Musrenbang harus Mampu Serap Aspirasi Masyarakat 

Denpasar (Bali Post) -
Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) kecamatan haruslah menjadi wahana perencanaan program kegiatan yang menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat. Meski demikian, diakui belum semua aspirasi masyarakat tertampung dalam APBD.

Hal tersebut diakui Bupati Badung AAG Agung dalam pembukaan Musrenbang Kecamatan se-Kabupaten Badung Tahun 2006 di SMPN 3 Mengwi, Selasa (28/2) kemarin. Kondisi tersebut, kata Gde Agung, bukan merupakan sesuatu yang disengaja untuk memasung aspirasi masyarakat, akan tetapi disebabkan oleh keterbatasan dana yang ada karena pada prinsipnya kegiatan ini bukan merupakan daftar keinginan, melainkan daftar kebutuhan yang disusun berdasarkan skala prioritas.

Hal ini sejalan dengan berbagai parubahan paradigma perencanaan seperti penganggaran berbasis kinerja, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, bersasaran, berkesinambungan dan akuntabel.

''Saya berharap masyarakat tidak pesimis tetapi tetap bersemangat menyalurkan aspirasinya, sehingga melalui proses yang benar akan mampu membuat program kegiatan yang realistis,'' katanya seraya mengingatkan bahwa kehidupan masyarakat Badung pada tahun anggaran 2007 sangat tergantung pada kemampuan dalam menetapkan skala prioritas pada Musrenbang kecamatan ini.

Sementara itu, Kepala Bappeda Badung Dewa Made Sutanaya, S.H. melaporkan bahwa pembukaan Musrenbang kecamatan ini akan dilanjutkan dengan pelaksanaan musrenbang di lima kecamatan di Badung mulai 1-8 Maret. Musrenbang di tiap kecamatan itu akan diikuti dengan musrenbang kabupaten, April mendatang.

Materi yang dibahas dalam musrenbang, menurut Sutanaya, meliputi program kegiatan hasil penyerapan aspirasi pada musrenbang desa/kelurahan yang telah dilaksanakan awal Februari. Mempertemukan antara program kegiatan yang diusulkan oleh desa/kelurahan dengan program kegiatan kecamatan.

Peserta musrenbang, tambah Sutanaya, terdiri atas segenap stakeholder pembangunan daerah di lingkungan kecamatan seperti unsur satuan kerja perangkat daerah di tingkat kecamatan, instansi vertikal di kecamatan, tim penggerak PKK kecamatan dan desa/kelurahan, perbekel/lurah, LPM, tokoh-tokoh masyarakat serta unsur pemerintah desa/kelurahan. (031)