Dari Warung
Global Inteaktif Bali Post
Positif, Pembatasan BBM ---
Pemborosan Terjadi di DPR dan Eksekutif
-----------------------------
KALAU
kita melihat kendaraan dinas di jalan pada saat di luar
jam kerja, apalagi saat hari libur, apakah yang
terbayang dalam benak kita selaku masyarakat? Apakah
pejabat sangat sibuk, atau memang karena kesempatan
kebetulan jadi pejabat, atau malah pejabat tidak punya
kendaraan pribadi? Maka tidaklah salah kalau asas
manfaat juga bermain di dalamnya. Tetapi terasa sangat
tidak adil kalau dalam situasi ekonomi yang melilit
rakyat ini, para pejabat malah menikmati sarana
pemerintah. Kalau akhirnya dari pusat akan dikeluarkan
aturan pembatasan jatah BBM, kebijakan ini terkesan
terlambat, namun cukup baik daripada tidak sama sekali.
Pembatasan BBM tersebut sangat positif. Namun, di
pemkab-pemkab sebenarnya bukan BBM yang tinggi, tetapi
maintenance-nya (perawatan) yang tinggi di samping
dikorupsi sopirnya tetapi juga personalianya, serta
bengkelnya. Yang paling memberatkan bagi APBD dan APBN
adalah kunjungan legislatif ke luar negeri karena biaya
transportasi lebih besar daripada biaya operasional
daerah. Inilah yang perlu dibatasi. Karena sekarang kita
bisa lihat pemborosan terjadi di DPR dan eksekutif, baik
melalui korupsi-korupsinya atau anggaran operasionalnya.
Inilah yang perlu dipangkas sehingga kepercayaan
masyarakat akan bangkit kembali. Demikian antara lain
wacana yang terungkap dalam acara Warung Global yang
disiarkan di Radio Global FM 96,5, Rabu (26/4) kemarin.
Acara ini juga direlai oleh Radio Genta Bali dan
Singaraja FM. Berikut rangkuman selengkapnya.
---------------------------------
Andika di Mengwi menjelaskan, sebagai pengguna kendaraan
sepeda motor dinas, aparat desa sehari-harinya tidak
pernah meminta pada anggaran karena malu. Hanya untuk
penggantian ban atau Samsat atau di atas Rp 75.000,
barulah mengambil dari anggaran. Karena sadar juga bahwa
setiap saat menggunakan kendaraan tersebut. Jika
kenyataannya banyak pejabat yang kendaraan dinasnya
dipergunakan oleh kerabatnya, misalnya anggota DPR mudah
sekali meminjamnya, itulah hukum rimba.
Bratayasa di Sangeh setuju pembatasan BBM agar pejabat
tersebut dalam menggunakan kendaraannya lebih dibatasi
mengingat harga BBM terus melambung tinggi. Di samping
itu yang berhak menggunakan mobil-mobil dinas hanya
pejabat bersangkutan, bukan istri atau anak pejabat dan
digunakan hanya pada jam-jam tugas.
Nang Tualen di Penebel menyatakan kendaraan pelat merah
harusnya memang digunakan pada saat bertugas, jangan di
luar jam dinas, apalagi dipinjamkan kepada tetangga,
karena hal ini sering sekali ditemukan di jalan. Ketika
kita kritisi mereka cenderung tidak malu, sehingga
mental-mental seperti itu harus dihilangkan. Maka dari
itu pembatasan jatah BBM ini mari kita dukung.
Adnyana di Pedungan mengingatkan, pembatasan ini baru
akan, berarti belum. Semestinya segera agar betul-betul
efektif dalam pengertian tidak mengganggu pelayanan.
Adanya banyak berkeliaran mobil pelat merah hal ini
sudah lumrah. Sehingga pembatasan ini harus didukung.
