Para Guru Tuntut Penggantian Gaji yang Dipotong
Bupati Di-''Deadline'' Sepekan---

Selong (Suara NTB)-
Rencana aksi ribuan guru anggota PGRI untuk turun ke jalan yang dirancang sepekan terakhir, akhirnya benar-benar dilaksanakan pada Senin (27/2) kemarin. Mereka menuntut penggantian gaji mereka yang dipotong selama dua tahun segera direalisasikan, berikut mencopot Kepala Dinas PDK Lotim, Drs. H. Machsun Said Rum. Bupati di-deadline selama sepekan untuk mengabulkan tuntutan mereka.

''Jika tidak direalisasikan sampai batas waktu yang kami tetapkan, maka terpaksa kami akan kembali turun ke jalan menuntut hak kami,'' demikian Mahsin, S.Pd., koordinator lapangan (korlap) aksi sekaligus juru bicara (jubir) pengurus cabang (PC) PGRI se-Lotim. Perjuangan selama empat bulan secara maraton dalam wujud aksi-aksi demo -- bahkan diwarnai aksi mogok mengajar guru -- menurut Mahsin, merupakan perjuangan profesi, HAM dan citra guru.

Aksi unjuk rasa tersebut dibantah sebagai aksi yang ditunggangi kepentingan politik segelintir oknum DPRD. Bahkan pada orasi di gedung parlemen, para guru memaki para anggota Dewan yang dituding tidak cerdas dalam pembahasan dan persetujuan rancangan APBD 2006. Dewan telah berselingkuh dengan eksekutif, tuding mereka. Para guru tersebut mendasari tudingannya atas persetujuan Dewan terhadap eksekutif untuk membayar utang pelaksanaan program tahun anggaran 2005 yang dibayar tahun 2006 senilai Rp 14,3 milyar. Padahal Dewan sendiri tidak tahu-menahu soal pelaksanaan APBD 2005 lalu.

Para pengunjuk rasa juga melontarkan makian dan tudingan intimidasi yang diduga telah dilakukan oleh Kepala PDK, Machsun Said R kepada para guru karena sering berdemo. Pada kesepakatan yang diambil dalam pertemuan antara PGRI dan Bupati H. Moh. Ali Bin Dachlan di Mapolda NTB beberapa waktu lalu, bupati juga konon setuju untuk mengganti Machsun Said dari jabatannya sebagai Kepala PDK. Tetapi nyatanya sampai saat ini Machsun Said masih bercokol, teriak mereka.

 

Basis Keilmuan

Para guru menghendaki pejabat yang duduk memegang kendali pembangunan bidang kependidikan adalah pejabat yang berbasis keilmuan sebagai pendidik, bukan sarjana ilmu politik. Beginilah jadinya dunia pendidikan dipolitisir, guru menjadi sapi perahan, lanjut pengunjuk rasa. Karena itu mereka merasa sangat perlu untuk bertatap muka dengan Kepala Dinas PDK itu. Aksi saling dorong dengan aparat Polres Lotim yang memagari tembok halaman Kantor PDK pun tak dapat dihindari. Para guru berusaha merangsek masuk, bahkan sampai harus turun ke parit berair untuk kemudian naik melompati pagar halaman kantor itu.

Namun demikian, para pengunjuk rasa untuk yang kesekian kalinya tak berhasil berdialog dengan Kepala Dinas PDK. Bapak sedang tak masuk kantor. Lagi cuti, begitu kabar yang mereka terima dari Wakil Kepala Dinas PDK, Drs. M. Thuhri. Kabar tak ngantornya Bupati Ali Dachlan juga diterima para pengunjuk rasa dari Sekda Lotim, Lalu Nirwan, S.H. saat berdialog dengan perwakilan pengunjuk rasa.

Para pengunjuk rasa sebelumnya memberi tenggat waktu bagi bupati hingga Kamis (2/3) lusa untuk mengganti gaji yang dipotong selama dua tahun dengan asumsi sebesar Rp 10,7 milyar. Namun Sekda menyatakan hal itu akan dikonsultasikan dengan pimpinan daerah lainnya, sehingga meminta deadline diperpanjang sampai Senin (6/3) pekan depan. Meski demikian, Sekda pun tampak tak berani menjamin kalau Senin pekan depan tersebut akan direalisasikan penggantian gaji yang dipotong itu.  (038)

Klik di Sini