Dari Diskusi soal Papua dan Harga Diri   --
Rakyat Pertanyakan ke Mana Kekayaan Alam Mereka

DISKUSI terkait masalah Papua berlangsung hangat dengan tampilnya sepuluh wakil dari kalangan universitas di daerah tersebut dalam seminar bertajuk ''Papua, Harga Diri Bangsa Indonesia'' yang digelar Yayasan Kepustakaan Bung Karno, Selasa (11/4) kemarin. Ternyata pangkal keinginan warga Papua untuk merdeka dan melepaskan diri dari NKRI tak begitu ruwet sebagaimana yang dibayangkan.

Ketua Kopertis Wilayah XII Papua, Salim Yahya Tuharea dan rekannya Didimus Mote sangat sederhana menggambarkan keadaan wilayah dan warga mereka di sana. Warga sangat miskin dan hidup dalam kekurangan, sementara kekayaan Papua yang dulu bernama Irian Jaya begitu berlimpah. ''Ke mana semua itu, kenapa kami dibuat menderita,'' ujar mereka.

Menurut Tuharea maupun Mote, tak banyak sebenarnya keinginan warga Papua. Mereka ingin hidup makmur seperti saudara mereka di belahan wilayah RI bagian barat yang hidup jauh lebih baik. ''Berikan kami keadilan dan menikmati kekayaan alam kami,'' ujar mereka sederhana. Kalau ini sudah diwujudkan, takkan ada keinginan untuk melepaskan diri dari Indonesia. Mereka mempertanyakan ke mana kekayaan alam mereka selama ini dan siapa yang menikmati.

Apa yang dilontarkan dua tokoh Papua yang mewakili sepuluh rekannya dari sesama kalangan pendidikan yang hadir dalam pertemuan itu dinilai hal wajar oleh peserta diskusi yang sebagian besar juga dari unsur politik dan pendidik.

Ketua DPD PDI-P Bali Cok. Ratmadi yang mewakili DPP PDI-P saat membuka seminar mengatakan sebenarnya tak ada alasan pemerintah tidak memberikan perlakuan adil terhadap rakyat Papua. Presiden Soekarno saat berjuang membebaskan daerah ini dari jajahan Belanda bertekad bersama seluruh rakyat Indonesia untuk memerdekakan Irian Barat. Karena itu, Cok. Ratmadi mengaku kurang setuju kalau sampai terjadi pemiskinan di Papua. ''Ini tak sejalan dengan reformasi,'' ujarnya.

Dikatakan, reformasi bukan hanya terjadi di bidang politik. Namun juga di seluruh lapisan seperti sosial dan ekonomi. Karenanya sudah seharusnya rakyat Papua bisa menikmati hasil kemerdekaan dan kekayaan alam mereka. ''Ini yang harus kita perjuangkan,'' tambahnya. Cok. Rat sapaan akrab Ratmadi juga mengingatkan kembali akan makna Bhineka Tunggal Ika.

Sementara itu, Ketua Yayasan Kepustakaan Bung Karno Shri I.B. Darmika Putra Wedastera Suyasa, S.T. dalam makalah tunggalnya mengatakan usia kemerdekaan bangsa ini yang telah mencapai 61 tahun ternyata tak menjamin bangsa ini benar-benar merdeka, mandiri, maju dan bermartabat. Sebab, masih banyak warga di negeri ini hidup miskin dan terbelakang. Sebagaimana halnya terjadi di Papua. Yang menyakitkan lagi, adanya kejadian yang memperlihatkan ketidakberdayaan bangsa ini ketika sejumlah daerahnya terlepas begitu saja seperti Timtim dan kasus Sipadan-Ligitan serta larinya 42 warga Papua meminta suaka ke Australia. ''Kejadian ini sangat melukai perasaan dan menginjak harga diri bangsa ini,'' ujar Shri I.B. Wedastera.

Ditegaskan, bangsa ini memang tengah menghadapi ujian berat menyangkut kedaulatan wilayahnya. ''Kita tentu tak menginginkan Papua yang secara historis adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI juga lepas,'' tambahnya. Lantas di mana tanggung jawab kita?

Shri I.B. Dharmika mengingatkan roh negara kesatuan kita sudah makin terkikis. Dalam hal Papua sekarang ini, Pemerintah SBY dituntut tegas dan jelas dalam sikap. Tidak membiarkan aneka wacana berseliweran yang berpotensi memunculkan sikap dan aksi-aksi separatisme dan disintegratif. Pada acara tersebut, kepada utusan Papua diserahkan bendera merah putih. (lit)