Mutasi dan Penciutan Lembaga 

HARIAN Bali Post edisi 3 Maret 2006 memberitakan bahwa puluhan pegawai dari berbagai kantor di Kabupaten Tabanan alami kebingungan. Kebingungan ini terjadi pascamutasi dan penciutan beberapa lembaga. Mereka kini banyak yang tidak ngantor karena belum jelas di mana tempatnya bekerja. 

Ironis memang! Di tengah gencarnya perekrutan CPNS ternyata masih banyak PNS yang menganggur, alias tidak ada pekerjaan. Selain itu, dengan banyaknya yang mengalami kebingungan jelas tampak bahwa manajemen penempatan SDM kurang profesional. Lalu kalau seperti itu halnya, apa sasarannya pasang-bongkar SDM dan penciutan lembaga? Kalau hanya untuk menyingkirkan seseorang atau beberapa orang yang tidak seaspirasi tentu bukan hal yang mendidik. Tetapi kalau perampingan tersebut untuk lebih mengefektifkan pelayanan pada masyarakat tentu sebuah tujuan yang mulia.

Apalagi saat ini pelayanan birokrasi di Bali dan Indonesia pada umumnya belum maksimal. Bahkan terhadap pelayanan ini, Presiden Yudhoyono sempat mengeluhkan perilaku para birokrat yang lebih sering berada di luar daerah daripada di daerahnya sendiri.

Keprihatinan Presiden itu patut direnungkan oleh birokrat di daerah. Sebab banyak masalah yang menunggu penanganan, pemikiran dan langkah-langkah inovatif. Kemiskinan, flu burung, jalan rusak, pertanian dan pariwisata yang terpuruk serta lambannya pelayanan adalah hal mendesak untuk ditangani. Jangan sampai makin tua usia bangsa ini makin banyak muncul rakyat miskin.

Bongkar-pasang SDM dan penciutan lembaga yang dilakukan di beberapa kabupaten sudah seyogianya bermuara pada pembentukan birokrat yang bersih. Selain itu pemangkasan beberapa lembaga bertujuan untuk memperingkas manajemen birokrasi sehingga tercipta pelayanan yang cepat dan murah.

Dengan bekerja lebih profesional maka pelayanan kepada masyarakat bisa tepat waktu dan cepat serta transparan agar masyarakat yang berurusan dengan aparat tidak sampai dikecewakan. Dengan demikian akan lahir pradigma baru untuk mengubah sistem pemerintahan di lingkungan setempat yang sebelumnya terkesan tumpang tindihnya pelayanan.

Selain itu, mutasi dan penciutan lembaga merupakan salah satu upaya pembinaan. Yang perlu juga diingat bahwa penempatan personel harus lebih objektif. Dalam artian harus pandai melihat kemampuan, keahlian, dedikasi seseorang untuk ditempatkan dalam suatu jabatan.

Penempatan pejabat dan PNS pada tugas tertentu tidak boleh hanya melihat unsur kedekatan antara bawahan dan atasan atau kedekatan lainnya. Selain itu harus memfungsikan sistem perjenjangan kepangkatan, pendidikan, dan kreteria yang berlaku di pemerintahan. Jangan sampai asal menempatkan dan asal comot jabatan seseorang akhirnya menimbulkan kekecewaan. Yang pada gilirannya mengurangi tingkat kinerja lembaga secara keseluruhan.

Birokrasi yang simpel, bersih, berbasiskan teknologi informasi modern, bakal menjadikan suatu daerah meraih beragam peluang kemajuan baik skala nasional maupun lokal. Dengan menciptakan birokrasi yang simpel dan bersih, akan dapat membangun jaringan perekonomian kuat sebagai salah satu lokomotif untuk memajukan sektor ekonomi termasuk dalam sektor pertanian dan informal.

Berangkat dari hal itu sudah saatnya pemerintah daerah menghitung dan memetakan SDM-nya sehingga mutasi betul-betul menjadikan birokrasi berputar lebih cepat dan efisien.