Yogi di Negara menilai semestinya ada batas toleransi
tertentu, tidak terlau kejam, seumpama ada kepentingan
pribadi sedikit bisa dilaksanakan. Mengenai pembatasan
BBM tersebut sangat positif. Namun di pemkab-pemkab
sebenarnya bukan BBM yang tinggi, tetapi maintenance-nya
(perawatan) yang tinggi, di samping dikorupsi oleh
sopirnya juga personalianya serta bengkelnya. Yang
paling memberatkan bagi APBD dan APBN adalah kunjungan
legislatif ke luar negeri karena biaya transportasi
lebih besar daripada biaya operasional daerah. Inilah
yang perlu dibatasi.
Made Karya di Mengwi melihat bahwa fenomena sosial yanag
terjadi sekarang ini sudah menyeret rakyat pada jurang
kemiskinan. Adapun kebijakan yang diambil pemerintah
untuk pembatasan BBM ini akan menimbulkan dampak yang
sulit kita ketahui. Sebagai rakyat dia bertanya apakah
ada perbaikan di sektor lain seperti ekonomi, sosial,
masih dipertanyakan. Jika ini masih buram maka
kebijaksanaan ini tidak berarti apa-apa.
Ade di Denpasar berpendapat, memang pada saat seperti
itu setiap ada kenaikan BBM sudah semestinya pemerintah
tidak membebankan kepada masyarakat atau rakyat. Tetapi
cobalah sekali-sekali beban ini ditanggung oleh
mereka-mereka yang duduk di pengurusan pemerintahan atau
dewan. Karena ironis sekali saat ada kenaikan dibebankan
kepada rakyat, sementara di sisi lain berlomba untuk
membuat anggaran atau gaji naik. Sekarang kita bisa
lihat pemborosan terjadi di DPR dan eksekutif, baik
melalui korupsi-korupsinya atau anggaran operasionalnya.
Inilah yang perlu dipangkas sehingga kepercayaan
masyarakat akan bangkit kembali, karena saat ini
kepercayaan kepada mereka hanya tinggal 20%.
Menurut Sukadana di Klungkung, bukan saja penggunaan BBM
yang dibatasi, tetapi mobil dinas hanya boleh keluar
pada jam kerja. Kalau hari libur diam di instansi, tidak
boleh dibawa pulang. Kalau kerja bawa kendaraan pribadi,
jangan dibawa pulang, nanti dipakai anak atau keluarga.
Karena sering sekali dia melihat kendaraan dinas
digunakan istri atau anak sang pejabat.
Gede Duriasa di Denpasar berpendapat jangan BBM yang
dibatasai, tetapi mobil pejabat tersebut diganti dengan
menggunakan sepeda motor atau sepeda gayung.
Sementara Agung Putra di Denpasar mengharapkan yang
diefektifkan selain untuk BBM juga dana taktis harus
dipangkas atau diefektifkan. Ini harus terkonsep dan
terstruktur. Karena pembatasan BBM ini baru dilakukan
karena harga BBM dunia naik. Seharusnya pembatasan ini
segera, jangan menunda-nunda lagi.
IB Rai di Denpasar berpendapat bahwa ini kesannya baru
bangun atau terlambat setelah sebegini parahnya.
Seharusnya bersiap-siap apa yang harus dilakukan. Walau
terlambat tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali.
Kita ingat ketika zamannya Soeharto kedengaran
pengencangan ikat pinggang, galakkan produksi dalam
negeri dengan mencintainya, namun sekarang hal-hal itu
tidak ada. Kalau memang bermanfaat kenapa tidak kita
gunakan, apalagi dalam situasi terpuruk seperti ini.
Kalau mau mengadakan pembatasan yang ada kaitannya
dengan BBM, pertama kendaraannya perlu dibatasi, kedua
BBM perlu dibatasi. Namun ironisnya dalam situasi rakyat
kejepit ini pemerintah dan DPRD seolah-olah tidak ada
perhatian sama sekali. Maksudnya, anggaran mereka
dibesar-besarkan dan juga gajinya dinaikkan. Kalau
terus-terusan seperti ini bagaimana rakyat nantinya?
Ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah akan semakin
parah.
Bagi Gusti di Jimbaran, sebaiknya mobil dinas ditiadakan,
Kalau swasta silakan saja harus mempunyai mobil pribadi.
Biar adil.
*
panca
