RI takkan Putuskan Hubungan

Jakarta (Bali Post) -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah tidak akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia, pascapemberian suaka politik kepada 42 warga Papua oleh pemerintah Australia. ''Jika sampai terjadi pemutusan hubungan diplomatik antarkedua negara, yang diuntungkan adalah kelompok separatis. Mereka akan bersorak gembira karena keinginannya sudah tercapai,'' ungkap Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal di Kantor Presidenan Jakarta, Senin (27/3) kemarin.  

Selain itu, lanjut Dino, hal itu bukan masalah yang menuntut adanya pemutusan hubungan diplomatik. Sebelumnya antara Indonesia dan Australia sudah ada masalah-masalah lain yang lebih serius. ''Dan, hal itu pun tidak sampai terjadi pemutusan hubungan diplomatik, jadi tidak realistis dan tidak merupakan opsi,'' ungkapnya.  

Diakuinya, pemberian suaka politik memang menimbulkan masalah yang lebih berat, namun demikian pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia dapat menyelesaikan masalah itu sebaik mungkin tanpa memutuskan hubungan diplomatik. ''Memang, Presiden telah mendengarkan penjelasan langsung dari Duta Besar Indonesia untuk Australia Hamzah Thayeb. Soal batas waktu sampai kapan penarikan Dubes RI untuk Australia ke Jakarta, sampai kini Presiden belum memutuskannya karena masih terus mengkaji masalah ini berdasarkan sejarah hubungan Indonesia dan Australia yang sudah berlangsung lama,'' jelasnya. 

Ditambahkan, Presiden juga menilai selama ini hubungan Indonesia dan Australia sudah terjalin baik dan diharapkan masalah itu dapat diselesaikan sebaik mungkin, sehingga ke depannya hubungan ke dua negara dapat lebih baik lagi. ''Jadi yang menjadi ujian adalah kemampuan hubungan yang penting untuk menangani masalah yang dirasakan sangat sensitif oleh Indonesia, agar ke depan ada sikap saling mengerti untuk menangani hal-hal seperti ini,'' tambah Dino.  

Putuskan Hubungan

Sementara itu, Ketua MPR Hidayat Nurwahid meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertimbangkan pemutusan hubungan diplomatik segera. Australia dinilai tidak jujur dalam menjalankan hubungan diplomatik. Di satu sisi, Australia menyatakan mendukung kedaulatan NKRI. Di sisi lain, pemerintah John Howard justru mencoreng kedaulatan NKRI dengan memberikan visa bagi 42 orang yang datang ke Australia dengan membawa bendera OPM.  

''Saya berharap Australia berpikir yang rasional dan wajar, segera mengoreksi kesalahannya itu,'' tandas Hidayat Nurwahid, Senin (27/3) kemarin. 

Pemerintah Australia harus mempertimbangkan persahabatan dan hubungan dipomatik dua negara dibandingkan dengan 42 orang itu. Jika 42 orang Papua itu datang dengan alasan kemanusiaan, atau katakanlah seperti para  nelayan, Indonesia mungkin masih bisa menerima. RI tidak menerima perlakuan Australia itu karena ke-42 orang Papua itu nyata-nyata membawa bendera OPM dan meminta suaka politik. ''Mereka dalam konteks memberikan citra buruk terhadap citra aparat keamanan polisi dan TNI. Mereka secara jelas telah merongrong kedaulatan negara Indonesia. Pemerintah Australia harus mengoreksinya,'' tandas mantan Presiden PKS ini. (034/kmb7)