Badan Atom PBB Bertemu, Khusus Soal Nuklir Iran

Wina -
Badan pengamat atom PBB bertemu Senin (6/3) kemarin untuk membuka pintu kemungkinan tindakan Dewan Keamanan PBB terhadap Iran, atas kekhawatiran negara ini menciptakan senjata-senjata nuklir.

Saat Teheran melancarkan nada yang agak keras, seorang pejabat tinggi AS memberi peringatan adanya "konsekuensi menyakitkan dan nyata" jika mereka tidak mengindahkan tuntutan untuk membatalkan pengayaan uranium.

Duta Besar AS untuk PBB John Bolton, Senin kemarin mengatakan komunitas internasional harus menggunakan seluruh peralatan untuk menghentikan ancaman yang dilancarkan oleh rezim Iran.

"Rezim Iran harus dibuat sadar bahwa jika mereka terus melanjutkan arah jalan menuju isolasi internasional, maka konsekuensinya akan sangat nyata dan menyakitkan," kata Bolton kepada American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Namun, Ali Larijani, petinggi negosiator republik Islam ini, mengatakan Iran tidak akan membekukan pengerjaan bahan bakar nuklir skala rendah meski jika dibawa menuju badan dunia. "Dibawa menuju Dewan Keamanan tentu saja tidak akan membuat Iran berpaling dalam penelitian dan pengembangan," kata Larijani kepada wartawan di Teheran. Ia menambahkan bahwa Iran melakukan balas dendam dengan lebih menekankan ke depan pengayaan uranium dalam skala besar.

Akan tetapi Larijani mengatakan, Iran tidak berniat untuk menggunakan minyak sebagai sebuah senjata dalam perselisihan ini atau memutuskan Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) -- namun sambil memberi peringatan keputusan ini akan berubah jika krisis semakin memburuk.

Iran mengklaim bahwa mereka memiliki hak melakukan pengayaan uranium untuk bahan bakar reaktor nuklir sebagai bagian dari sebuah program energi damai. Namun, Amerika Serikat dan Eropa khawatir jika pengayaan uranium tersebut dialihkan untuk membuat bom atom.

Gubernur-gubernur Badan Energi Atom Internasional bertemu pekan ini di Wina untuk mempertimbangkan sebuah laporan dari kepala IAEA Mohamed ElBaradei yang menyebutkan Iran menolak permintaan IAEA untuk menghentikan pengayaan dan bekerja sama secara penuh dengan agen-agen pemeriksa.

Masalah ini diharapkan akan muncul pada Selasa atau Rabu. 35 negara anggota IAEA melaporkan Iran pada 4 Februari kepada Dewan Keamanan, namun diberikan waktu sebulan untuk adanya pembukaan diplomasi, hingga DK menerima laporan dari ElBaradei.

"Saya kira DK akan melakukan sebuah diskusi serius mengenai langkah apa  yang akan dilakukan selanjutnya," kata Menlu AS Condoleezza Rice, Sabtu lalu. (ton/afp)