Dari Warung Global Interaktif Bali Post
Masyarakat masih Ragukan KPK--
Jangan hanya Membidik, tetapi Pelatuknya tak Ditarik

MEMASUKI era reformasi pemberantasan KKN berkumandang hebat. Namun, kumandang tersebut tidak sesuai dengan realitas yang ada. Berbagai kasus korupsi terungkap dan bahkan merajalela terjadi tanpa diiringi dengan penanganan yang maksimal. Jajaran hukum sepertinya sangat kelabakan menyelesaikannya, apalagi yang bermain dan terkait di dalamnya adalah eksekutif, legislatif. Maka tidaklah salah kalau akhirnya masyarakat menjadi ragu kepada jajaran hukum. Kehadiran KPK menjadi angin segar, tetapi melihat sebegitu banyaknya kasus yang menunggu, apalagi di pusat dan melangkah ke daerah, apakah mungkin? Rasanya terlalau jauh. Semisal kasus APBD yang di sana juga ada andil lembaga eksekutif. KPK jangan hanya sebatas membidik, tetapi pelatuknya tidak ditarik. Karena KPK terlalu banyak kasus yang harus diselesaikan, misalnya masalah di pusat. Apalagi di daerah terlalu jauh untuk dijangkau. Kalau KPK punya taring diharapkan bisa membuktikan. Jangan sampai kinerja pemerintah untuk masyarakat fokus ke korupsi tidak ngurus rakyat. Demikian yang terungkap dalam acara Warung Global yang disiarkan di Radio Global FM 96,5 Senin (6/3) kemarin yang direlai Radio Genta Bali dan Singaraja FM. Berikut rangkuman selengkapnya.

------------------------

Wirata Dwikora dari BCW menyatakan sebenarnya kalau melihat keputusan kebijakan-kebijakan daerah, apalagi menyangkut anggaran, selalu eksekutif dan legislatif bersama-sama. Kalau legislatif sudah menjadi tersangka memang masuk akal eksekutif pun harus diperiksa, serta legislatif pun jangan dibeda-bedakan, misalnya dari partai, TNI-Polri harus diperiksa semua atau jangan ada tebang pilih. Mengenai keseriusan prosesnya di Kejati bisa dilihat bahwa belum serius seperti halnya kinerja KPK. Kalau KPK dalam setiap kasus tidak pernah memberikan suatu penangguhan penahanan, kemudian tersangka tidak ada yang dibiarkan bebas berkeliaran di luar tahanan. Sementara kalau di Bali tersangka tidak ditahan. Bahkan, kalau 2-3 tidak datang tidak ada tindakan atau petugas sangat lunak. Kalau eksekutif ditahan maka ada mekanisme internal Menteri Dalam Negeri yang punya urusan asalkan jangan tebang pilih atau pandang bulu, misalnya melihat dari politik atau partai.

Ledang Asmara di Denpasar menambahkan, memang harus dibidik karena APBD adalah hasil produksi dari legislatif dan diperkuat eksekutif. Kalau anggota legislatif di-juk maka gubernur dan bupati juga di-juk. Kalau terbukti harus dijebloskan ke penjara. Upaya KPK harus benar-benar menunjukkan caling, jangan hanya di media. Pun kejaksaan harus bergerak, karena namamu belum ada di hati rakyat. Kehakiman juga jangan enduk-enduk, kalau bisa polisi dilibatkan pula, karena kita masih menaruh harapan kepada polisi.

Dogler di Gianyar menjelaskan ini baru membidik, jangan sampai terlambat, karena kita lihat sepak terjang KPK belakangan reportasenya menurun. Misalnya bagaimana kasus anggota KPU sudah dua kali divonis, diperiksa lagi. Dia berharap KPK bekerja dengan baik dan juga membidik jangan hanya kambing hitamnya, tetapi induk kambing hitamnya. Karena selama ini KPK berkutat hanya di ibu kota negara.

Jujur di Denpasar bertanya apakah ini benar? Dia bertanya karena belum ada bukti, karena kita sudah banyak dibohongi. Eksekutif dan legislatif tersebut seperti satu lingkaran dalam memutuskan proyek. Bisa diamati setiap bantuan yang jumlahnya Rp 1 milyar untuk kecamatan tetapi hanya segelintir sampai di daerah, sehingga sering anggota-anggota fraksi ada di mana waktu sidang?

Arta Jaya Astawa di Singaraja menyatakan KPK harus mempertajam kerjanya, karena pemerintahan SBY sekarang adalah pemerintahan yang amanah. Pemerintah sebagai penegak hukum beserta masyarakat berani melawan kekuatan yang mapan karena ini mencerminkan sebuah kecerdasan dan kejujuran, sehingga keteladanan di atas akan diikuti oleh masyarakat.

Agung Purnawijaya di Gianyar mengibaratkan bahwa pemerintahan SBY seperti "gajah dan jalak". Gaja tersebut adalah Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, sementara jalak pemakan kutu busuk atau parasit. Karena sekarang setelah orde baru korupsi merajalela tidak hanya di DPR tetapi mulai dari tingkat desa, lurah. Kepada KPK diharapkan agar mengaudit mulai dari desa ke atas sehingga tidak tumpang tindih. Sebagai pendukung diharapkan kepada KPK jangan mandek di perjalanan karena sebagai masyarakat Bali tidak akan percaya.

Yogi di Negara mengharapkan jangan hanya sebatas membidik, tetapi pelatuknya tidak ditarik. Karena KPK terlalu banyak kasus yang harus diselesaikan, misalnya masalah di pusat. Apalagi di daerah terlalu jauh untuk dijangkau.

Sujana di Karangasem merasa pesimis karena nantinya ujung-ujungnya sing ada apa de. KPK terlalu banyak pekerjaan, sementara KPK hanya ada di pusat.

Putu Suena di Denpasar berharap karena terlalu banyaknya kasus korupsi, jangan sampai pemerintah hanya fokus mengurus korupsi, sementara rakyat menderita kelaparan. Sehingga kalau KPK punya taring diharapkan bisa membuktikan. Jangan sampai kinerja pemerintah untuk masyarakat fokus ke korupsi tidak ngurus rakyat.

Wayan Sadnya di Kerobokan sebagai orang awam hanya menunggu hasil. Kalau ada pejabat terbukti korupsi agar langsung dibawa ke LP Kerobokan. Kalau itu dilakukan baru percaya kepada aparat hukum. Kalau hanya baru dibidik, sebagai masyarakat dia belum percaya.* panca