Camat Disarankan Tunda Pencairan SLT
Singaraja (Bali Post) -
Puluhan warga Desa Patemon, Seririt mendatangi kantor
Camat Seririt, Rabu (26/4) pagi kemarin. Mereka
didampingi Kepala Desa Gusti Bagus Suartha. Perwakilan
warga dari 12 dusun di Desa Patemon itu mempertanyakan
tentang pemberian subsidi langsung tunai (SLT) yang
dinilai tidak adil. Rencananya untuk wilayah Kecamatan
Seririt, pencairan SLT akan dilakukan Kamis (27/4) ini.
Untuk menghindari terjadinya masalah, Kades Suartha
meminta pencairan dana SLT di desanya ditunda. "Kami
mohon pihak kecamatan berkoordinasi dengan kantor pos
untuk menunda pencairan SLT," ucapnya.
Pada pertemuan itu, warga diterima Sekcam Seririt Made
Mester karena Camat IGN Wiarsana tidak ada di tempat. Di
halaman kantor Camat Seririt itu warga mempertanyakan
tentang pembagian SLT yang tidak sesuai dengan data
susulan yang pernah disampaikan ke pusat. Suartha
mengatakan warga ingin mencari kejelasan tentang
pembagian SLT karena selama ini petugas desa yang sering
kena getah dari persoalan itu. "Kami tidak ingin petugas
desa dianggap merekayasa pemberian SLT itu sehingga
memicu ketidakpuasan warga," terangnya.
Menurut Kadus Jeroan, I Gusti Ngurah Sudryantha,
pemberian SLT itu meresahkan masyarakat karena
pembagiannya tidak proporsional. Salah satu dusun bisa
memperoleh SLT cukup banyak padahal kondisi sosial
ekonomi masyarakatnya cukup baik. Sedangkan di dusun
lain banyak warga miskin justru tidak mendapat SLT.
Disebutkan, data susulan warga miskin penerima SLT di
Desa Patemon 564 orang, tapi data yang keluar 267 orang.
Warga juga mengeluhkan bahwa pendataan susulan itu tidak
akurat karena petugas tidak mendata langsung ke lapangan.
Petugas hanya mencatat data susulan itu dari belakang
meja.
Menanggapi hal itu, Mester menjelaskan bahwa pihaknya
tidak berwenang menentukan penerima SLT karena setelah
data warga dilaporkan ke BPS, keputusannya turun dari
pusat. Sementara Sekkab Buleleng Ir. Ketut Ardha
berpendapat pemberian SLT jangan malah menimbulkan
persoalan baru. "Pemberian SLT itu membuat masyarakat
menjadi tidak mandiri. Lebih baik dana itu dialihkan
untuk membuat program lain yang lebih bermanfaat,"
ujarnya. (ari)
