total keseluruhan dana yang dibutuhkan adalah Rp 473,41 milyar lebih. Dari dana tersebut, pemerintah pusat melalui Depdiknas membantu 50 persen, sedangkan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota masing-masing mendanai 25 persen,'' katanya sambil menambahkan, ketiga program itu ditargetkan tuntas pada tahun anggaran 2009 mendatang. (kmb13)