Pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah selama ini, ternyata bukanlah memberikan solusi dalam memecahkan persoalan bangsa. Tetapi justru makin berkembang pesatnya kejahatan korupsi ini di tingkat elite bangsa. Karena dalam pikiran elite bangsa ini, menempati kekusaan bukanlah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat yang sebaik-baiknya, namun merupakan media untuk "membunuh" rakyat dengan mengembangkan budaya KKN.

------------------------------

Berantas Korupsi dengan Hati Nurani
Oleh Muhammadun AS 

SECARA psikologis, bangsa ini berada dalam kondisi yang sakit dan sakitnya itu tidak kunjung sembuh, karena setiap saat penyakitnya bertambah parah dan makin "subur". Yang terjadi adalah kondisi bangsa ini akan semakin parah, kalau genderang pemberantsan korupsi tidak selalu serius ditabuh untuk 'menghantam' para kaum koruptor.

------------------------------

Dalam pandangan Robert Klitgaard dkk (2002), korupsi merupakan kejahatan kalkulatif, yakni cenderung terjadi bila risiko kecil dan keuntungan besar. Era reformasi tahun 1998 tidaklah menjadi momentum hancurnya para koruptor yang bersarang selama ini, namun sesuai dengan yang dikatakan Robert Klitgaard tersebut, korupsi bahkan semakin menjadi-jadi. Utang negara dalam pemerintahan transisional, baik di masa Habibie, Gus Dur, maupun Megawati, bukanlah semakin berkurang, namun malah semakin bertambah besar. Proyek-proyek pemerintah masih tetap seperti dulu, tidak memberikan hasil yang memuaskan dan dalam waktu tidak lama, proyek-proyek pemerintah (seperti pembangunan sarana dan prasarana) malah semakin rusak. Kucuran dana negara dari pusat sampai di daerah hanya tinggal berapa persennya. Semua ''disunat" di tengah jalan oleh para "penjahat" yang mengatasnamakan rakyat. Rakyat hanya dijadikan alat legitimasi untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya, walaupun rakyat itu harus sengsara di tengah terpaan kemiskinan yang menyakitkan.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah selama ini, ternyata bukanlah memberikan solusi dalam memecahkan persoalan bangsa. Tetapi justru makin berkembang pesatnya kejahatan korupsi ini di tingkat elite bangsa. Karena dalam pikiran elite bangsa ini, menempati kekusaan bukanlah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat yang sebaik-baiknya, namun merupakan media untuk "membunuh" rakyat dengan mengembangkan budaya KKN.

Kasus korupsi yang ditangani para aparat hukum, pasti tidak akan menemukan titik akhir yang memuaskan, karena di dalamnya terjadi deal-deal yang sangat mencederai nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, kita masih menyangsikan langkah gebrakan seratus hari yang dicanangkan SBY untuk mampu menggetarkan dan menciutkan nyali para koruptor. Karena bukan tidak mungkin, para koruptor itu sendiri sedang mengelilingi kekuasaan SBY sekarang ini. Kalau mereka berkeliling di tengah kekuasaan SBY, maka langkah-langkah SBY untuk memberantas mereka akan selalu mereka waspadai dan membuat langkah-langkah mengganjal hal-hal yang membahayakan mereka.

 

Sangat Mungkin

Menghadapi fenomena sosial tersebut, di mana pemberantasan korupsi sudah sangat sulit, maka yang ada tinggallah hati nurani. Memberantas korupsi dengan hati nurani, memang kayaknya mengada-ada. Karena jelas, dalam pemberantsan korupsi yang dibutuhkan adalah pranata-pranata yang sesuai dengan konsep-konsep yang ada. Namun, pemberantasan korupsi dengan hati nurani adalah sesuatu yang sangat mungkin, tergantung kita memaknainya sejauh mana.

Dalam hal kasus-kasus korupsi, sesungguhnya para pelakunya tidak hanya mengkorupsi uang, tetapi lebih dari itu, dia telah mengkorupsi moral. Karena dengan perilaku korupnya, menurut Zainal AT (2004) dia sesungguhnya telah melakukan destruksi dan kontaminasi atas keluhuran nilai-nilai moral dan hati nurani yang diwariskan para pendahulu yang berbudi luhur. Makanya, korupsi moral jauh lebih berbahaya ketimbang korupsi uang. Kata orang, uang masih bisa dicari, tetapi kemana lagi kita mencari nilai-nilai moral dan hati nuran?

Dalam hal ini, pemerintah kita meberantas korupsi tidaklah hanya dengan proses hukum yang ada, tetapi harus melibatkan para ulama dan mengundangnya di lingkungan kedinasan agar memberikan nasihat-nasihat baik tentang masalah korupsi. Terbukanya nurani para birokrat itulah yang akan memberantas koruspi dewasa ini, sehingga para birokrat nanti benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada publik yang memuaskan.  

Penulis, pemerhati sosial, peneliti pada Central for Studies of Religion and Culture (CSRC) Yogyakarta