Eksistensi Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian adalah pendidikan untuk petani, yang merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar hidup petani, agar mereka bisa berinovasi.

Di era Bimas (60-an - 80-an) di mana penyuluhan pertanian berada dalam satu sistem/wadah yaitu Bimas (bimbingan massal), koordinasi pemerintah pusat - pemerintah daerah - pemerintah desa berjalan dengan sangat baik. Di era ini kinerja penyuluh pertanian (PPL) betul-betul dirasakan oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia, dengan lonjakan produksi padi akibat penterapan teknologi. Ini mengantarkan bangsa ini mampu mencatatkan diri di panggung dunia sebagai negara yang telah mampu berswasembada beras pada tahun 1984.

Sejarah sukses dari kebijakan pemerintah, strategi dan aplikasi dari penyuluhan pertanian ini, sudah sepatutnya menjadi referensi dari pemerintah sekarang dalam melaksanakan program pembangunan pertanian ke depan. Sangat penting juga diperhatikan, pada era Bimas selalu diadakan ekspos atau boleh dikatakan diproklamasikan hasil/produksi pertanian arti luas (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) yang telah dicapai selama satu tahun anggaran, lewat rapat-rapat pleno Bimas yang dilaksanakan di tingkat propinsi dan kabupaten, sehingga diketahui oleh masyarakat luas.

Sementara di era otonomi sekarang hal-hal semacam ini tidak dilakukan sehingga kinerja penyuluhan pertanian tidak kelihatan.

Revitalisasi pertanian salah satu agendanya adalah revitalisasi penyuluhan pertanian, yang mengamanatkan pelaksanaan program pemberdayaan penyuluh, di mana reorientasi, restrukturisasi, refungsionalisasi, reorganisasi dan reformasi. Hal ini perlu segera mendapatkan perhatian dari pemerintah dan legislatif, agar penyelenggaraan penyuluhan pertanian lebih produktif, efektif dan efisien serta sesuai pula dengan perkembangan zaman.

Ir. IGA Rai Tirtayasa
Jl. Terompong, Gg. Buaji IB/8 Denpasar