Massa PPDI ''Serbu'' DPRD Buleleng
Desak PAW segera Dilaksanakan
Singaraja (Bali Post) -
Ratusan massa Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
mendatangi gedung DPRD Buleleng Rabu (26/4) kemarin.
Selama 3,5 jam, mereka tak beranjak dari halaman gedung.
Massa mendesak pimpinan Dewan dan anggota panitia
musyawarah (panmus) DPRD Buleleng segera melantik Ketut
Sulastra, kader PPDI yang menggantikan Gede Suyasa.
Massa juga mempertanyakan alasan pimpinan Dewan tidak
melaksanakan pergantian antar-waktu (PAW) itu sehingga
terkatung-katung sampai tujuh bulan.
Massa datang sekitar pukul 10.00 wita, saat anggota DPRD
mengadakan sidang dengan agenda penyampaian pemandangan
umum Dewan terhadap sejumlah ranperda yang diajukan
eksekutif. Bupati Buleleng Putu Bagiada juga berada
dalam gedung DPRD itu. Karena sidang masih dilaksanakan,
aparat keamanan dari Polres Buleleng yang mengawal ketat
gedung DPRD menutup pintu masuk gedung. Massa hanya bisa
berteriak di luar pagar hingga sidang selesai. Demo itu
dikoordinir Ketua Umum PPDI Buleleng Putu Widiarsa dan
Wakil Ketua DPRD Buleleng periode 1999-2004 Made Sudana
yang menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan
PPDI Buleleng.
Usai sidang, sekitar pukul 11.00 wita, pimpinan Dewan
mengundang perwakilan massa PPDI untuk berunding di
salah satu ruang wakil pimpinan. Ketua DPRD Buleleng
Nyoman Muliartha menjelaskan bahwa anggota Dewan akan
membahas masalah PAW Ketut Sulastra itu 9 Mei mendatang.
Namun, Putu Widiarsa tidak bisa menerima sikap Dewan
tersebut. Alasannya, sudah tujuh bulan agenda PAW hanya
dibahas, tanpa ada keputusan yang pasti. Terkadang
anggota Panmus tidak kuorum. Kalaupun kuorum, keputusan
yang diambil justru bukan jadwal pelantikan. "Dalam tata
tertib, masalah PAW tidak perlu dibahas melalui sidang
paripurna. Cukup panmus membuat jadwal kapan pelaksanaan
pelantikan," sanggahnya. Pimpinan DPRD dan pimpinan
fraksi bersikukuh bahwa pada 9 Mei mendatang barulah
akan dilakukan sidang paripurna untuk membahas PAW itu.
Tidak ada jaminan dari pimpinan Dewan bahwa sidang itu
akan menghasilkan keputusan. Padahal pengurus dan massa
PPDI meminta jaminan bahwa pada 9 Mei itu harus sudah
menghasilkan keputusan jadwal pelantikan. Perundingan
itu akhirnya deadlock.
Karena tidak ada titik temu, akhirnya pimpinan Dewan dan
ketua fraksi bersama pengurus PPDI menemui massa di
halaman gedung tersebut. Ketua DPRD Muliartha
menjelaskan kembali rencana Dewan membahas PAW pada 9
Mei nanti. Tapi massa tetap tidak terima. Mereka meminta
hari itu juga diputuskan jadwal pelaksanaan PAW.
Pimpinan Dewan kembali berunding dengan perwakilan PPDI.
Setelah berlangsung alot dan tegang, sekitar pukul 13.30
wita akhirnya Muliartha menyanggupi bahwa pada 9 Mei
nanti jadwal PAW pasti keluar. Tidak akan ditunda atau
dipolitisasi lagi. Setelah ada jaminan itu, massa
membubarkan diri dengan tertib.
(ari)
