Penertiban Rumah Liar Diminta tak Tebang Pilih 

Bangli (Bali Post) -
Upaya pemerintah menertibkan rumah liar yang mencaplok kawasan hutan lindung di Kintamani diingatkan tidak tebang pilih. Tidak pilih kasih dalam mendindak siapa saja yang memang terbukti melanggar aturan.

Demikian dikatakan anggota Komisi B DPRD Bangli I Nyoman Gegel Wesnawa yang juga salah satu warga Desa Songan, Kintamani Senin (27/3) kemarin.

Dikatakan, perlu pengkajian dan penjelasan lebih lanjut mana saja di Kintamani yang masuk kawasan hutan lindung serta lokasi dilarang mendirikan bangunan. Sebab yang gencar dilakukan penertiban baru sebatas di depan hidung yang sering dilalui kendaraan. Semetara daerah pelosok pedalaman disinyalir telah beralih fungsi justru luput dari penertiban.

Gegel mengaku sangat mendukung upaya penertiban semacam itu. Namun harus dilandasi asas keadilan bagi semua pihak agar semua pelaku pencaplokan hutan lindung ikut ditindak.

Upaya menertibkan itu pun harus dilandasi penjelasan secara kooperatif pada masyarakat di mana saja masuk kawasan hutan lindung, sehingga masyarakat menjadi jelas dan upaya paksa menggusur warga yang ingin mencari keuntungan di tempat itu tidak terulang. Walau upaya menertibkan kawasan hutan patut didukung semua pihak namun belum cukup menertibkan seluruh kawasan di Kintamani yang dicapolok sebagai pemukiman.

Pascapenertiban itu, pemerintah mesti menindaklanjuti bersama perangkat desa dengan hati lapang dan kepala dingin. Terutama mereka yang tergusur akan ditempatkan di mana. Sebab kebanyakan warga yang terkena gusur itu termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah dan ingin mencari keberuntungan ekonomi di tempat itu. Gegel sangat menyesalkan adanya penertiban sampai mencabuti pohon tomat warga yang siap panen. Semestinya pencabutan pohon yang memiliki nilai ekonomis tinggi bagi masyarakat tidak perlu terjadi. Pemerintah jangan arogan dan begitu saja mencabuti tanpa memberikan batasan waktu bagi pemilik untuk membuka rumah liar termasuk ladang pertanian. Kerugian petani walau kecil di mata pemerintah namun berarti besar bagi warga Songan. ''Warga kami yang tinggal dengan mendirikan rumah semipermanen di tempat itu adalah untuk mengadu nasib. Bila sekarang mereka kena gusur, terutama yang sudah tak memiliki rumah di desa akan diberikan tempat tinggal di mana. Pemerintah harus mencarikan jalan keluar sehingga tidak ada warga yang telantar,'' pintanya. (kmb17)