Mutasi Disorot, Serinata Gerah

Mataram (Suara NTB) -
Rapat paripurna DPRD NTB dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2006 berlangsung cukup alot. Di samping menyoroti substansi RAPBD yang lemah dari sisi perencanaan --dengan munculnya beberapa usulan anggaran seperti untuk perusahaan daerah dan RSU Mataram, semua fraksi kecuali Fraksi Partai Golkar, menyoroti mutasi besar-besaran pada 23 Februari lalu yang cenderung mengabaikan standar kompetensi dan profesionalisme.

Sebelum RAPBD 2006 ditetapkan pada paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD NTB, Senin (27/2) malam, sidang yang dipimpin Ketua DPRD NTB, H. Suhaili FT, S.H., sempat diskors sekitar 1 jam menyusul beberapa pendapat fraksi-fraksi yang tidak menyetujui usulan eksekutif untuk menganggarkan perusahaan daerah yang baru dibentuk, yakni PT. Gerbang Emas mengganti PD Wisaya Yasa yang sudah dibekukan. Hingga akhirnya disepakati untuk tidak memasukkan usulan Rp 5 milyar untuk perusahaan daerah, karena PT Gerbang Emas belum memiliki dasar hukum --belum diperdakan.

Namun sebenarnya ketegangan sidang paripurna Dewan yang berlangsung larut malam --hingga pukul 02.30 dini hari, muncul saat fraksi-fraksi, kecuali FPG, menyampaikan banyak saran untuk perbaikan kinerja pihak Eksekutif. Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, M. Husni Djibril, B.Sc., menyikapi dengan keras masalah mutasi di lingkungan Pemprop NTB. Fraksi PDI-P secara terbuka menyampaikan mutasi yang dilakukan mengabaikan kompetsni dan profesionalisme SDM birokrasi, terutama untuk mengisi jabatan-jabatan teknis pada dinas instansi yang terkait langsung dengan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Menurut Fraksi PDI-P, sudah cukup banyak SDM birokrasi yang menimba ilmu pendidikan S2, namun sayang tidak dimanfaatkan secara maksimal, bahkan dimarginalkan pada jabatan yang tidak sesuai keahliannya.

Kritik tajam juga datang dari Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) yang disampaikan langsung ketua fraksinya, TGH. Muharrar Mahfudz. Disarankan Gubernur agar menempatkan personilnya berdasarkan kompetensinya, sehingga RAPBD yang disepakati dapat sampai kepada tujuan yang dihajatkan. FKS tidak menghendaki mutasi besar-besaran baru-baru ini membias menjasi isu politik seperti terkait wacana pembentukan Propinsi Sumbawa.

 

Serinata Membantah

Demikian halnya dengan fraksi lain, seperti Fraksi PPP lewat jubirnya, H. M. Ra'i Aryadi, S.H., yang menilai masih terdapat penetapan personel di berbagai dinas yang tak pas dengan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, sehingga mengakibatkan kemandegan pada organisasi dinas/instansi tersebut.

Sorotan pedas soal mutasi pejabat dari fraksi-fraksi cukup membuat gerah Gubernur NTB, Drs. H. L. Serinata yang mengikuti jalannya sidang dari awal. Serinata tidak tinggal diam. Ia memberikan tanggapan di luar sambutan tertulis yang sudah disiapkan. Dia keberatan dengan penilaian sebagian besar fraksi soal mutasi pejabat, baru-baru ini. Gubernur menegaskan bahwa mutasi yang dilakukannya sudah melalui prosedur, termasuk melalui Baperjakat.

Penilaian yang disampaikan fraksi-fraksi, dinilai Serinata cenderung emosional dan berburuk sangka. Bahkan Serinata menganggap itu provokatif menyusul pernyataan fraksi tertentu yang menyinggung soal keseimbangan penempatan pejabat dari Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Serinata tak menghendaki adanya dikotomi etnis, dan mutasi yang dilakukan tetap menngedepankan prosedur penempatan pejabat. (046)

Klik di Sini