Bali Mesti Kendalikan Alihfungsi Lahan Subur

Denpasar (Bali Post)-
Di tengah derap pembangunan yang cenderung terus meningkat, Bali harus memapu mengendalikan proses tersebut. salah satunya mampu mengendalikan alih fungsi lahan subur. Demikian ditandaskan  Deputi Bidang Politik dan Hankam yang diwakili Mayjen Dewa Putu Rai, Rabu (26/4) kemarin.

Rai yang mewakili Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Propinsi Bali, Rabu (26/4) kemarin di Renon beralasan, Bali merupakan salah satu propinsi di luar Jawa yang memiliki tingkat urbanisasi paling tinggi. Penduduk Bali yang tingal di kota mencapai 57,5 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 48,3 persen.

Sementara itu, membengkaknya angka pengangguran di Bali akibat anjloknya sektor pariwisata bisa membawa dampak ekonomi dan kerawanan sosial yang tidak bisa dianggap enteng. Karena itu program pembangunan di tahun 2007 mesti difokuskan pada upaya penciptaan lapangan kerja dan penanganan keluarga miskin.

Gubernur Bali Dewa Beratha mengatakan hal itu saat pembukaan Musrenbang kemarin. Dikatakan tantangan di tahun 2007 cukup besar. Selain masalah pariwisata yang kini tengah mengalami masa sulit, Bali juga dihadapkan pada membengkaknya angka pengangguran yang jumlahnya mencapai 81.748 orang. Bahkan dari pendataan kini terdapat pula 147.132 KK miskin.

Kondisi tersebut juga masih dihadapkan pada masalah  kamtibmas, daya saing Bali yang rendah dibandingkan daerah lainya terutama menghadapi pasar internasional. Mengatasi masalah ini Gubernur berharap perlunya penanganan secara lintas sektoral dan didukung pembiayaan yang memadai.

Meski kenyataan tersebut cukup memprihatinkan, Gubernur mengaku optimis adanya perbaikan di masa mendatang. Hal ini mengacu pada angka makro ekonomi yang cenderung meningkat. Pertumbuhan ekonomi naik dari 4,62 persen tahun 2004 menjadi 5,46 pada 2005. Pendapatan perkapita juga meningkat dari Rp 8,152 juta menjadi Rp 9,395 juta. Namun diakui kenaikan itu belum bisa memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat mengingat angka inflasi masih tinggi yakni 11,31 persen.

 

Beri Peluang

Sementara itu Mendagri yang diwakili Dirjen Perkotaan Ir. Aryo Sasongko mengatakan masalah yang menonjol belakangan ini cukup banyak di antaranya tata ruang, bencana alam, pengangguran serta gizi buruk. Adanya kebijakan otonomi diharapkan penanganannya bisa terpadu yang diintegrasikan dengan kebijaksaan nasional.

Dirjen menegaskan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah mestinya dapat semakin memberi ruang dan peluang dalam mengaktualisasikan demokratisasi dan penyelenggaraan pembangnan daerah. Dirjen mengakui perkembangan ekonomi nasional saat ini belum pulih benar sehingga perlu kerja keras dalam upaya percepatan pembangunan daerah.

Ia mencotohkan anjloknya pendapatan dari dari sektor pariwisata, memerlukan penanganan yang tepat sehingga bisa memulihkan kepercayaan wisatawan domestik maupun internasional. ''Bali juga mesti mampu menggali potensi unggulan lainnya yang bisa menunjang sektor yang ada,'' tambahnya.

(031)