Kasus Sudi Silalahi---
Presiden SBY jangan Kucing-kucingan 

Mataram (Suara NTB)-
Mencuatnya kasus surat palsu yang dilaporkan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi terkait renovasi KBRI di Seoul, Korea Selatan, menurut Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ir. H. Tifatul Sembering, menunjukkan bahwa  di jajaran pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) belum ''bersih''. Untuk itu Tifatul meminta Presiden SBY segera memeriksa kembali lingkungan kabinetnya dari praktik-praktik korupsi.

''Presiden agar mengklarifikasinya. Jangan kucing-kucingan. Apa Presiden memberi petunjuk ke Sudi?'' katanya sembari bertanya saat jumpa pers usai membuka Muswil ke II PKS NTB, di Hotel Grand Legi Mataram, Jumat (3/3) kemarin.

Tifatul mengingatkan Presiden SBY yang gencar dengan gerakannya memberantas korupsi di republik ini, agar sungguh-sungguh membersihkan internal kabinetnya dari praktik korupsi. ''Kalau ada yang terlibat harus ditindak tegas,'' cetusnya. Apalagi muncul kesan memberi petunjuk ke Sudi Silalahi untuk mengarahkan renovasi KBRI di Seoul kepada salah satu perusahaan.

Dalam hal ini, lanjutnya, pihaknya dan rakyat tak mau dibohongi, sehingga diperlukan transpransi Presiden terhadap kasus Sudi Silalahi. Karena sesuai perundang-undangan yang berlaku, siapapun yang membantu membukakan jalan dalam upaya penyalahgunaan keuangan negara, maka yang bersangkutan termasuk melakukan korupsi.

Pada bagian lain, Tifatul juga menyoroti beberapa isu penting, di antaranya soal impor beras. Saat memberikan sambutan pada acara pembukaan muswil, Tifatul menegaskan bahwa PKS menentang kebijakan impor beras, karena jelas-jelas merugikan para petani. ''Bayangkan saya kita surplus beras 5,4 juta ton,'' ungkapnya sembari menyebutkan kalau mafia internasional juga begitu kuat untuk memainkan harga beras.

Terhadap impor beras ini, Tifatul melihat ada yang tidak beres di internal pemerintahan. Buktinya terungkap perbedaan data yang dikeluarkan pihak PBS dan Bulog dengan data sebelumnya. ''Jangan sampai data ini diorder oleh BPS, ini berbahaya. Ini kita tindaklanjuti terus agar jangan disalahgunakan,'' katanya.

 

Masalah Freeport

Sementara masalah tambang raksasa Freeport di Propinsi Papua yang kini mendapat protes dari rakyat di lingkar tambang, Tifatul sependapat agar kontrak karya Pemerintah RI dengan Freeport ditinjau ulang. Ini penting agar rakyat, khususnya di Papua menikmati dengan wajar kekayaan alam yang dikelola pihak asing. Misalnya, soal pengelolaan bahan mentah tambang di luar negeri, mestinya dikelola di dalam negeri sehingga hasilnya bisa dinikmati dengan besar oleh rakyat.

Ia berharap para pejabat pemerintah terkait dengan pertambangan ini untuk berunding dengan pihak investor penambangan Freeport. ''Berundinglah untuk rakyat. Jangan untuk mempertebal kantong sendiri,'' cetusnya. Karena ironis, lanjutnya, terdapat tambang begitu besar di Papua, tetapi sebagian rakyat Papua kelaparan. Untuk itu Pemerintah RI harus sungguh-sungguh memberikan dukungan terhadap nasib rakyat Papua dan memberikan tanggungjawab kepada pihak investor agar memberikan social cost yang besar kepada rakyat Papua.

Di hadapan para kader PKS saat pembukaan muswil, Tifatul mengingatkan tiap kader dan pengurus PKS agar memahami dan melek terhadap setuasi yang berkembang di daerahnya dan negara ini secara umum. Terutama terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. ''Begitu bebas amanah Allah kepada PKS. Untuk itu saya mengimbau para kader untuk menggerakkan dakwah. Pergilah ke gunung-gunung, pesisir pantai, di kos-kosan, di lembah-lembah desa, sampaikan hidayah Allah,'' demikian Tifatul. (046)